Bupati Sampang Jadi Korban Berita Hoax

Anti hoax. foto/ilustrasi

SAMPANG - Bupati Sampang H Slamet Junaidi mengaku menjadi korban berita bohong atau hoax. Hal itu dia ungkapkan dalam acara pers gathering yang dilangsungkan di pendapa Trunojoyo Sampang.

Menurut H. Idi - sapaan Slamet Junaidi, hoax yang ditujukkan pada dirinya di sebarkan melalui akun facebook. Belakangan pemilik akun facebook dimaksud diketahui milik salah seorang guru sukwan dibawah naungan kantor kementrian agama (Kemenag) Sampang.

"Yang melaporkan bukan saya, tetapi atas inisiatif pihak kepolisian, karna memang meresahkan, yang bersangkutan sudah ditangani polisi, dia adalah guru sukwan yang bertugas di wilayah Kecamatan Robatal," ungkap H Idi di hadapan puluhan wartawan, Selasa petang (26/3/2019).

Menurut orang nomor satu dilingkungan Pemkab Sampang itu, salah satu isi berita hoax yang ditujukkan pada dirinya berisi penggalan instruksi atau perintah terhadap kepala desa.

"Jangan curi suara Prabowo, tetapi rampok suaranya di setiap TPS seluruh Kabupaten Sampang, karena kalau mencuri suaranya sedikit, bisa kalah Jokowi, paham, wajib itu", demikian isi pesan hoax yang mencatut nama sang bupati.

Kata H idi, sebagai seorang pemimpin, dirinya tentu tidak ingin memperkarakan warganya. Namun demikian harus ada efek jera agar kejadian serupa tidak terulang kembali di Kabupaten Sampang.

"Semalam sudah saya sampaikan kepada kepala desanya. Dan intinya keluarga yang bersangkutan sudah meminta maaf," tuturnya.

Sementara itu, Humas Kantor Kemenag Kabupaten Sampang, Faizal Ramadhani membenarkan adanya seorang guru MTs yang sedang berurusan dengan polisi terkait adanya penyebaran berita hoax yang mencatut nama bupati.

"Yang bersangkutan berinisial R, dia adalah guru sukwan di salah satu sekolah MTs di Kecamatan Robatal. Dan saudara R merupakan keluarga di bawah naungan Kemenag," ucapnya kepada kontributor masurasatu.com

Kata Faizal, pihaknya sempat kaget setelah mendengar informasi ditangkapnya oknum guru sukwan yang melakukan penyebaran berita hoax itu.

"Setelah kami datangi, yang bersangkutan mengakui jika akun FB itu adalah miliknya. Bahkan yang bersangkutan mengaku menyesal atas kejadian itu karena merasa jadi korban," timpalnya.

Berdasarkan pengakuan R, kata Faizal, konten informasi yang di share oleh yang bersangkutan diperoleh dari salah satu fanspage, yang kemudian langsung di share ulang tanpa melakukan tabayyun.

"Menurut pengakuan yang bersangkutan, dia mengeshare informasi dari fanspage 2019 ganti presiden. Kami pun tidak tahu persis isi konten foto yang menyebabkan R berurusan dengan polisi. Dan apapun itu, kami pasrahkan kepada aturan hukum yang berlaku," tandasnya.

Faizal berharap, seluruh keluarga besar Kemenag Sampang dan juga masyarakat pada umumnya agar lebih berhati-hati dalam menyebar informasi dari media sosial, alasanya khawatir berisi konten hoax. (moh/ros)

Anggaran Pilkades Serentak Mencapai 5 Miliar Lebih

foto ilustrasi

SAMPANG - Tren penentuan kepemimpinan nasional dan daerah yang dilakukan serentak tidak hanya terjadi dalam Pilkada maupun Pemilu. Saat ini, tren tersebut juga menjalar pada Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) yang ada di beberapa daerah, tak terkecuali di Kabupaten Sampang.

Dana yang dianggarkan pun tidak tanggung-tanggung, Pemkab Sampang melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) setempat menyediakan dana hingga Rp 5 miliar lebih untuk kesuksesan Pilkades serentak yang akan digelar di 42 desa.

"Anggaranya dari APBD, sedangkan besaran anggaranya kalau di rata-ratakan sekitar 90 juta untuk masing-masing desa," kata Irham Nurdayanto, Kasi Aparatur Pemerintahan Desa DPMD Sampang, Senin (25/3/2019).

Menurutnya, besaran anggaran pilkades di masing-masing desa itu bisa jadi berubah karena harus disesuaikan dengan jumlah daftar pemilih tetap (DPT) pilkades.

"Memang besaran anggaran itu mengacu pada sedikit banyaknya DPT, tetapi kalau di rata-ratakan sekitar 90 jutaan. Dengan asusmsi pilkades serentak akan digelar di 42 desa," imbuhnya.

Selain mengeluarkan dana untuk gelaran pilkades, kata Irham, biaya keamanan juga di tanggung melalui APBD. Adapun besaranya sekitar Rp1,5 milar. Dana keamanan itu nantinya akan melekat pada unsur TNI dan Polri.

"Untuk dana pengamananya Rp1,5 miliar. Itu untuk TNI dan Polri," timpalnya.

Disinggung soal waktu pelaksanaan pilkades serentak, Irham belum bisa memastikan hari dan tanggalnya. Hanya saja, dia mengisyaratkan pelaksanaan pilkades serentak 2019 akan digelar antara bulan September hingga Oktober.

Merespon hal itu, anggota komisi I DPRD Sampang, Samsul Arifin meminta kepada seluruh cakades di pilkades serentak mendatang untuk mengedepankan semangat siap menang dan siap kalah. Samsul juga mempersilakan antar cakades bertarung sesuai peraturan dan profesional, sehingga dana miliaran yang dikeluarkan Pemkab Sampang tidak menjadi sia-sia.

"Di sini bukan adu otot, tapi adu strategi guna memperoleh simpati masyarakat. Tentu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat juga. Yang terpenting dana miliaran rupiah itu bermanfaat," singkat Samsul mengingatkan. (moh)

Wabup Minta DPT Pemilu Disinkronkan

Rapat koordinasi pelaksanaan tahapan pemilu di Sampang. foto/madurasatu

SAMPANG - Perbedaan data daftar pemilih tetap (DPT) Pemilu 2019 yang signifikan bisa mendelegitimasi hasil proses demokrasi di Sampang. Oleh karena itu, pemerintah Kabupaten Sampang meminta KPU setempat untuk menyinkronkan data dengan database kependudukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil).

"Apa-apa yang belum siap dan perlu disiapkan, mohon segera disiapkan. Singkronisasi data antara Bawaslu, KPU dan Dispendukcapil agar sama," kata Wakil Bupati Sampang, H Abdullah Hidayat dalam acara Rapat koordinasi pelaksanaan tahapan pemilu 2019 di pendapa trunojoyo, Selasa (19/3/2019).

Abdullah Hidayat juga menuturkan, sengketa pemilihan kerap menyoal validasi data pemilih. Termasuk, MK menemukan perbedaan itu pada sengketa hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sampang 2018.

Sesaat kemudian, Wabup Abdullah Hidayat berharap agar penyelenggara pemilu bisa memaksimalkan tingkat kehadiran pemilih untuk menentukan nasib bangsa Indonesia.

"Mari berdemokrasi secara sehat, dan jaga kerukanan dalam bingkai NKRI. Harapan yang terpenting adalah gelaran pemilu di Sampang bisa menjadi contoh pemilu yang baik di Indonesia," tuturnya.

Menanggapi permintaan itu, Ketua KPU Kabupaten Sampang Syamsul Muarif memastikan lembaganya terus berkoordinasi dengan Dispendukcapil maupun Bawaslu setempat guna mewujudkan DPT yang akurat.

Kata dia, rapat koordinasi tingkat kabupaten merupakan bagian dari upaya untuk menggelar Pemilu 2019 agar para strakeholder semangat dan bersinergi dalam mensukseskan Pemilu serentak 2019.

"Kita ingin menegaskan dan menyatukan sumber daya yang ada di Kabupaten Sampang agar memiliki semangat dan bersinergi untuk melaksanakan pesta demokrasi nanti," katanya.

"Kami juga siap untuk melaksakan pemilu 2019. Sejauh ini beberapa tahapan juga telah kami lalui, mulai dari mempersiapkan logistik pemilu dan rekrutmen SDM/KPPS," timpal Syamsul Muarif.

Berdasarkan hasil mapping pihak kepolisian, di Sampang tercatat 2.384 TPS rawan dan 326 TPS sangat rawan, sehingga dibutuhkan tenaga tambahan dari Polda Jatim dan Kodam V Brawijaya untuk pengamanan pemilu.

"Polres Sampang hanya akan menyediakan 334 personel untuk pengamanan pemilu. Sisanya kita meminta tambahan ke Polda Jatim sebanyak 599 personel, permohonan itu sudah kami sampaikan, dan mudah-mudahan dapat dipenuhi," kata Kabag Ops Polres Sampang, Kompol Sulardi.

Sulardi mengisyaratkan, pengamanan pemilu di Sampang akan di topang dengan kekuatan satu pleton brimob atau setara 300 anggota. Masalahnya, Kabupaten Sampang masuk dalam zona merah pemilu.

"Jadi back up keamanan dari polda nantinya akan dipusatkan di empat kabupaten di Madura. Termasuk juga di Sampang, yang tentunya ditopang kekuatan TNI dari Kodam V Brawijaya," pungkasnya. (moh/ros)

Kursi Ketua DPRD Sampang Bakal Dikocok Ulang

Ketua DPC PKB Kabupaten Sampang, Fauzan Zaini. foto/dokumen

SAMPANG - Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (F-PKB) DPRD Sampang dikabarkan akan mengocok ulang jabatan ketua DPRD Sampang yang saat ini dijabat oleh Imam Ubaidillah.

Ketua DPC PKB Kabupaten Sampang, Fauzan Zaini membenarkan rencana kocok ulang kursi ketua DPRD Sampang itu. Bahkan menurutnya hal itu sudah dibicarakan di internal partainya sejak beberapa waktu lalu.

"Pergantiannya bukan PAW melainkan hanya pergantian kursinya saja. Kalau PAW sudah tidak bisa sejak Februari 2019 kemarin. Dan kami sudah mengajukan satu nama untuk menggantikan beliau yaitu saudara Juhari, anggota DPRD dari Kecamatan Tambelangan," tuturnya kepada kontributor madurasatu.com, Jumat (15/3/2019).

Adapun alasan pergantian itu, sambung Fauzan, karena Imam Ubaidillah yang berstatus sebagai ketua DPRD, berhalangan (sakit) sejak beberapa bulan lalu.

"Beliau sakit, dan sakitnya komplikasi," timpalnya.

Sekretaris DPRD Sampang, Moh Anwar Abdullah juga membenarkan rencana pergantian kursi ketua DPRD itu. Menurutnya, pergantian kursi ketua DPRD sudah dalam proses, baik melalui rekomendasi di jajaran pimpinan DPRD dan penyampaian ke Bupati untuk diusulkan ke Gubernur Jatim.

"Dua hari yang lalu sudah dikonsultasikan ke Biro Pemerintahan Provinsi, tapi sampai sekarang masih belum ada kabar dari Provinsi. Kami juga sudah perintahkan ke Kabag Perundangan untuk mengawalnya. Pergantiannya bukan PAW, hanya pergantian unsur pimpinan berdasarkan surat yang diajukan oleh DPC PKB," jelasnya.

Disinggung soal sisa masa jabatan ketua DPRD, Anwar menyampaikan bahwa masa jabatannya masih tersisa hingga lima bulan ke depan, atau hingga pelantikan DPRD hasil pemilu 2019.

"Pergantian DPRD baik pimpinan dan anggota yang baru yaitu setelah pileg April 2019 mendatang, masa jabatannya masih tersisa hingga Agustus," pungkas Anwar. (moh/ros)

Bupati 'Semprot' Dua Perusahaan Karena Tidak Salurkan Dana Sosial

Bupati Sampang, H Slamet Junaidi. foto/dokumen

SAMPANG - Bupati Sampang, H Slamet Junaidi mengancam akan mengusir perusahaan yang beroperasi di wilayahnya apabila tidak kooperatif menyalurkan dana sosial untuk kemajuan pembangunan Kabupaten Sampang.

Dana sosial dimaksud adalah Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) atau Corporate Social Responsibility (CSR). PKBL adalah bentuk tanggung jawab Badan Usaha Milik Negara (BUMN) kepada masyarakat.

Kata H Idi - sapaan Slamet Junaidi, di Kabupaten Sampang tercatat 11 perusahaan berbasis BUMN dan non BUMN yang beroperasi, Namun dari belasan perusahaan tersebut ada dua perusahaan yang tidak menyalurkan dana sosial.

"Ada dua perusahaan yang tidak menyalurkan dana sosialnya yaitu bank BCA dan Pertamina. Saya tadi agak keras kepada BCA karena pada tahun 2018 tidak ada CSRnya," kata H Idi, Senin (11/3/2019), dalam acara gathering bersama perusahaan BUMN dan non BUMN.

Dijelaskanya, selaku mantan anggota Komisi VI DPR RI yang membidangi perdagangan, koperasi, BUMN dan perindustrian, dirinya paham betul alur PKBL maupun CSR yang seharusnya untuk kepentingan masyarakat.

"Kalau saya pusing, saya usir juga dari Sampang. Atau saya bisa intruksikan kepada ASN se Kabupaten Sampang agar tidak menyimpan uangnya di BCA, karena BCA tidak kooperatif membantu pembangunan Sampang," paparnya.

Menurutnya, alasan kedua perusahaan yang tidak menyalurkan dana sosial karena kebijakan pusat.

"Kalau mereka bilang karena kebijakan pusat, saya akan membuat kebijakan daerah karena saya bisa buat kebijakan di daerah. Toh dananya bukan buat saya pribadi tapi semata-mata untuk kemajuan pembangunan Sampang," tegasnya.

H Idi membeberkan, diundangnya semua perusahaan ke kantor Pemkab diakuinya untuk mencari solusi mengingat kondisi Kabupaten Sampang hingga saat ini menjadi daerah tertinggal dari 38 Kabupaten/kota di jatim. Padahal menurutnya, potensi dana yang didapatkan dari PKBL maupun CSR untuk Sampang diperkirakan mencapai Rp 10-15 miliar atau tergantung kebijakan dari pemerintah pusat.

"Kami adakan gathering dengan perusahaan untuk komunikasi soal PKBL maupun CSR, silaturahim dan urun rembuk bareng mengenai kondisi Kabupaten Sampang yang tertinggal dari 38 kabupaten/kota. Setelah itu bisa disalurkan untuk UKM dan pembangunan infrastruktur. Dan tentunya membangun Sampang tanpa membebani APBD," urainya. (moh/ros)

Bareng PPK, KPU Simulasikan Pemungutan Suara Pemilu 2019

Salah seorang pemilih memasukkan surat suaranya dalam simulasi pemungutan dan penghitungan suara yang digelar KPU Sampang. foto/madurasatu

SAMPANG - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sampang bersama Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) se-Kabupaten Sampang menggelar simulasi pemungutan dan penghitungan serta rekapitulasi suara Pemilu 2019 di Aula Hotel Camplong, Kamis (6/3/2019).

Dalam simulasi itu dipraktekkan bagaimana tata cara pemungutan, penghitungan dan rekapitulasi suara di TPS serta masalah dan penanganannya.

Ketua KPU Sampang Syamsul Muarif menuturkan, simulasi dimaksud sebagai upaya memberikan pengetahuan secara aplikatif bagi seluruh PPK yang nantinya juga akan membimtek PPS dan KPPS di kecamatan masing-masing.

"Ini memang baru simulasi kecil untuk PPK, karena mereka sudah di Bimtek kemarin, dan keseluruhan apa yang didapatkan kemarin dipraktekkan hari ini," kata Syamsul Muarif.

Syamsul menambahkan, tujuan pelaksanaan simulasi itu agar para PPK memahami betul proses dan kebutuhan di TPS mulai dari distribusi C6 hingga proses pemungutan dan rekapitulasi suara nantinya. Termasuk semua potensi masalah yang bisa muncul dan penyelesaiannya saat di TPS pada hari pelaksanaan.

"Semua PPK yang dilatih hari ini nantinya akan melatih dan membimtek PPS dan KPPS di wilayah masing-masing,"

Kata Syamsul, kedepan KPU Sampang akan terus melakukan simulasi lainnya agar proses pemungutan dan penghitungan suara  benar-benar berjalan sebagimana aturan yang berlaku.

"Mulai dari pembukaan TPS, pemungutan, penghitungan dan pencatatan ke formulir-formulir KPU," pungkasnya. (moc/ros)

Masjid dan Makam Keramat, Ramai Dikunjungi Caleg

Empat tiang penyangga masjid Madegan yang tampak doyong diyakini memiliki daya magis dan keistimewaan tertentu. foto/madurasatu

SAMPANG - Gelaran pemilu 2019 sudah kurang 42 hari lagi, berbagai upaya terus dilakukan oleh para calon legislatif (Caleg) untuk mendulang suaranya, mulai dari kampanye terbuka hingga kampanye secara door to door ke rumah warga. Termasuk 'ngalap' berkah malalui ziarah politik di wilayah setempat.

Lazimnya, ziarah politik adalah berziarah ke makam atau petilasan tokoh babad (pembuka lahan pertama) di bumi Trunojoyo,  mulai dari yang berstatus kadipaten hingga yang bergelar ulama.

Di Sampang, sedikitnya tercatat tiga lokasi favorit yang sering kali menjadi tempat ziarah politik para caleg. Diantaranya makam Rato Ebu, Masjid Madegan dan makam Syaikh Muhammad Khatib atau Syaikh Sayyid Zainal Abidin (Tip Mantoh) yang kesemuanya diyakini mustajab.

"Namanya juga orang punya hajat, jadi mungkin berziarah agar diberi kemudahan dan terpilih sebagai wakil rakyat," Kata Mohammad Idris, tokoh kelurahan Madegan.

Selama ini, ziarah politik diakui sebagai konsensus guna memuluskan hajat para politisi. Dan tak hanya berlaku bagi caleg, namun juga sebagian warga di Sampang. Tapi tak sedikit juga para caleg yang menampik melakukan ziarah politik.

"Belakangan memang agak banyak peziarah makam Rato Ebu dan makam Tip Mantoh. Kadang juga ada yang I'tikaf di masjid Madegan. Biasanya kalau ramai itu malam hari, mulai pukul 20.00 WIB sampai menjelang subuh," tuturnya.

Menurut Idris, caleg yang datang ke lokasi dimaksud tidak hanya dari wilayah Kabupaten Sampang. “Banyak juga yang dari luar daerah,” ungkapnya.

Mereka yang berasal dari luar daerah juga tidak hanya caleg untuk DPRD kabupaten, melainkan juga DPRD provinsi dan DPR RI. Biasanya mereka juga punya hajat khusus dan datang bersama para koleganya.

Idris menambahkan, selain di hari-hari biasa, ada juga yang datang di hari khusus seperti malam Jumat Legi. Mereka bahkan menginap semalam di Masjid Madegan yang memang letaknya sangat dekat dengan makam Rato Ebu dan Tip Mantoh.

Malam Jumat Legi dalam tradisi masyarakat Madura memang dianggap sebagai waktu yang keramat dan sakral. “Tapi ada juga yang datang di hari biasa, seperti yang terjadi hari ini (kemarin),” lanjutnya.

Selain datang dengan ditemani pendukung dan keluarga, para caleg juga kerap membawa sesajen atau makanan yang memang diniatkan untuk dibagi-bagi kepada warga sekitar.

Dikalangan warga Madura, masjid Madegan dikenal sebagai masjid yang sarat mistis. Apalagi masjid dimaksud diyakini sebagai masjid tiban yang kemudian dijadikan tempat ibadah oleh raja-raja dan para wali di jawa timur.

Keunikan masjid Madegan yang mudah dipandang secara kasat mata adalah empat tiang penyangganya yang tampak doyong atau miring. Namun demikian bangunan masjid tetap utuh dan tidak goyang.

Sementara makam Rato Ebu dan makam Tip Mantoh diyakini sebagai makam keramat, keduanya dikenal sebagai penyiar agama islam dan masyhur sebagai keturunan para ulama dan raja-raja madura. (*)

Sumber: kabarmadura.id
Editor: rosniah

Pangdam V Brawijaya: TNI Harus Netral dan Tangkal Hoaks

Pangdam V Brawijaya menekankan agar seluruh anggota TNI bersikap netral menjelang pemilu 2019. foto/madurasatu

SAMPANG -  Pangdam V Brawijaya, Mayjen TNI R Wisnoe Prasetja Boedi mengingatkan agar anggota TNI bersikap netral menjelang pelaksanan Pemilu pada 17 April 2019 mendatang. Hal itu dia ungkapkan ditengah lawatanya di Kabupaten Sampang, Kamis (28/2/2019).

"Kunjangan ini untuk memperkenalkan seluruh satuan jajaran Kodam, saya sendiri pejabat baru karena saya belum satu bulan menjabat. Kemudian saya menekankan netralitas TNI dalam Pemilu," ujarnya.

Tak sampai disitu, pihaknya juga meminta kepada seluruh anggota TNI agar melakukan pendeteksian dini dan pemantauan wilayah guna memberikan jaminan keamanan kepada masyarakat dalam proses pelaksanaan pemilu 2019.

"Jadi rakyat bisa menggunakan hak pilihnya secara maksimal," tegasnya.

Disisi lain, pihaknya juga meminta agar anggota TNI tidak terbawa informasi hoax yang tersebar di media sosial (medsos).

"Jangan mudah menelan informasi yang tidak akurat, apalagi ngeshare berita yang tidak jelas. Kami harap dihapus atau tanyakan kepada pimpinannya untuk mencari kejelasan supaya nanti jika ada masyarakat nanya itu tidak salah. TNI harus memberikan penjelasan yang menyejukan kepada masyarakat," harapnya.

Dalam kunjungan dimaksud, orang nomor satu dilingkungan Kodam V Brawijaya itu didampingi Wakil Bupati Sampang H. Abdullah Hidayat dan Kapolres Sampang AKBP Budi Wardiman serta Forkopimda setempat. (moch/ros)

Ditengah Lautan Massa, Prabowo Singgung Impor Jagung

Lautan massa di Sampang antusias menyambut kedatangan Prabowo Subianto di acara haul masayikh dan habaib se Madura. foto/madurasatu

SAMPANG - Calon presiden nomor urut 02, Prabowo Subianto mengakhiri lawatanya di Pulau Madura dengan menghadiri acara Haul Akbar Masyaikh dan Habaib se Madura, yang digelar di Lapangan Mbak Tutut, Lengser, Kecamatan Camplong, Kabupaten Sampang, Selasa (26/2/2019) malam.

Sebelumnya, Prabowo juga bersilaturrahmi dengan puluhan ribu santri dan masyarakat di ponpes Assadad, Sumenep dan ponpes Mambaul Ulum, Pamekasan.

Dihapadan puluhan ribu jamaah haul di Sampang, Prabowo tidak memberikan materi kampanye. Pertimbanganya, dia mengaku memahami regulasi dari Bawaslu RI, yang melarang berkampanye di acara keagamaan.

“Waktu saya sedikit dan kesini tidak untuk berkampanye, ada intel – intel yang merekam,’’ candanya.

Meski tidak memberikan materi kampanye, Prabowo mengapresiasi dan bersyukur atas segala bentuk dukungan moral dan semangat pengawalan dari para santri dan ulama, dalam upaya mewujudkan Indonesia yang adil dan makmur.

“Terimakasih untuk masyarakat, kalau saya ingat, Madura terkenal dengan konsumsi jagungnya, masih seneng kan, semoga bukan jagung impor,’’ tutur Prabowo dengan nada canda. (moch/ros)

Kesal, Warga Tanam Pohon Pisang dan Singkong di Tengah Jalan

Sejumlah warga Desa Rabasan Kecematan Camplong membelokade jalan dengan menanam pohon pisang dan singkong. foto/madurasatu

SAMPANG - Sejumlah warga Desa Rabasan, Kecamatan Camplong, Kabupaten Sampang menanam pohon pisang dan singkong di tengah jalan.

Aksi itu mereka lakukan sebagai protes atas buruknya akses jalan di wilayah dimaksud. Akibatnya, jalan yang terlanjur ditanami pisang dan singkong tidak bisa dilalui.

Menurut warga desa setempat, kerusakan jalan itu sudah terjadi sekitar 10 tahun. Namun demikian tak kunjung mendapat perbaikan.

"Aksi ini kami lakukan karena hampir 10 tahun tidak ada respon dari pemerintah untuk memperbaiki," kata Rofiq, Minggu (24/2/2019).

Atas kondisi tersebut, sambung Rofiq, pihaknya mengharapkan agar Bupati-Wakil Bupati Sampang yang baru saja dilantik bisa memberikan solusi terbaik bagi warga. Utamanya dalam hal pemenuhan akses jalan.

"Permintaan kami sederhana, jalan yang sudah lama rusak harus diperbaiki," timpalnya.

Hingga berita ini ditulis, belum ada pihak yang bertanggung jawab atas kerusakan jalan dimaksud. (moch/ros)

Habib Lutfi Ajak Warga Sampang Jaga Persatuan

Habib Lutfi bin Yahya, dalam acara tabligh akbar di Sampang. foto/madurasatu

SAMPANG - Ulama kharismatik Habib Lutfi bin Yahya meminta masyarakat Sampang agar menjaga persatuan dan kesatuan bangsa.

Hal itu dia ungkapkan ditengah-tengah lawatanya di Sampang, Sabtu (16/2/2019) sore, dalam acara "Tabligh Akbar, Istigotsah dan Doa Bersama Ciptakan Situasi Kamtibmas dan Pemilu 2019, Aman, Damai dan Sejuk di Kabupaten Sampang”.

Sosok kharismatik asal Pekalongan ini juga meminta seluruh rakyat Indonesia lebih mengedepankan kepentingan bangsa daripada kepentingan kelompok atau individu.

"Jangan ada kepentingan individu atau kelompok yang kemudian dapat merusak persatuan dan kesatuan," tutur Habib Lutfi dalam ceramahnya, di lapangan Wijaya Kusuma, Sampang.

Habib Luthfi menambahkan, bahwa cinta tanah air adalah wujud dari keimanan seorang warga negara. Termasuk sebagai wujud syukur atas anugerah yang diberikan Allah ke bumi pertiwi.

"Ulama adalah benteng ideologi, sedangkan TNI-Polri adalah benteng NKRI. Mari kita bersatu. Persatuan ulama, TNI-Polri, tidak akan ada yang bisa menggoyahkan negeri ini," tegasnya. (moch/ros)

Paloh Ingatkan Tanggung Jawab Bupati Sampang

Surya Paloh menemui sejumlah kadernya di Sampang. foto/madurasatu

SAMPANG - Ketua umum Partai Nasional Demokrat (NasDem), Surya Paloh mengingatkan Bupati Sampang agar berada di jalur yang benar dalam menjalankan tanggung jawabnya sebagai Bupati.

Peringatan itu dilontarkan Surya Paloh ditengah lawatanya ke Kabupaten Sampang, Sabtu malam kemarin (9/2/2019).

Menurut Paloh, menjadi seorang pemimpin bukanlah perkara mudah. Oleh karenanya, Bupati Sampang H. Slamet Junaidi yang merupakan kader NasDem diminta untuk berada di jalur 'Siratal Mustaqim'.

"Pahala yang paling besar didapatkan dirinya manakala berjalan di jalan Siratal Mustaqim. Tapi sebaliknya, apabila menyimpang maka dialah yang akan mendapatkan dosa yang paling besar dibandingkan yang dipimpin. Dan itu konsekuensi seorang pemimpin. Jadi tidak mudah menjadi pemimpin," ujar Paloh dalam sambutanya.

Selain menjaga moral, kata Paloh, seorang pemimpin juga harus menghindari godaan dan bisikan. Untuk itu dia meminta publik di Sampang agar memberikan teguran, masukan dan dukungan.

"Ya kalau tidak tahan sama godaan, ya selip dia (Bupati). Tapi kami yakin bupati Sampang tetap berjalan di jalan siratal mustaqim. Mari kita doakan bersama semoga masyarakat Sampang dapat menikmati hasil dari kepemimpinannya," ucapnya.

Sejurus kemudian, bos Media Grup itu berjanji untuk membantu perkembangan pembangunan yang ada di Kabupaten Sampang kedepan. Apalagi pihaknya mengaku prihatin melihat infrastruktur Kabupaten Sampang.

“Sepanjang perjalanan mengingatkan saya pada saat usia 25 tahun, karena saat itu saya diajak oleh Ketua Umum DPP Golkar Amin Murtono, dan saya prihatin sampai sekarang Sampang tidak ada perubahan yang berarti semenjak tahun 1977".

Melihat kondisi infrastruktur di Sampang, sambung dia, mengusik hatinya dan NasDem untuk bertanggung jawab mempercepat pembangunan.

“Sampang relatif cukup tertingal, progres pembangunan itu yang pertama adalah infrastruktur terutama jalan raya. InsyaAllah jika Bapak Jokowi terpilih untuk kedua kalinya, nanti saya akan mengingatkan presiden untuk Kabupaten Sampang,” janjinya. (moch/ros)

Polres Sampang Kampanyekan MRSF

Milenial Road Safety Festival. foto/madurasatu

SAMPANG - Pihak kepolisian Polres Sampang dibawah Komando Kapolres AKBP Budhi Wardiman mengkampanyekan  Milennial Road Safety Festival (MRSF), Jumat (1/2/2019).

Kampanye MRSF merupakan terobosan yang diinisiasi Polres Sampang untuk menumbuhkan kesadaran pentingnya keselamatan berlalulintas.

Dalam pelaksanaanya, korps Bhayangkara menggandeng ratusan pelajar di Sampang sebagai ikon kalangan millenial.

"Selain untuk menjalin silaturrahmi dengan masyarakat, kami ingin mengkampanyekan kesadaran pentingnya keselamatan berlalulintas bagi anak-anak muda," tutur Kapolres Sampang, AKBP Budhi Wardiman, di lapangan Wijaya Sampang.

Budhi menambahkan, kegiatan MRSF merupakan kegiatan untuk mengajak generasi muda atau kaum milenial agar mengutamakan keselamatan dengan tertib berlalu lintas. Dengan harapan terjadinya laka lantas bisa ditekan dan tidak menimbulkan korba luka maupun jiwa.

“Kegiatan ini merupakan program Korlantas Polri yang mengajak kaum millenial untuk tertib berlalu lintas. Oleh karena itu, kita mengajak kaum milenial agar cinta lalu lintas,” timpalnya.

Ditempat yang sama, Bupati Sampang H. Slamet Junaidi, mengaku sangat mendukung atas digelarnya acara tersebut. Bahkan dia menegaskan kaum milenial harus mampu menjadi pelopor keselamatan berlalu lintas di jalan raya. Dengan begitu angka laka lantas di Sampang bisa terus diminimalisir.

“Kami atas nama pemerintah Kabupaten Sampang, sangat mendukung kegiatan ini, selanjutnya kami berharap kalangan milenial di Sampang mampu menjadi pelopor keselamatan berlalu lintas dan dapat menurunkan angka laka lantas di Kabupaten Sampang “. Tutur Slamet Junaidi dalam sambutanya.

Selain dihadiri langsung oleh Bupati Sampang, kegiatan yang dipusatkan di lapangan Wijaya itu juga dihadiri Dandim 0828 Sampang, Letkol Czi. Ary Syahrial, pengusaha H. Fandi Achmad dan beberapa pihak lainya. (idr/ros)

Ribuan Wanita di Sampang Menjanda

Angka kasus perceraian di Kabupaten Sampang kian tak terbendung. foto/ist

SAMPANG - Angka perceraian di Kabupaten Sampang, Madura cenderung menunjukkan tren negatif. Akibatnya, ribuan wanita di wilayah itu menjadi janda.

Data kantor Pengadilan Agama Kabupaten Sampang menunjukkan, pada tahun 2016 tercatat 1.077 perkara perceraian. Sedangkan pada tahun 2017, perkara perceraian yang masuk ke pengadilan agama sebanyak 1.230 perkara.

"Untuk tahun 2018 perkara perceraian yang diterima pengadilan agama mencapai 1.264," kata Panitera Pengadilan Agama Sampang Fa’iq, Kamis (24/1/2019).

Menurut Fa'iq, salah satu yang menjadi penyebab tingginya perceraian karena pasangan suami istri meninggalkan salah satu pihak, kekerasan dalam rumah tangga, perselisihan hingga pertengkaran.

"Namun, selama ini penyebab perceraian yang mendominasi karena persoalan ekonomi, pertengkaran dan kekerasan dalam rumah tangga," timpalnya.

Terkait hal itu, Fa'iq pun mengimbau pada warga Sampang untuk bisa saling memahami satu sama lain dan tidak menikah pada usia dini.

"Kasus seperti ini balik lagi ke diri masing-masing. Harus bijak dalam mengambil keputusan karena ini akan berdampak tidak hanya pada diri sendiri, tapi juga pada anak," ujarnya. (moch/ros)

Ratusan Miliar Dana Normalisasi Tak Mampu Bendung Banjir

Banjir di wilayah Kota Sampang tampak merendam rumah penduduk. foto/madurasatu 

SAMPANG - Tingginya intensitas hujan di wilayah Kecamatan Robatal dan Kecamatan Kedungdung, Sampang membuat debit air sungai Kamoning meluap.

Sungai yang membelah kota Sampang itu tidak mampu membendung kiriman air dari wilayah hulu. Akibatnya, ratusan rumah penduduk di Kota Sampang terendam banjir. Kamis (17/1/2019).

Banjir di Kota Sampang seakan menjadi rutinitas tahunan yang tidak bisa dituntaskan. Padahal proyek normalisasi sungai Kamoning dipastikan menyedot dana Rp365 miliar dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) sejak tahun 2017 hingga 2019.

Proyek normalisasi itu dilaksanakan oleh PT Rudy Jaya dan PT Jati Wangi KSO dengan kontrak kerja multi years contrak (MYC) selama tiga tahun.

Pada 2017 nilai kontrak proyek normalisasi sungai Kamoning menghabiskan Rp8,3 miliar, tahun 2018 Rp73 miliar dan tahun 2019 mencapai Rp 284 miliar.

Tujuan proyek normaliasi tersebut, untuk meningkatkan daya tampung air sungai saat terjadi hujan, serta meminimalisir dan mencegah terjadinya banjir tahunan yang melanda kota Bahari.

”Sekitar pukul 6 pagi air sungai sudah meluap dan merendam kawasan permukiman, pada pukul 10 siangnya, luapan air semakin besar dan meluas ke berbagai titik dengan ketinggian mencapai 15 cm,” kata Anang Juenaidi, kepala BPBD Sampang.

Anang menuturkan, luapan air sungai Kamoning belum bisa diprediksi akan segera surut atau meningkat, sebab beberapa wilayah yang berada di hulu sungai Kamoning masih tetap diguyur hujan.

”Wilayah terdampak luapan air sungai Kamoning, meliputi kawasan jalan bahagia, jalan seruni, jalan kamboja, jalan teratai dan jalan garuda, kemungkinan luapan air masih bisa meluas ke kawasan yang lainnya, tapi kemungkinannya sangat kecil sekali,” paparnya. (moch/ros)

Saling Tuduh, Warga Lakukan Sumpah Pocong

Ritual sumpah pocong dilakukan oleh warga di masjid Madegan, Sampang. foto/madurasatu

SAMPANG - Dua orang warga Desa Pangareman, Kecamatan Ketapang, Sampang melakukan sumpah pocong di masjid Madegan.

Sumpah pocong dimaksud dilaksanakan atas permintaan Suma'i dan Punirah. Keduanya berselisih paham karena setiap kali ada warga desa yang mengalami sakit di Desa Pangereman, Kecamatan Ketapang, sebagian masyarakat langsung menaruh curiga kepada Suma'i.

"Agar tuduhan santet ini tidak terus-terusan terjadi di desa kami, maka kami atasnama aparat desa membawa keduanya untuk melakukan sumpah pocong. Sebab jika hal ini dibiarkan takut menimbulkan konflik," kata Bonisan, Kepala Desa Pangareman, Rabu (9/1/2019).

Selama ini kata Bonisan, oleh sebagian warga, Suma'i diyakini memiliki ilmu hitam atau santet yang diamalkan untuk menyakiti pihak lain. Namun demikian, dirinya sebagai kepala desa tidak bisa gegabah dalam menentukan sikap atas tuduhan tersebut.

"Agar tuduhan santet yang mengarah kepada Suma'i ini tidak berujung pada konflik dan segera menumukan titik terang. Maka kedua belah pihak bersepakat menempuh sumpah pocong untuk mencari kebenaran dan mengahiri perselisihan, sebab selama ini, setiap kali ada orang sakit di desa saya, yang dicurigai pasti pak Suma'i, kasihan juga kan," terangnya.

Bonisan berkeyakinan, sumpah pocong bisa menunjukkan kebenaran atas prasangka atau saling tuduh yang tidak benar, karena penuduh dan yang dituduh akan menerima konsekuensi magis atas sumpah yang diucapkan. Selain itu sumpah pocong diyakini dapat menekan terjadinya konflik, seperti carok dan lain sebagainya.

"Konsekuensi magis yang diyakini masyarakat dari proses sumpah pocong ini, yang berbohong akan menerima karma buruk hingga kematian. Makanya untuk menghentikan saling tuduh itu, kedua warga saya bersepakat melakukan sumpah pocong, " timpalnya.

Takmir masjid Madegan, H. Hasin menuturkan, sumpah pocong dipercaya dan diyakini sebagai solusi untuk mengahiri perselisihan antar warga. Biasanya warga yang melakukan sumpah pocong ini karena tuduhan santet, perselingkuhan dan pencurian serta lain sebagainya.

Kata dia, ritual sumpah pocong sangat sakral, pihak yang menuduh dan tertuduh secara bergantian mengucapkan sumpah dengan posisi seperti orang yang telah meninggal. Termasuk mamakai kafan dan berbaring layaknya orang meninggal, kemudian di atas tubuh orang dimaksud di letakkan Al Quran kuno yang merupakan salah satu peninggalan leluhur.

"Selanjutnya, kedua belah pihak bersumpah dengan melakukan pengakuan dan harus siap atas segala resiko yang akan diterima. Biasanya, pihak yang terbukti bersalah dan benar melalui sumpah pocong ini hasilnya akan terlihat beberapa hari kemudian," ujarnya.

Salah satu konsekuensi dari sumpah pocong, sambung H. Hasin, yang terbukti bersalah dalam sumpah pocong akan mengalami karma buruk, mulai dari kematian, cobaan yang bertubi-tubi hingga sakit-sakitan.

Konon menurut H. Hasin, sumpah pocong dipercaya sebagai salah satua cara dalam menemukan kebenaran dari permasalahan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Sedangkan tempat yang dipilih adalah masjid Madengan.

Dikalangan warga Madura, masjid Madegan dikenal sebagai masjid yang sarat mistis. Apalagi masjid dimaksud diyakini sebagai masjid tiban yang kemudian dijadikan tempat ibadah oleh raja-raja dan para wali di jawa timur.

Keunikan masjid Madegan yang mudah dipandang secara kasat mata adalah empat tiang penyangga utama masjid yang tampak doyong atau miring. Namun demikian bangunan masjid tetap utuh dan tidak goyang. (moch/ros)

Apes, PNS di Sampang Harus Kembalikan Duit 129 Juta

Kepala Kemenag Kabupaten Sampang, H.M Juhedi. foto/dok

SAMPANG - Seorang PNS bernama Mahfudz di Sampang, Madura harus mengembalikan uang senilai Rp 129.876.050. Masalahnya yang bersangkutan tetap menerima gaji meski dinyatakan telah pensiun pada 2017 lalu berdasarkan aturan baru yang dikeluarkan oleh Badan Kepegawaian Nasional (BKN) pada 31 Oktober 2017 lalu.

"Masa pensiun orang tua saya sebenarnya berakhir pada tahun 2018 sebagaimana yang tertera dalam SK Kemenag sebelumnya. Akan tetapi oleh Kemenag setempat dinyatakan telah pensiun pada 2017 lalu berdasarkan aturan baru yang dikeluarkan oleh Badan Kepegawaian Nasional (BKN) pada 31 Oktober 2017 lalu," Tutur Aisyah yang merupakan putra Mahfudz.

Akibatnya kata Aisyah, orang tuanya diharuskan melakukan pengembalian gaji yang sempat diterima sepanjang tahun 2018 dengan nilai Rp 129.876.050

"Sebelumnya, ayah saya masih aktif bekerja sebagai PNS," tutur Aisyah kepada wartawan.

Aisyah menegaskan, keaktifan ayahnya sebagai PNS dapat dibuktikan dengan absensi kehadirannya dari bulan Mei 2017 hingga Mei 2018.

Disamping itu kata dia, ayahnya juga masih mengantongi kartu identitas PTK Simpatika yang masih aktif selama dua semester yaitu 2017-2018. Bahkan tertera dalam formulir penilaian kinerja pengawas yang dikeluarkan oleh Ditjen Pengawas Kemenag RI pada April 2018.

"Bukti lain keaktifan ayah saya bisa dibuktikan dengan surat perintah tugas tambahan pengawas binaan MI di Kecamatan Banyuates yang ditandatangani oleh Kepala Kemenag Sampang. Bahkan ayah saya mendapat form penilaian prestasi kerja dari pejabat penilai Kemenag setempat,"

"Tapi gaji aktif pada 2017-2018, tiba-tiba disuruh kembalikan. Kan ayah saya tidak tahu kalau sudah dinyatakan pensiun oleh negara, karena pemberitahuan dari Kemenag, baru disampaikan pada Mei 2018 lalu. Seharusnya, berdasarkan aturan BKN nomor 63 tahun 2017, paragraf 2 tata cara pemberhentian karena mencapai batas usia pensiun pada pasal 262, diberitahukan setidaknya 15 bulan sebelumnya," paparnya.

Untuk menyikapi persoalan itu, kata Aisyah, pihaknya tengah membuat pengaduan kepada Kemenag RI maupun lembaga negara pengawas penyelenggara atau Ombudsman pada 6 Desember 2018 lalu.

"Ini jelas kesalahan prosedural. Seharusnya orang pensiun harus diberitahukan sebelumnya. Kami berharap gaji aktif ayah saya bukan dijadikan beban hutang negara. Karena gaji yang diterimanya selama 2017-2018 lalu, kami anggap itu gaji aktif PNS ayah saya bukan gaji pensiunan," terangnya.

Sementara itu, Kepala Kemenag Kabupaten Sampang, H.M Juhedi mengatakan, kejadian serupa tidak hanya terjadi di wilayahnya melainkan juga di daerah lain seperti di Pasuruan dan Malang.

Mantan kepala Kemenag Pamekasan itu menerangkan, Mahfudz yang menduduki sebagai jabatan fungsional tertentu (JFT), masa pensiunnya pada usia 58 tahun. Hal itu sebagaimana surat kepala BKN Nomor K.26-30/V.119-2/99 tertanggal 3 Oktober 2017, sehingga yang bersangkutan sudah melebihi setahun dari masa pensiunnya karena sudah mencapai usia 59 tahun.

"Peraturan tersebut diterapkan kepada Mahfud karena ada redaksi yang berbunyi yaitu apabila berusia 58 tahun yang lahir pada 7 April 1959 atau kurang dari usia 58 tahun yang lahir setelah 7 April 1959, maka disematkan batas usia pensiunnya menjadi 58 tahun. Nah Mahfudz ini lahir sebelum tanggal dan bulan itu, makanya diterapkan aturan itu. Meskipun aturan itu datang setelahnya, tanggal kelahiran ini yang tidak bisa. Awalnya memang batas usia itu sampai 60 tahun. Tapi karena aturan ini, sehingga menjadi 58 tahun, dan yang bersangkutan sudah lebih 1 tahun. Artinya aturan baru ini menggugurkan aturan lama," ucapnya.

Atas kondisi pelik itu, kata Juhedi, pihaknya tidak bisa berbuat apa-apa. Namun demikian pihaknya tetap berkomitmen untuk mengawal pelaporan Mahfudz hingga ke Kanwil Kemenag dan Kemenag RI. Harapanya, yang bersangkutan mendapat keringanan beban hutang.

"Memang kami akui, ASN ini menjadi korban aturan dan kamipun tidak bisa berbuat apa-apa. Dalam aturan yang lama, yang bersangkutan masa pensiunnya pada usia 60 tahun yakni hingga 2018. Tapi karena ada aturan baru, maka yang bersangkutan disematkan batas usia pensiunnya menjadi 58 tahun. Di Sampang sendiri hanya satu ASN ini yang mengalami persoalan tersebut," pungkasnya. (moch/ros)

KPU Sampang Lantik 28 PPK Tambahan

Prosesi pelantikan PPK tambahan dipimpin langsung ketua KPU Sampang, Syamsul Muarif. foto/madurasatu

SAMPANG - Mahkamah Konstitusi (MK) dalam amar putusannya nomor 31/PUU-XVI/2018, menyatakan jumlah anggota KPU Kabupaten/Kota dan penyelenggaraan pemilu turunannya (PPK) berjumlah lima orang. Dengan begitu jumlah Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) yang awalnya 3 orang kembali menjadi 5 orang.

Menanggapi putusan MK terkait jumlah PPK, KPU Kabupaten Sampang, Rabu (2/1/2019), melakukan pelantikan atas 28 orang PPK tambahan di 14 Kecamatan se-Kabupaten Sampang.

Ketua KPU Sampang Syamsul Muarif menuturkan. Dengan dilantiknya anggota PPK tambahan, diharapakan bisa memperkuat komposisi penyelenggara pemilu ditingkat kecamatan.

"Sehingga nantinya pelaksanaan Pemilu bisa benar-benar terlaksana sesuai dengan harapan," tutur Syamsul di aula kantor KPU Sampang.

Ditegaskannya, seluruh PPK tambahan yang telah dilantik diharapkan bisa segera menyesuaikan diri dengan tiga komisioner PPK lainnya yang lebih dulu menjalankan tahapan-tahapan Pemilu 2019, sebab menurutnya kerja-kerja pemilu membutuhkan kekompakan dan soliditas internal.

Terhadap putusan penambahan komisioner PPK, Syamsul menilai akan ada implikasi yang harus ditanggung pemerintah yakni terkait penambahan anggaran untuk membiayai para anggota PPK tersebut.

"Maka dari itu kami sangat mengharapkan kerja-kerja yang maksimal bagi seluruh anggota PPK di Sampang. Kami memiliki komitmen kuat untuk mewujudkan pemilu yang sesuai dengan harapan," harapnya.

Untuk diketahui, putusan MK nomor. 31/PUU-XVI/2018 mengembalikan pengisian formasi penyelenggara pemilu di kabupaten/kota dan kecamatan sebagaimana pengaturan UU No. 15/2011 tentang Penyelenggara Pemilu. Dalam beleid itu, KPU di daerah tingkat II dan PPK berjumlah 5 orang.

Lantas, perubahan terjadi dalam UU No. 7/2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu). Pasal 10 ayat (1) huruf c UU Pemilu yang sebelumnya mencantumkan jumlah anggota KPU kabupaten/kota menjadi 3-5 orang—sesuai jumlah penduduk. Adapun, PPK berjumlah 3 orang seperti tercantum Pasal 52 ayat (1) UU Pemilu.

Kedua pasal itu kemudian dinyatakan inkonstitusional secara bersyarat oleh MK. Salah satu alasannya, pemilu 2019 berjalan serentak sehingga beban kerja penyelenggara pemilu dipastikan bertambah.

MK juga berpandangan penentuan komposisi keanggotaan KPU dan PPK mesti didasarkan ukuran-ukuran profesionalitas baik dari aspek kualitas maupun kuantitas. Karena itu, pertimbangan efisiensi anggaran untuk memangkas jumlah komisioner tidak dapat dibenarkan bila mengancam asas-asas pemilu. (idr/ros)

Sah, Pasangan Jihad Pimpin Sampang

Pasangan Bupati dan Wakil Bupati terpilih dalam sesi foto bersama dengan komisioner KPU dan Bawaslu Sampang. foto/madurasatu

SAMPANG - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sampang, Jumat (7/12/2018) malam, secara resmi menetapkan Bupati dan Wakil Bupati terpilih periode 2018-2023.

Kepastian tersebut dibacakan dalam rapat pleno penetapan Bupati dan Wakil Bupati terpilih di gedung BPU Tronojoyo Sampang.

"Rapat pleno ini merupakan agenda terakhir dan penutup seluruh tahapan Pilkada Sampang. Dalam artian tugas KPU yang berkaitan dengan pilkada telah berakhir dengan menyerahkan hasil rapat ke DPRD setempat," kata Syamsul Muarif, Ketua KPU Sampang dalam sambutanya.

Ditemui usai pleno, Bupati terpilih H. Slamet Junaidi menuturkan, pihaknya mengaku sangat bersyukur karena keputusan MK tidak lagi menjadi kegamangan ditengah-tengah masyarakat.

"Pertama, kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak atas dukungan materi maupun pikiran hingga JIHAD menang," kata H. Idi - sapaan Slamet Junaidi.

Disinggung soal program utama dalam 100 hari kedepan, mantan anggota DPR RI itu mengaku telah membentuk tim transisi guna mensingkronkan dengan OPD masing-masing.

"Ada 10 program yang semuanya pro masyarakat, salah satunya peningkatan gaji guru GTT dan Guru ngaji," singkatnya.

Untuk diketahui, perolehan hasil rekapitulasi suara pada pelaksanaan PSU Pilkada Sampang 27 Oktober, yaitu Pasangan Calon (Paslon) nomor urut satu, H. Selamet Junaidi - H Abdullah Hidayat (Jihad) mendapat 307.126 suara atau sebesar 53 persen
 Sedangkan paslon nomor urut dua H Hermanto - H Suparto (Mantap) sebesar 245.768 suara atau 43 persen.

Paslon nomor urut tiga H Hisan - KH Abdullah Mansur sebesar 24.746 suara atau sebesar 4 persen. Dari hasil rekapitulasi PSU Pilkada 2018 tersebut, paslon Jihad unggul dengan terpaut 61.358 suara dari paslon Mantap atau selisih sekitar 20 persen. (moh/ros)

Tanpa Drainase, Akses Jalan Tergenang

Kondisi jalan di sekitar pasar Tambelangan. foto/warganet

SAMPANG - Sejumlah warga di Desa Tambelangan, Kecamatan Tambelangan, Sampang mengeluh. Penyebabnya, jalur drainase atau selokan yang berada di area pasar setempat tersumbat, sehingga mengakibatkan genangan saat terjadi hujan.

Morsidi, salah seorang warga menuturkan, terjadinya genangan air di lokasi tersebut akibat dari tersumbatnya selokan sejak setahun lalu. Yakni setelah pasar Tambelangan dilakukan rehab.

"Dulu ada selokan, tapi setelah proses rehab (pasar Tambelangan) selesai, selokanya tertutup bekas material. Dan saat terjadi hujan mengakibatkan genangan dan jalan becek," tuturnya.

Dia mengibaratkan, akses jalan di samping pasar Tambelangan itu seperti kolam ikan. Lebih-lebih setelah turun hujan.

Kata dia, selain merugikan pengguna jalan, genangan air juga merugikan warga yang membuka usaha di pinggir jalan. Pasalnya, pembeli jadi enggan untuk mampir lantaran akses jalan masuk terendam air.

"Selain becek, kalau sudah hujan lokasinya seperti kolam ikan," sindir dia.

Menurutnya, belakangan ini genangan dimaksud tidak terlalu parah, setelah sebelumnya aparat Koramil setempat melalukan gotong royong bersama warga sekitar.

"Tapi tetap harus diperbaiki, agar kedepan tidak ada genangan lagi. Salah satunya harus dibangun selokan kembali," harapnya. (moh/ros)