Panglima TNI dan Kapolri Beri Wawasan Kebangsaan di Sumenep

Panglima TNI dan Kapolri ditengah-tengah kunjunganya ke Kabupaten Sumenep. foto/madurasatu

SUMENEP - Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto beserta Kapolri Jenderal Polisi Muhammad Tito Karnavian mengunjungi Pondok Pesantren Sumber Mas, Kecamatan Ganding, Kabupaten Sumenep.

Kunjungan Panglima TNI dan Kapolri ke Kabupaten Sumenep dalam rangka memberikan penguatan kebangsaan untuk kalangan santri.

Marsekal TNI Hadi Tjahjanto menyatakan, Indonesia merupakan negara besar dengan segala kemajemukan yang dimiliki. Sehingga keanekaragaman di dalam Indonesia harus bisa menjaga keutuhan NKRI.

"Dipondok pesantrenlah kita diajarkan Ilmu dunia, dan Ilmu agama untuk menjadikan Sumber manusia yang unggul." kata Hadi Tjahjanto, Senin (1/4/2019).

Menurutnya, saat ini yang perlu diantisipasi bersama ialah merebahnya berita bohong atau hoaks. Atas kondisi itu pihaknya meminta semua lapisan masyarakat dan santri mengabaikan jika mendapati berita bohong.

"Sekarang juga marak berita hoaks. Jika ada berita hoaks jangan ditanggapi saja. Kita harus bisa menyaring setiap informasi yang kita terima," tegasnya.

Sementara Pengasuh Pondok Pesantren Sumber Mas KH Badwi Sanusi mengaku bangga atas kedatangan pimpinan TNI dan Polri ke Pondok Pesantren Sumber Mas.

Pihaknya berkomitmen untuk turut serta menjaga keutuhan NKRI karena hal itu menjadi tanggung jawab bersama tidak terkecuali oleh para santri.

"Terimakasih atas kadatangan bapak Panglima TNI dan bapak Kapolri ke Pondok Pesantren Sumber Mas. Semoga ini menjadi berkah buat Kabupaten Sumenep dan Indonesia secara luas," tutur KH Badwi Sanusi.

Selain penguatan kebangsaan, dalam kunjungan tersebut Panglima TNI dan Kapolri juga memberikan sembako bagi masyarakat.

Kunjungan ke Kabupaten Sumenep kali ini merupakan rangkaian kegiatan untuk wilayah Madura, karena ada dua daerah lain menjadi sasaran diantaranya Kabupaten Pamekasan dan Bangkalan. (pri/ros)

Bupati Sampang Jadi Korban Berita Hoax

Anti hoax. foto/ilustrasi

SAMPANG - Bupati Sampang H Slamet Junaidi mengaku menjadi korban berita bohong atau hoax. Hal itu dia ungkapkan dalam acara pers gathering yang dilangsungkan di pendapa Trunojoyo Sampang.

Menurut H. Idi - sapaan Slamet Junaidi, hoax yang ditujukkan pada dirinya di sebarkan melalui akun facebook. Belakangan pemilik akun facebook dimaksud diketahui milik salah seorang guru sukwan dibawah naungan kantor kementrian agama (Kemenag) Sampang.

"Yang melaporkan bukan saya, tetapi atas inisiatif pihak kepolisian, karna memang meresahkan, yang bersangkutan sudah ditangani polisi, dia adalah guru sukwan yang bertugas di wilayah Kecamatan Robatal," ungkap H Idi di hadapan puluhan wartawan, Selasa petang (26/3/2019).

Menurut orang nomor satu dilingkungan Pemkab Sampang itu, salah satu isi berita hoax yang ditujukkan pada dirinya berisi penggalan instruksi atau perintah terhadap kepala desa.

"Jangan curi suara Prabowo, tetapi rampok suaranya di setiap TPS seluruh Kabupaten Sampang, karena kalau mencuri suaranya sedikit, bisa kalah Jokowi, paham, wajib itu", demikian isi pesan hoax yang mencatut nama sang bupati.

Kata H idi, sebagai seorang pemimpin, dirinya tentu tidak ingin memperkarakan warganya. Namun demikian harus ada efek jera agar kejadian serupa tidak terulang kembali di Kabupaten Sampang.

"Semalam sudah saya sampaikan kepada kepala desanya. Dan intinya keluarga yang bersangkutan sudah meminta maaf," tuturnya.

Sementara itu, Humas Kantor Kemenag Kabupaten Sampang, Faizal Ramadhani membenarkan adanya seorang guru MTs yang sedang berurusan dengan polisi terkait adanya penyebaran berita hoax yang mencatut nama bupati.

"Yang bersangkutan berinisial R, dia adalah guru sukwan di salah satu sekolah MTs di Kecamatan Robatal. Dan saudara R merupakan keluarga di bawah naungan Kemenag," ucapnya kepada kontributor masurasatu.com

Kata Faizal, pihaknya sempat kaget setelah mendengar informasi ditangkapnya oknum guru sukwan yang melakukan penyebaran berita hoax itu.

"Setelah kami datangi, yang bersangkutan mengakui jika akun FB itu adalah miliknya. Bahkan yang bersangkutan mengaku menyesal atas kejadian itu karena merasa jadi korban," timpalnya.

Berdasarkan pengakuan R, kata Faizal, konten informasi yang di share oleh yang bersangkutan diperoleh dari salah satu fanspage, yang kemudian langsung di share ulang tanpa melakukan tabayyun.

"Menurut pengakuan yang bersangkutan, dia mengeshare informasi dari fanspage 2019 ganti presiden. Kami pun tidak tahu persis isi konten foto yang menyebabkan R berurusan dengan polisi. Dan apapun itu, kami pasrahkan kepada aturan hukum yang berlaku," tandasnya.

Faizal berharap, seluruh keluarga besar Kemenag Sampang dan juga masyarakat pada umumnya agar lebih berhati-hati dalam menyebar informasi dari media sosial, alasanya khawatir berisi konten hoax. (moh/ros)

Bawa Sabu 2,6 Kilogram, Warga Sampang Ditangkap di Bandara

Osman Has, Warga Desa Ketapang, Sampang yang kedapatan membawa 2,6 kilogram sabu. foto/madurasatu

SIDOARJO - Seorang warga Sampang bernama Osman Has alias Somson warga Desa Ketapang, Sampang, Madura harus berurusan dengan polisi. Penyebabnya Somsom kedapatan membawa sabu-sabu seberat 2,625 gram.

Barang haram itu dibungkus empat kantong plastik dan tersimpan rapi dalam dua buah penyedot debu (vacuum cleaner) yang dibawanya, Senin (25/3/2019).

Osman Has adalah penumpang pesawat Air Asia rute Kuala Lumpur - Surabaya. Dia tiba di terminal kedatangan internasional Bandara Juanda, Surabaya, Senin siang sekitar pukul 11.00 WIB.

Kepala Kantor Bea Cukai Juanda Surabaya, Budi Harjanto mengatakan, kecurigaan pihaknya muncul karena penyedot debu sejenis sebenarnya banyak tersedia di Indonesia.

"Di sini kan banyak, kenapa harus jauh-jauh dibawa dari sana (Malaysia, red)? Nah, itu yang menjadi dasar kecurigaan teman-teman di lapangan," katanya dalam keterangan pers yang digelar di aula Kantor Pelayanan dan Pengawasan Bea Cukai Juanda, Rabu (27/3/2019).

Menurutnya, penyelundupan narkoba dengan cara serupa sudah sering terjadi. Bahkan Bea Cukai Juanda juga pernah mengamankan narkoba di dalam penanak nasi (rice cooker) dan di dalam pengeras suara.

"Petugas pun melakukan pemeriksaan melalui monitor X-Ray. Kami juga mengamati, ada tidak yang menjemput? Setelah kami tunggu beberapa waktu, ternyata tidak ada yang menjemput, kami bawa ke ruang pemeriksaan, kami interview, sambil kami bongkar vacuum cleaner itu," ujarnya.

Hasilnya kata Budi, petugas menemukan empat kantong plastik berisi butiran putih yang dipastikan sabu-sabu setelah melakukan uji laboratorium Bea Cukai BLBC II Surabaya.

Ditempat yang sama, Kepala BNNK Sidoarjo, AKBP Toni Sugiarto menuturkan, Osman Has mengaku barang haram itu adalah titipan dari salah seorang temanya di Malaysia dengan inisial AW. AW sendiri beralamat di Pulau Kangean, Sumenep, Madura.

"Tersangka Osman Has semula mengaku tidak tahu menahu soal barang haram itu. Tetapi setelah kita dalami lebih jauh berdasarkan rekam perjalanan PT Angkasa Pura I, dia sudah bolak-balik Malaysia-Surabaya sebanyak tiga kali," tegasnya.

Toni mengatakan, BNNK Sidoarjo masih mendalami kasus ini. Ada dugaan, jaringan pengedar ini terkait dengan kasus sebelumnya, yang mana narkoba yang diamankan juga diketahui berasal dari Malaysia yang akan dikirim ke Madura.

"Kami masih mendalami. Ini (sabu-sabu) kan dari Selangor, Malaysia, mau dikirim ke Madura. Apa ada kaitannya dengan temuan sebelumnya, kami masih dalami," ujarnya. (kln/ros)

BPS: Jumlah Penduduk Miskin di Sumenep Bertambah

foto ilustrasi warga miskin

SUMENEP - Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Sumenep menyebutkan jumlah penduduk miskin di wilayah itu mengalami kenaikan karena garis kemiskinan juga meningkat. Hal itu juga didasarkan hasil survei sosial ekonomi nasional mulai Maret 2018, dengan melihat kesejahteraan penduduk dan kemiskinan.

Kepala BPS Sumenep Syaiful Rahman menjelaskan, jumlah penduduk miskin di Kabupaten Sumenep hingga saat ini tercatat 218.600 atau naik dibandingkan pada 2017 yang tercatat 211.920, maka ada penambahan penduduk miskin sebesar 6.680 orang.

“Jika dipersentasekan penduduk miskin Sumenep dari 19, 62 menjadi  20,16 persen atau mengalami kenaikan 0,54 persen,” kata Syaiful Rahman kepada kontributor madurasatu.com, Rabu (27/3/2019).

Menurut Syaiful, bertambahnya penduduk miskin diakibatkan perubahan garis kemiskinan yaitu tingkat pendapatan seseorang rata-rata tercatat sebesar 340 ribu rupiah perkapita perbulan.

“Angka itu didapat berdasarkan hasil survei petugas di lapangan dengan sample seribu rumah dengan melihat sisi pengeluaran perbulan penduduk.” Ujarnya. (pri/ros)

Anggaran Pilkades Serentak Mencapai 5 Miliar Lebih

foto ilustrasi

SAMPANG - Tren penentuan kepemimpinan nasional dan daerah yang dilakukan serentak tidak hanya terjadi dalam Pilkada maupun Pemilu. Saat ini, tren tersebut juga menjalar pada Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) yang ada di beberapa daerah, tak terkecuali di Kabupaten Sampang.

Dana yang dianggarkan pun tidak tanggung-tanggung, Pemkab Sampang melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) setempat menyediakan dana hingga Rp 5 miliar lebih untuk kesuksesan Pilkades serentak yang akan digelar di 42 desa.

"Anggaranya dari APBD, sedangkan besaran anggaranya kalau di rata-ratakan sekitar 90 juta untuk masing-masing desa," kata Irham Nurdayanto, Kasi Aparatur Pemerintahan Desa DPMD Sampang, Senin (25/3/2019).

Menurutnya, besaran anggaran pilkades di masing-masing desa itu bisa jadi berubah karena harus disesuaikan dengan jumlah daftar pemilih tetap (DPT) pilkades.

"Memang besaran anggaran itu mengacu pada sedikit banyaknya DPT, tetapi kalau di rata-ratakan sekitar 90 jutaan. Dengan asusmsi pilkades serentak akan digelar di 42 desa," imbuhnya.

Selain mengeluarkan dana untuk gelaran pilkades, kata Irham, biaya keamanan juga di tanggung melalui APBD. Adapun besaranya sekitar Rp1,5 milar. Dana keamanan itu nantinya akan melekat pada unsur TNI dan Polri.

"Untuk dana pengamananya Rp1,5 miliar. Itu untuk TNI dan Polri," timpalnya.

Disinggung soal waktu pelaksanaan pilkades serentak, Irham belum bisa memastikan hari dan tanggalnya. Hanya saja, dia mengisyaratkan pelaksanaan pilkades serentak 2019 akan digelar antara bulan September hingga Oktober.

Merespon hal itu, anggota komisi I DPRD Sampang, Samsul Arifin meminta kepada seluruh cakades di pilkades serentak mendatang untuk mengedepankan semangat siap menang dan siap kalah. Samsul juga mempersilakan antar cakades bertarung sesuai peraturan dan profesional, sehingga dana miliaran yang dikeluarkan Pemkab Sampang tidak menjadi sia-sia.

"Di sini bukan adu otot, tapi adu strategi guna memperoleh simpati masyarakat. Tentu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat juga. Yang terpenting dana miliaran rupiah itu bermanfaat," singkat Samsul mengingatkan. (moh)

AQ Sedih Lihat Kondisi SGRP

Stadion Gelora Ratu Pamelingan (SGRP) tampak dijadikan tempat parkir mobil. foto/warganet

PAMEKASAN - Mau nangis rasanya saya melihat Stadion Gelora Ratu Pamelingan (SGRP). Demikian di sampaikan presiden klub Madura United, Achsanul Qosasi, setelah mengetahui SGRP menjadi lahan kampanye cawapres nomor urut 01 Makruf Amin, Selasa (19/3/2019).

Menurut AQ - sapaan Achsanul Qosasi, banyak hal yang kami lakukan untuk kemegahan SGRP, meskipun SGRP adalah milik pemerintah daerah (pemda) Pamekasan.

"Perbaikan rumput lapangan saat masih baru diresmikan, club keluar duit 250 juta. Membuat ruang ganti, memasang AC, membuat bench pemain, memotong pagar penontong yang terlalu tinggi dengan biaya 1,5 miliar," kata AQ, melalui pesan elektronik yang diterima redaksi madurasatu.

Kata pria kelahiran Daramista, Sumenep itu, semua pembiayaan dimaksud didapat tanpa dana APBD demi untuk sepakbola sebagaimana fungsi stadion.

"Sedih, karena di lapangan ada tenda, mobil seenaknya parkir dan berjalan di atas lapangan, dengan jumlah mobil yang cukup banyak," tuturnya.

Sementara komitmen Pemda, sambung AQ, untuk menyelesaikan track di sekeliling lapangan sampai saat ini belum terselesaikan. Ini menunjukkan bahwa kita belum satu visi dalam memaknai Stadion dan Fungsinya.

"Gelora Bung Karno (GBK) juga pernah dipakai konser, tapi rumputnya ditutup kayu dan terpal serta dilindungi dari injakan langsung dan tidak ada mobil melintasi lapangan,".

AQ menuturkan, rumput SGRP itu sejenis dengan rumput GBK, bahkan itu rumput termahal untuk stadion sepakbola.

"Stadion ini milik Pemda, dan memang terserah Pemda. Kita tidak bisa apa-apa, walaupun kita sudah turut keluar uang untuk menjaga, memperbaiki dan membiayai perlengkapan yanh kurang agar lebih sempurna untuk sepakbola. Semoga segera diperbaiki dan pulih kembali dalam waktu dekat,". Salam AQ (anw/ros)

Wabup Minta DPT Pemilu Disinkronkan

Rapat koordinasi pelaksanaan tahapan pemilu di Sampang. foto/madurasatu

SAMPANG - Perbedaan data daftar pemilih tetap (DPT) Pemilu 2019 yang signifikan bisa mendelegitimasi hasil proses demokrasi di Sampang. Oleh karena itu, pemerintah Kabupaten Sampang meminta KPU setempat untuk menyinkronkan data dengan database kependudukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil).

"Apa-apa yang belum siap dan perlu disiapkan, mohon segera disiapkan. Singkronisasi data antara Bawaslu, KPU dan Dispendukcapil agar sama," kata Wakil Bupati Sampang, H Abdullah Hidayat dalam acara Rapat koordinasi pelaksanaan tahapan pemilu 2019 di pendapa trunojoyo, Selasa (19/3/2019).

Abdullah Hidayat juga menuturkan, sengketa pemilihan kerap menyoal validasi data pemilih. Termasuk, MK menemukan perbedaan itu pada sengketa hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sampang 2018.

Sesaat kemudian, Wabup Abdullah Hidayat berharap agar penyelenggara pemilu bisa memaksimalkan tingkat kehadiran pemilih untuk menentukan nasib bangsa Indonesia.

"Mari berdemokrasi secara sehat, dan jaga kerukanan dalam bingkai NKRI. Harapan yang terpenting adalah gelaran pemilu di Sampang bisa menjadi contoh pemilu yang baik di Indonesia," tuturnya.

Menanggapi permintaan itu, Ketua KPU Kabupaten Sampang Syamsul Muarif memastikan lembaganya terus berkoordinasi dengan Dispendukcapil maupun Bawaslu setempat guna mewujudkan DPT yang akurat.

Kata dia, rapat koordinasi tingkat kabupaten merupakan bagian dari upaya untuk menggelar Pemilu 2019 agar para strakeholder semangat dan bersinergi dalam mensukseskan Pemilu serentak 2019.

"Kita ingin menegaskan dan menyatukan sumber daya yang ada di Kabupaten Sampang agar memiliki semangat dan bersinergi untuk melaksanakan pesta demokrasi nanti," katanya.

"Kami juga siap untuk melaksakan pemilu 2019. Sejauh ini beberapa tahapan juga telah kami lalui, mulai dari mempersiapkan logistik pemilu dan rekrutmen SDM/KPPS," timpal Syamsul Muarif.

Berdasarkan hasil mapping pihak kepolisian, di Sampang tercatat 2.384 TPS rawan dan 326 TPS sangat rawan, sehingga dibutuhkan tenaga tambahan dari Polda Jatim dan Kodam V Brawijaya untuk pengamanan pemilu.

"Polres Sampang hanya akan menyediakan 334 personel untuk pengamanan pemilu. Sisanya kita meminta tambahan ke Polda Jatim sebanyak 599 personel, permohonan itu sudah kami sampaikan, dan mudah-mudahan dapat dipenuhi," kata Kabag Ops Polres Sampang, Kompol Sulardi.

Sulardi mengisyaratkan, pengamanan pemilu di Sampang akan di topang dengan kekuatan satu pleton brimob atau setara 300 anggota. Masalahnya, Kabupaten Sampang masuk dalam zona merah pemilu.

"Jadi back up keamanan dari polda nantinya akan dipusatkan di empat kabupaten di Madura. Termasuk juga di Sampang, yang tentunya ditopang kekuatan TNI dari Kodam V Brawijaya," pungkasnya. (moh/ros)