Protes Batasan Usia CPNS, Honorer Datangi Bupati

SAMPANG - Rekrutmen calon pegawai negeri sipil (CPNS) 2018 terus direaksi oleh para honorer di berbagai daerah. Di Sampang, gelombang protes itu juga disuarakan forum honorer kategori 2 (FHK2).

Mereka ngeluruk kantor pemkab setempat untuk mengemis kelonggaran kebijakan. Yakni persyaratan rekrutmen CPNS yang membatasi usia dan persayaratan akademik.

Ketua forum honorer K2 Sampang Ainur Rofik mengatakan, usia rata-rata honorer K2 sudah diatas 35 tahun. Sehingga dengan pembatasan usia maksimal 35 tahun dan ijazah yang diterapkan pemerintah ini tentu saja membuat para tenaga honorer k2 tidak masuk dalam kriteria.

“Jangan kan bisa menjadi PNS, bisa mendaftarkan saja sudah tidak masuk kriteria,” ucapnya.

Diapun kemudian mendapuk harap baik kepada pemerintah maupun DPRD Sampang. Sehingga dapat mempurjangkan apa yang menjadi keluhan honorer kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (kemenpan RB)

Keinginan honorer K2 menurutnya sangat sederhana, karena sudah mengabdi selama puluhan tahun dan wajar jika honorer K2 berharap menjadi PNS.

“Kami sangat berharap presiden dan menterinya bisa mempertimbangkan keluhan ini. Karena keluhan para honorer K2 ini akan berdampak pada ketahanan nasional dalam hal pendidikan," timpalnya.

Merespon keluhan para honorer itu, Pj Bupati Sampang Jonathan Judianto mengaku akan mengirimkan surat kepada pemerintah pusat untuk mengakomodir tuntutan tenaga honorer.

Kata dia, polemik dimaksud tidak hanya dikeluhkan honorer di Sampang, melainkan nyaris dikeluhkan di semua daerah.

Menurut orang nomor satu dilingkungan Pemkab Sampang tersebut, protes yang disuarakan para honorer K2 di Sampang sangat beralasan, apalagi mereka telah mengabdikan dirinya selama puluhan tahun.

“Yang jelas kami tampung aspirasi para K2 dan kemudian akan kami teruskan ke BKN, karena memang penentuan kuota dan persyaratan semuanya ada di sana sesuai dengan undang-undang ASN. Tapi apapun aspirasi K2, kami akan teruskan karena kami tidak ingin mereka mengorbankan anak didiknya. Dan apapun nantinya, semua keputusan tetap ada di pusat,” papar Jonathan (ros)