Wabup Minta DPT Pemilu Disinkronkan

Rapat koordinasi pelaksanaan tahapan pemilu di Sampang. foto/madurasatu

SAMPANG - Perbedaan data daftar pemilih tetap (DPT) Pemilu 2019 yang signifikan bisa mendelegitimasi hasil proses demokrasi di Sampang. Oleh karena itu, pemerintah Kabupaten Sampang meminta KPU setempat untuk menyinkronkan data dengan database kependudukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil).

"Apa-apa yang belum siap dan perlu disiapkan, mohon segera disiapkan. Singkronisasi data antara Bawaslu, KPU dan Dispendukcapil agar sama," kata Wakil Bupati Sampang, H Abdullah Hidayat dalam acara Rapat koordinasi pelaksanaan tahapan pemilu 2019 di pendapa trunojoyo, Selasa (19/3/2019).

Abdullah Hidayat juga menuturkan, sengketa pemilihan kerap menyoal validasi data pemilih. Termasuk, MK menemukan perbedaan itu pada sengketa hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sampang 2018.

Sesaat kemudian, Wabup Abdullah Hidayat berharap agar penyelenggara pemilu bisa memaksimalkan tingkat kehadiran pemilih untuk menentukan nasib bangsa Indonesia.

"Mari berdemokrasi secara sehat, dan jaga kerukanan dalam bingkai NKRI. Harapan yang terpenting adalah gelaran pemilu di Sampang bisa menjadi contoh pemilu yang baik di Indonesia," tuturnya.

Menanggapi permintaan itu, Ketua KPU Kabupaten Sampang Syamsul Muarif memastikan lembaganya terus berkoordinasi dengan Dispendukcapil maupun Bawaslu setempat guna mewujudkan DPT yang akurat.

Kata dia, rapat koordinasi tingkat kabupaten merupakan bagian dari upaya untuk menggelar Pemilu 2019 agar para strakeholder semangat dan bersinergi dalam mensukseskan Pemilu serentak 2019.

"Kita ingin menegaskan dan menyatukan sumber daya yang ada di Kabupaten Sampang agar memiliki semangat dan bersinergi untuk melaksanakan pesta demokrasi nanti," katanya.

"Kami juga siap untuk melaksakan pemilu 2019. Sejauh ini beberapa tahapan juga telah kami lalui, mulai dari mempersiapkan logistik pemilu dan rekrutmen SDM/KPPS," timpal Syamsul Muarif.

Berdasarkan hasil mapping pihak kepolisian, di Sampang tercatat 2.384 TPS rawan dan 326 TPS sangat rawan, sehingga dibutuhkan tenaga tambahan dari Polda Jatim dan Kodam V Brawijaya untuk pengamanan pemilu.

"Polres Sampang hanya akan menyediakan 334 personel untuk pengamanan pemilu. Sisanya kita meminta tambahan ke Polda Jatim sebanyak 599 personel, permohonan itu sudah kami sampaikan, dan mudah-mudahan dapat dipenuhi," kata Kabag Ops Polres Sampang, Kompol Sulardi.

Sulardi mengisyaratkan, pengamanan pemilu di Sampang akan di topang dengan kekuatan satu pleton brimob atau setara 300 anggota. Masalahnya, Kabupaten Sampang masuk dalam zona merah pemilu.

"Jadi back up keamanan dari polda nantinya akan dipusatkan di empat kabupaten di Madura. Termasuk juga di Sampang, yang tentunya ditopang kekuatan TNI dari Kodam V Brawijaya," pungkasnya. (moh/ros)