Caleg Wajib Daftarkan Akun Medsos

SAMPANG – Setiap partai politik dan calon anggota legislatif Pemilu 2019 wajib mendaftarkan akun media sosial yang dimilikinya. Demikian disampaikan komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sampang, Miftahurrozaq.

Kewajiban bagi seluruh caleg itu sebagai upaya mencegah pelanggaran di media sosial, seperti penyebaran berita bohong atau hoax yang mungkin marak terjadi memasuki tahun politik 2019.

"Berkampanye di media sosial adalah hal yang sah, tetapi ada mekanisme juga yang perlu dipedomani," kata Gus Mif - sapaan Miftahurrozaq.

Pria yang didapuk sebagai Divisi SDM dan Parmas KPU Sampang itu pun mempersilahkan peserta pemilu 2019 untuk berkampanye di media sosial. Dengan catatan paling banyak melalui 10 akun medsos resmi yang sebelumnya telah dilaporkan kepada KPU.

“Kampanye di medsos itu boleh, tetapi paling banyak 10 akun saja dan harus didaftarkan ke KPU,” timpal Gus Mif, mengingatkan.

Belum lama ini kata Gus Mif, KPU telah bertemu dengan pimpinan parpol peserta pemilu untuk berkoordinasi dan membahas aturan alat peraga kampanye (APK). Dimana disepakati aturan APK yang tertuang dalam pertemuan tersebut. Antara lain, ukuran APK yang difasilitasi KPU yaitu 3 x 4 meter untuk baliho dan 1,25 x 6 meter untuk spanduk.

Selain itu, peserta pemilu boleh menambah APK sesuai ukuran yang tertuang dalam SK KPU RI nomor 1096, yakni baliho maksimal berukuran 4 x 7 meter dan spanduk 1,5 x 7 meter.

“Untuk jumlah APK yang difasilitasi KPU maksimal 10 baliho dan 16 spanduk untuk capres - cawapres dan parpol. Sedangkan untuk anggota DPD sebanyak 10 spanduk,” tuturnya.

Disamping itu, pria asal Torjun tersebut juga mengingatkan bahwa pemasangan APK harus memperhatikan ketentuan Perbup nomor 47 tahun 2017 tentang reklame. Dimana spanduk tidak boleh dipasang melintangi jalan, menutup reklame dan rambu-rambu lalu lintas serta di pasang di jalur hijau.

Selain itu, baik reklame maupun spanduk tidak boleh dipasang ditempat-tempat ibadah, gedung pemerintah, lembaga pendidikan dan tempat layanan kesehatan. (ros)

Korban Gempa Palu Diprediksi Bertambah

JAKARTA - Jumlah korban jiwa akibat gempa dan tsunami di Palu - Donggala, Sulawesi Tengah, mencapai 832 orang. Demikian diumumkan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Minggu siang (30/9) di Jakarta.

“Korban yang meninggal umumnya karena tertimpa bangunan dan diterjang tsunami. Untuk itu, korban meninggal akan segera dimakamkan secara layak dan massal. Ini karena pertimbangan kesehatan,” kata Kepala Pusat Data, Informasi, dan Humas BNPB Sutopo Purwo Nugroho seperti dilaporkan tirto.

Dalam kesempatan jumpa pers itu Sutopo menuturkan, sebanyak 821 korban jiwa ditemukan di Kota Palu, sementara 11 korban tewas lainya dari Donggala.

"Jumlah korban jiwa akibat bencana ini masih sangat mungkin bertambah, sebab ada sejumlah titik lokasi korban yang belum selesai proses evakuasinya," timpal Sutopo melaporkan. (tirto/ros)

Sambangi Madura, Ini Janji Sandiaga

SUMENEP - Calon Wakil Presiden nomor urut dua Sandiaga Salahuddin Uno berjanji untuk memaksimalkan hasil pertanian, kelautan dan migas guna mendongkrak kesejahteraan warga Madura jika terpilih sebagai Wakil Presiden RI.

Janji Sandiaga itu disampaikan sesaat setelah dirinya menyambangi Pondok Pesantren Al Amien Prenduan dan temu simpatisan serta pendukung Prabowo - Sandi di Sumenep, Minggu (30/9/2018).

Kepada awak media, Sandiaga bertutur ada dua sektor pendongkrak ekonomi masyarakat Madura yang harus dimaksimalkan.
"Yakni hasil pertanian dan juga kelautan serta ada juga migas. Dua sektor ini harus dimaksimalkan agar berdampak terhadap perekonomian masyarakat. Itu tidak boleh timpang," kata Sandiaga.

Lanjut pria yang akrab disapa Sandi ini, jika dua aspek tersebut benar-benar dijadikan fokus perhatian oleh pemerintah, maka setidaknya masyarakat Madura bisa 'digdaya' ditengah naiknya harga kebutuhan pokok seperti saat ini.

"Sekarang harga kebutuhan pokok dan kenaikan listrik dirasakan betul oleh masyarakat. Masih banyak persoalan yang harus dibenahi. Untuk itu semua keluhan masyarakat akan menjadi prioritas penyelesaian oleh Prabowo-Sandi," tegas mantan Wakil Gubernur DKI ini.

Pada kesempatan yang sama, Sandi juga mengucapkan rasa terimakasih kepada warga Madura yang dirasanya sangat ramah dan hangat. "Terimakasih, warga Madura utamanya Sumenep sangat ramah dan hangat. Selamat berujuang untuk relawan Prabowo - Sandi," tutur Sandi.

Dalam kunjunganya, Sandi mendapat respon yang sangat antusias dari ribuan masyarakat Madura. Selain mengikuit gowes dan sapa konstituen, Sandi juga bersilaturrahmi ke dua Pesantren ternama di pulau garam. Yakni Pondok Pesantren Al Amien di Sumenep dan Pondok Pesantren Mambaul Ulum di Pamekasan. (pri/ros)

Sandiaga Uno Sapa Warga Sumenep

SUMENEP - Calon wakil Presiden nomor urut dua Sandiaga Salahuddin Uno melakukan lawatan ke Kabupaten Sumenep, Minggu (30/9/2018).

Dalam lawatanya di kota keris itu, Sandiaga langsung bersepeda bareng (gowes) dengan seribuan emak-emak dan komunitas sepeda ontel di pulau Madura menuju Gedung graha Adi Poday di jalan Trunojoyo.

Sesampainya di gedung graha Adi Poday, mantan Wakil Gubernur DKI Jakarta itu juga menyapa ribuan pendukung dan simpatisanya.

Ketua tim pemenangan Prabowo - Sandi Kabupaten Sumenep Hairul Anwar mengatakan, kunjungan Sandi ke Sumenep tak lain untuk menyapa konstituenya. Dengan harapan bisa mendulang suara lebih di kabupaten paling timur Madura.

"Alhamdulillah, antusias masyarakat sangat tinggi," ucap Hairul Anwar.

Kata Anwar, selain gowes bareng emak-emak dan menyapa pendukungnya. Sandi juga dijadwalkan Ngopi (Ngobrol Pintar) bersama kalangan milenial. Termasuk menyapa pengurus partai pengusungnya.(pri/ros)

Wilayah Kepulauan Jadi Atensi Bawaslu

SUMENEP - Pelaksanaan pemilu 2019 memang terbilang masih cukup lama. Namun Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Sumenep telah melakukan mapping daerah rawan pelanggaran.

Menurut pihak Bawaslu Sumenep, setidaknya tercatat dua wilayah yang akan dijadikan atensi pada gelaran kontestasi politik lima tahunan itu. Pertama adalah wilayah kepulauan, di samping itu juga wilayah pantai utara (pantura).

"Terdapat dua wilayah yang menjadi perhatian khusus karena rentan terjadinya pelanggaran Pemilu, yakni daerah kepulauan dan pantura," kata Ketua Bawaslu Sumenep Anwar Noris, Jumat (28/9)

Kata Anwar Noris, penyebab kerawanan kedua wilayah itu disebabkan lokasi yang jauh dari pusat kota sehingga pengawasan tidak bisa dilakukan secara maksimal. Untuk itu diperlukan antisipasi sejak dini, sehingga harapan semua pihak mengenai pemilu bermartabat dapat terwujud.

Menurutnya, salah satu bentuk yang dimungkinkan terjadi di wilayah kepulauan dan pantura adalah adanya mobilisasi pemilih. Sehingga pihaknya mewanti-wanti agar masyarakat ikut berpartisipasi mengawasi jalanya pemilu 2019.

"Sekarang kecurangan tersebut tidak boleh terulang. Secara personal jumlah kita (bawaslu, red) sedikit, jadi keterlibatan masyarakat sangat dibutuhkan untuk ikut mengawasi,".

Selain persoalan-persoalan dimaksud, sambung Noris, pihaknya juga akan mengintensifkan pengawasan keterlibatan Aparatur Sipil Negara (ASN) pada masa kampanye. Hal itu dilakukan sebagai bentuk menjaga netralitas abdi negara.

"Kemungkinan pelanggaran saat tahapan dan pelaksanaan Pemilu masih terbuka lebar, sehingga pengawasan juga harus diintensifkan," tutur Noris kepada wartawan. (pri/ros)

Protes Batasan Usia CPNS, Honorer Datangi Bupati

SAMPANG - Rekrutmen calon pegawai negeri sipil (CPNS) 2018 terus direaksi oleh para honorer di berbagai daerah. Di Sampang, gelombang protes itu juga disuarakan forum honorer kategori 2 (FHK2).

Mereka ngeluruk kantor pemkab setempat untuk mengemis kelonggaran kebijakan. Yakni persyaratan rekrutmen CPNS yang membatasi usia dan persayaratan akademik.

Ketua forum honorer K2 Sampang Ainur Rofik mengatakan, usia rata-rata honorer K2 sudah diatas 35 tahun. Sehingga dengan pembatasan usia maksimal 35 tahun dan ijazah yang diterapkan pemerintah ini tentu saja membuat para tenaga honorer k2 tidak masuk dalam kriteria.

“Jangan kan bisa menjadi PNS, bisa mendaftarkan saja sudah tidak masuk kriteria,” ucapnya.

Diapun kemudian mendapuk harap baik kepada pemerintah maupun DPRD Sampang. Sehingga dapat mempurjangkan apa yang menjadi keluhan honorer kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (kemenpan RB)

Keinginan honorer K2 menurutnya sangat sederhana, karena sudah mengabdi selama puluhan tahun dan wajar jika honorer K2 berharap menjadi PNS.

“Kami sangat berharap presiden dan menterinya bisa mempertimbangkan keluhan ini. Karena keluhan para honorer K2 ini akan berdampak pada ketahanan nasional dalam hal pendidikan," timpalnya.

Merespon keluhan para honorer itu, Pj Bupati Sampang Jonathan Judianto mengaku akan mengirimkan surat kepada pemerintah pusat untuk mengakomodir tuntutan tenaga honorer.

Kata dia, polemik dimaksud tidak hanya dikeluhkan honorer di Sampang, melainkan nyaris dikeluhkan di semua daerah.

Menurut orang nomor satu dilingkungan Pemkab Sampang tersebut, protes yang disuarakan para honorer K2 di Sampang sangat beralasan, apalagi mereka telah mengabdikan dirinya selama puluhan tahun.

“Yang jelas kami tampung aspirasi para K2 dan kemudian akan kami teruskan ke BKN, karena memang penentuan kuota dan persyaratan semuanya ada di sana sesuai dengan undang-undang ASN. Tapi apapun aspirasi K2, kami akan teruskan karena kami tidak ingin mereka mengorbankan anak didiknya. Dan apapun nantinya, semua keputusan tetap ada di pusat,” papar Jonathan (ros)

Viral, Proses Validasi Berlangsung Hingga ke Kuburan

SAMPANG - Komisi pemilihan umum (KPU) Kabupaten Sampang merespon secara cepat amar putusan Mahkamah Konstitusi yang sebelumnya mengamanatkan pemungutuan suara ulang (PSU) pilkada Sampang 2018.

Respon cepat KPU itu ditunjjukan dengan mengerahkan seluruh penyelenggara di bawahnya untuk melakukan validasi ihkwal data pemilih yang sebelumnya diragukan MK. Semisal adanya NIK dan NKK ganda serta pemilih yang tidak memenuhi syarat (TMS) seperti meninggal dunia maupun tercatat sebagai TNI/Polri.

Guna memadankan data DPT dan DP4, seluruh penyelenggara pemilu dibawah KPU langsung melakukan proses validasi sejak tanggal 21 Septempber. Menariknya, proses validasi itu dilakukan hingga ke area pemakaman atau kuburan.

Proses validasi yang berlangsung unik itu pun mendapat respon dari warganet. Bahkan tak sedikit warganet yang mengapresiasi kegigihan penyelenggara pemilu itu hingga menyambangi area kuburan.

"Super sekali," tulis akun facebook Agus dalam sebuah kolom komentar.

Senada dengan komentar Agus, salah satu akun facebook bernama s'lalu ceria juga memberikan respon positif.

"Dalam rangka betul-betul menghasilkan DPT yang Valid, penyelenggara tingkat desa di Kabupaten Sampang melakukan validasi tidak hanya dari rumah kerumah, tapi karena yang terdata dinyatakan meninggal maka validasi dilakukan ke makam yang bersangkutan. Semoga aja yang menyambut bukan tante kunti," tulis s'lalu ceria di akun facebooknya.

Sedikit berbeda dengan warganet lainya, akun facebook Chairul memberikan komentar yang lebih kritis. Kata dia, kekacauan data pemilih sebagaimana disampaikan MK, tentu tidak bisa terlepas dengan maraknya NIK dan NKK ganda. Sehingga NIK dan NKK ganda itulah yang menimbulkan persepsi publik ada lonjakan pemilih yang luar biasa di Sampang.

"Yang bisa menjelaskan adanya NIK dan NKK ganda itu adalah Kementrian dalam negeri, atau juga Dispendukcapil. Sebab yang memproses pembuatan eKTP dan KK bukan KPU," tuturnya. (ros)

Dishub Ngotot Tambah Jumlah Halte

SAMPANG - Bukanya melakukan evaluasi terhadap banyaknya halte yang dibiarkan kumuh, Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Sampang justu kembali merogoh anggaran puluhan juta rupiah untuk pembangunan halte serupa pada tahun ini. Padahal sejumlah halte yang saat ini sudah ada tampak kumuh dan tidak dimanfaatkan masyarakat.

Rencana penambahan jumlah halte itu, termaktub dalam dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) Dishub Sampang, dengan anggaran Rp120 juta yang bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) 2018 untuk tiga paket kegiatan. Yakni, di Kecamatan Banyuates, Ketapang dan Sokobanah.

Kepada wartawan, Kepala Dishub Sampang M. Zuhri membenarkan adanya program pembangunan halte dimaksud. Menurut dia, rencana pembangunan halte itu bukan atas inisiatif instansinya, melainkan merupakan usulan masyarakat melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kecamatan (Musrenbangcam) beberapa waktu lalu.

”Kami sebenarnya ingin memaksimalkan halte yang ada saja, namun ada  permintaan dari masyarakat untuk membangun halte di area pantura dan difokuskan di dekat lembaga sekolah,” katanya.

Dijelaskanya, besaran anggaran setiap satu unit halte itu adalah Rp40 juta. Sementara ini pihaknya masih mengkaji titik lokasi pembangunan yang strategis.

"Rencana pembangunan halte itu bertujuan untuk memfasilitisi warga atau siswa saat menunggu MPU atau angkot di pinggir jalan. Dengan fasilitas tersebut warga akan lebih aman dan nyaman ketika menunggu mobil angkot," katanya.

Disinggung soal masih banyaknya halte yang tidak bermanfaat secara maksimal, Zuhri berkelit semua pembanguan halte tidak ada yang sia-sia, artinya keberadaan halte tersebut sangat membantu bagi masyarakat yang akan menunggu kendaraan umum, hanya saja sebagian masih terlihat kotor karena perawatan kurang maksimal dan diperparah dengan tingkat kesadaran masyarakat untuk menjaga kebersihan yang relatif rendah.

”Tidak ada halte yang mubazir, semua halte di sejumlah titik itu dimanfaatkan, hanya saja pengunjungnya yang tidak banyak, karena untuk menunggu kendaraan umum tidak harus ke halte,” dalihnya.

Untuk itu, Zuhri meminta masyarakat bisa memanfaatkan keberadaan halte dimaksud saat menunggu kendaraan umum. Dengan begitu keberadaan halte bisa lebih maksimal. "Maka masyarakat harus berperan aktif demi kemajuan bersama," timpalnya. (km/ros)

Ratusan Honorer Protes Rekrutmen CPNS

SUMENEP - Ratusan tenaga honorer yang tergabung dalam forum honorer Kategori Dua (K2) Sumenep menggelar aksi turun jalan sebagai bentuk protes terhadap rekrutmen CPNS 2018, Kamis (20/9/2018).

Dengan membawa puluhan poster bernada protes, pengunjuk rasa melakukan long march dari depan Masjid Agung menuju kantor Bupati dan dilanjutkan ke gedung DPRD Sumenep.

Dalam orasinya, ratusan massa itu meminta agar Menpan RB menunda rekrutmen CPNS 2018, menolak terbitnya Permenpan RB Nomor 36 dan 47 Tahun 2018, serta percepatan penyelesaian revisi UU ASN Nomor 5 Tahun 2014.

"Pemerintah Daerah harus mendukung langkah tenaga honorer untuk ikut mendesak Pemerintah Pusat. Menolak jalur umum dan menghapus penetapan batas usia maksimal 35 tahun," kata Abdul Rahman, Ketua Forum Honorer K2 Sumenep, Kamis (20/9/2018).

Menurutnya, regulasi penerimaan CPNS tahun ini tidak berpihak kepada tenaga honorer, hal itu juga diperparah dengan pembatasan usia maksimal 35 tahun.

"Regulasi itu tidak berpihak kepada kami Honorer K2, sebab kami sudah berpuluh-puluh tahun mengabdikan diri. Tetapi pemerintah malah memberlakukan aturan pembatasan usia," timpalnya.

Menganggapi desakan ratusan massa itu, Sekretaris Daerah Kabupaten Sumenep Edi Rasiadi menyatakan, bahwa Pemerintah Daerah akan menyurati Menpan RB mengenai aspirasi dari honorer.

"Kami akan mengirim surat ke Menpan RB. Tuntutan seperti ini bukan hanya di Sumenep tapi banyak juga dilakukan di daerah lain. Sebelumnya di pusat kita juga telah sampaikan mengenai rekrutmen CPNS untuk honorer K2," kata Edi Rasiadi dihadapan massa pengunjuk rasa.

Pantauan di lapangan, setelah menyampaikan aspirasinya kepada Pemerintah Daerah, ratusan massa itu langsung bergeser menuju gedung DPRD setempat untuk menyuarakan tuntutan yang sama.

Sesampainya di depan gedung legislatif, mereka langsung menggelar orasi dan dilanjutkan dengan istighosah, dengan harapan tuntutan mengenai perubahan regulasi rekrutmen CPNS tahun ini dikabulkan oleh Pemerintah Pusat. (pri/ros)

Sekolah Disegel, Puluhan Siswa Belajar di Balai Desa

SUMENEP - Puluhan siswa SDN Bancamara 2, Desa Bancamara Kepulauan Gili Iyang Sumenep harus belajar di balai desa setempat. Itu karena, sekolah dimaksud disegel oleh pihak yang mengaku sebagai ahli waris lahan.

Kepala SDN Bancamara 2 Imam Dainuri mengatakan, pemindahan lokasi belajar terpaksa dilakukan dengan pertimbangan untuk kegiatan belajar mengajar (KBM).

"Sekolah disegel, siswa dan guru tidak bisa masuk halaman. Kalau kegiatan belajar mengajar tetap berlangsung seperti biasa, hanya saja lokasinya ditempatkan di balai desa Bancamara," kata Imam Dainuri, Selasa (18/9).

Kata Dainuri, pihaknya sudah melaporkan kondisi tersebut kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Sumenep agar segera diselesaikan. Sehingga siswa tidak lagi menjadi korban atas tindakan penyegelan sekolah.

"Tadi kita sudah melaporkan kepada Dinas Pendidikan. Kalau saya tidak bisa mengambil kebijakan karena saya hanya Kepala Sekolah," jelasnya.

Kepada wartawan, Kepala Desa Bancamara Alwi mengaku, permasalahan sengketa lahan tersebut sebenarnya sudah bermula sejak dua tahun lalu. Namun demikian, sampai saat ini belum ada penyelesaian dari pihak terkait.

"Sudah lama laporan sengketa itu masuk ke saya. Bahkan sudah saya laporkan ke camat. Mungkin sampai sekarang belum ada penyelesaian," ucap Alwi.

Dikatakan Alwi, belum lama ini pihaknya telah meminta kepada ahli waris lahan agar tidak menyegel sekolah, melainkan di selesaikan secara ketentuan. Namun upaya itu gagal dan penyegelan tetap dilakukan.

"Sebenarnya keinginan ahli waris yang hendak menyegel itu sudah sejak lama. Namun sempat saya bujuk untuk dibatalkan. Tapi semalam tetap disegel. Saya tidak berani menghalangi," paparnya lebih lanjut.

Untuk diketahui, jumlah siswa SD Negeri Bancamara 2 keseluruhan sebanyak 62 orang anak didik dengan 10 tenaga pengajar.

Aktivitas belajar mengajar di balai desa setempat dilakukan secara darurat karena tanpa ada bangku dan kursi. Puluhan siswa terpaksa belajar dilantai. (pri/ros)

Aksi Demonstrasi Diwarnai Bakar-bakar

SAMPANG - Alih-alih ikut menjaga kondusivitas menjelang pemungutan suara ulang (PSU) Pilkada Sampang, sejumlah pihak yang mengaku sebagai LSM di wilayah itu melakukan aksi bakar-bakar di depan kantor KPU Sampang.

Aksi bakar-bakar itu dilakukan pada saat demonstrasi di kantor KPU Sampang lantaran dianggap gagal mensukseskan Pilkada 27 Juni lalu. Tetapi aksi itu langsung direspon dengan tindakan tegas terukur oleh pihak kepolisian dengan memadamkan kobaran api.

"Replika keranda mayat yang dibakar ini sebagai simbol gagalnya kinerja KPU dan Bawaslu,"  teriak para demonstran. Senin (17/9).

Salah seorang koordinator aksi, Sidik mengatakan KPU dan Bawaslu harus bertanggungjawab secara konstitusional kepada masyarakat atas kekacauan gelaran Pilkada Sampang yang menghabiskan dana APBD sebesar Rp 35 miliar.

Sejurus kemudian, massa juga meminta KPU untuk menandatangani surat pernyataan sikap yang berisi bahwa KPU siap bertanggungjawab apabila di kemudian hari ditemukan penyalahgunaan anggaran Pilkada dan menyebabkan kerugian negara untuk di proses secara hukum dan dilakukan audit oleh BPK.

Menanggapi desakan massa, Komisioner KPU Sampang Addy Imansyah, secara tegas meminta maaf atas proses Pilkada yang harus dilakukan PSU.

Sebagai bentuk pertanggungjawaban moril, kata Addy, KPU memastikan dalam melakukan perbaikan data pemilih akan melaksanakan sebaik mungkin dengan melibatkan sejumlah pihak untuk bersama-sama mengawasi proses validasi data.

"Prinsipnya kami siap menggelar PSU dengan baik. Termasuk siap mempertanggungkan penggunaan anggaranya," tegas Addy. (ros)

UIM Perkuat Kemendirian Warga Pesisir

PAMEKASAN - Civitas akademika fakultas ekonomi, Universitas Islam Madura (UIM) berupaya meningkatkan kemandirian warga pesisir di Desa Brenta Tinggi, Kecamatan Tlanakan, Pamekasan melalui kegiatan Program Kemitraan Masyarakat (PKM) yang dilaksanakan di daerah itu.

"Kami berharap melalui PKM dan pemberdayaan yang sudah berjalan ini mampu meningkatkan kemandirian dan kesejahteraan nelayan di daerah pesisir," kata Agus Sugiono pewakilan dosen FE UIM.

Ia mengatakan, PKM yang sudah berjalan dalam beberapa tahun terakhir di kawasan pesisir Kabupaten Pamekasan diharapkan mampu memberikan manfaat bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir di daerah itu.

"Dengan demikian PKM juga diharapkan memberi motivasi bagi masyarakat sekaligus mampu memancing pemangku kepentingan lain untuk bersama-sama membangun ketangguhan masyarakat pesisir," timpalnya.

Menurut praktisi ekonomi UIM itu,  salah satu potensi di wilayah pesisir yang amat mudah dikembangkan adalah dengan memanfaatkan potensi laut. Semisal memasarkan produk olahan hasil laut, krupuk ikan dan ikan kering kemasan.

"Jadi kedepan, hasil tangkapan nelayan tidak harus dijual dalam bentuk ikan segar. Melainkan bisa berupa produk olahan ikan,".

Sedangkan untuk sistem pemasaran, sambung Agus, kalangan muda desa setempat bisa menggunakan pola daring (online) dan menjual di gerai toko nirlaba.

"Saat ini, produk olahan hasil laut sudah bisa dijumpai di Gerai Challista (Pusat oleh-oleh khas Madura), bahkan dalam waktu dekat akan dipasarkan di toko nirlaba Basmalah dan salah satu situs jual beli online," papar Agus, meyakinkan. (anw/ros)

Harga Garam Anjlok, Petani Risau

SUMENEP - Sejumlah petani garam di Desa Pinggir Papas, Kecamatan Kali Anget, Sumenep mengaku risau. Sebabnya karena harga garam di wilayah itu anjlok dan menyentuh Rp900 per Kilogram (Kg).

Tolok ukur anjloknya harga garam itu menurut petani bisa ditilik dari harga garam di bulan yang sama pada tahun 2017 yang menyentuh Rp2.000 per kg.

"Harga garam merosot, dan jauh lebih rendah dari harga di tahun sebelumnya," tutur Musaffak, salah seorang petani garam di Desa Pinggir Papas, Sumenep.

Kata Musaffak, anjloknya harga garam saat ini disebabkan hasil panen di sejumlah daerah yang melimpah. Disamping itu juga disebabkan oleh permainan para tengkulak yang menentukan harga garam secara sepihak.

"Tahun ini harga garam turun secara bertahap, mulai dari Rp1.500, kemudian Rp1.200, dan menjadi dibawah Rp1.000 per kg,"

Untuk meminimalisir terjadinya kerugian parah, sambung Musaffak, sebagian petani di desanya memilih menimbun garam di gudang sembari menunggu pulihnya harga jual garam. Jika tidak, maka petani akan merasakan dampak kerugian yang cukup besar.

"Harga garam bisa saja naik, tetapi menunggu musim hujan," timpal Musaffak. (pri/ros)

Puluhan Anggota PPK di Sampang Dilantik Ulang

SAMPANG - KPU Kabupaten Sampang melantik ulang puluhan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) se-Kabupaten Sampang, Sabtu (15/9), di Aula Hotel Camplong.

Pelantikan ulang puluhan anggota PPK itu sebagai persiapan menyusul amanat Mahkamah Konstitusi (MK) yang sebelumnya memerintahkan pemungutan suara ulang (PSU) Pilkada Sampang 2018.

Dalam sambutannya, ketua KPU Sampang Syamsul Muarif bertutur, dasar pelantikan atau pengangkatan kembali yang dilakukan terhadap seluruh anggota PPK di Sampang itu merupakan tindak lanjut dari amar putusan Mahkamah Konstitusi.

“Pelantikan kembali ini merupakan kewajiban KPU dalam rangka menindak lanjuti putusan dari Mahkamah Konstitusi,” ujarnya.

Berkaca pada perintah PSU, sambung Syamsul, pihaknya berharap para penyelenggara ditingkat kecamatan betul-betul bekerja secara maksimal. Dengan begitu, publik diharapkan tidak meragukan etos kerja para penyelenggara pemilu.

"Kami meminta agar semua penyelenggara bisa menjalankan tugasnya dengan sungguh-sungguh. Dan yang terpenting adalah melakukan koreksi terkait daftar pemilih tetap yang sebelumnya disangsikan oleh MK,"

Menimpali pernyataan ketua KPU Sampang, Pj Bupati Sampang Jonathan Judianto meminta agar semua pihak utamanya penyelanggara bisa bahu-membahu mensukseskan PSU. Termasuk menjaga netralitas penyelnggara dari hulu ke hilir.

“Anda harus netral, Jangan main-main dengan PSU ini, jika tidak bisa netral lebih baik mundur dari sekarang,” tegas Jonathan Judianto dalam sambutanya.

Sesaat kemudian, pria yang akrab disapa pak Jo itu juga menekankan agar PSU benar-benar dilaksanakan sesuai dengan amar putusan yang dikeluarkan Mahkamah Konstitusi. Sehingga tidak ada lagi pihak yang mensangsikan kredibilatas penyelenggara.

“Saya harap amar putusan MK harus dijalankan dengan benar, dan kami (Pemkab,red) siap membantu,” tandasnya.

Selain dihadiri Pj Bupati Sampang, pengambilan sumpah puluhan penyelenggara pemilu itu juga disaksikan langsung oleh Kapolres AKBP Budi Wardiman serta Dandim 0828 Letkol Czi Ary Syahrizal. (ros)

PS Tira Sukses Jinakkan Bajul Ijo

SURABAYA - Ddadjang Nurdjaman mengawali debutnya sebagai pelatih Persebaya Surabaya dengan hasil buruk. Tim berjuluk Bajul Ijo yang ia tukangi harus bertekuk lutut setelah dikalahkan PS Tira dengan dua gol tanpa balas pada pekan ke-21 liga 1 2018.

Sejak dimulainya pertandingan, Persebaya yang bertindak sebagai tim tuan rumah ngotot melancarkan serangan dengan melibatkan kreator Octavio Dutra dan mantan pemain Madura United OK Jhon. Namun skema serangan yang dibangun keduanya tidak finish dengan sempurna hingga babak pertama usai. Alhasil skor kacamata pun bertahan hingga turun minum.

Pada babak kedua, juru taktik PS Tira, Nil Maizar berhasil memompa semangat anak asuhnya. Adalah A Rakic yang berhasil menyarangkan bola ke gawang Persebaya pada menit 48.

Alih-alih memperkecil ketertinggalan, Bajul Ijo justru kembali dijinakkan pada menit 83 setelah pemain jangkung PS Tira D Rekish mempertontonkan sepakan voly ke gawang Mizwar Saputra.

Kekalahan telak yang dialami Persebaya itu membuat posisinya kian melorot ke posisi 13. Bahkan sejumlah supporter Persebaya juga melakukan aksi pelemparan ke area lapangan setelah tidak terima tim kesayanganya ditaklukan. (ros)

Khofifah 'Iming-imingi' Warga Sampang Melalui Program

SAMPANG - Gubernur terpilih Jawa Timur Khofifah Indar Parawansah mengiming-imingi warga Sampang dengan program budidaya belut, penanganan kekeringan serta penaganan kemiskinan.

Iming-iming program dimaksud disampaikan Khofifah dalam lawatanya ke Sampang, Senin (10/9), di hadapan Pj Bupati Sampang Jonathan Judianto.

Diwawancarai usai pertemuan, Khofifah berujar, pihaknya sengaja menyambangi kota Bahari dengan tujuan silaturrahmi dan singkronisasi program yang akan dicanangkan antara pemerintah daerah dan pemerintah provinsi Jawa Timur.

"Banyak hal yang dibahas dalam pertemuan tadi. Diantaranya pencocokan data dan pikiran agar balance nantinya program pemerintah provinsi dan pemerintah daerah," kata Khofifah.

“Termasuk sekarang yang menjadi problem di Jawa Timur yaitu kekurangan air. Kebetulan saya mendapatkan data peta yang detail se-Madura. Misal mau buat irigasi,  ini lho titik yang kami punya, termasuk mau bikin sumur ataupun membuat embung. Jadi, kami punya data lengkap dengan titik beserta lokasi desanya,” timpal Khofifah kepada media.

Selain program dimaksud, sambung mantan mentri sosial itu, bakal ada investor dari Jepang yang akan melatih budidaya belut putih kepada warga Sampang di wilayah pesisir. Tujuannya, agar perekonomian warga meningkat. Apalagi kebutuhan masyarakat Jepang akan belut putih sangat tinggi, yakni mencapai 150 ribu ton pertahun.

“Oleh sebab itu investor Jepang mencari titik pesisir untuk membudidayakan hewan Uniga itu, mulai pelatihan hingga bibitnya. Meski saya belum dilantik sudah banyak program negara tetangga untuk memberdayakan masyarakat Jawa Timur,” paparnya.

Merespon pernyataan Gubernur terpilih itu, Pj Bupati Sampang Jonathan Judianto menyambut positif kedatangan Khofifah. Bahkan kunjungan Khofifah pun diharapkan dapat memecahkan problematika yang ada di Kabupaten Sampang.

“Kami sambut positif kedatangannya. Dengan pencocokan data, semoga program-program yang sudah dicanangkan bisa berjalan dengan apa yang diharapkan,” ujarnya (idr/ros)

Dosen Pertanian UIM Sosialisasikan Pemanfaatan Bioflok

PAMEKASAN - Sebagai bentuk pengabdian kepada masyarakat, tim dosen Fakultas Pertanian Universitas Islam Madura (UIM) bersama sejumlah mahasiswanya melangsungkan sosialisasi penggunaan Bioflok bagi pembudidaya lele di Desa Blumbungan dan Desa Tlageh,  Pamekasan, (10/9).

Sosialisasi penggunaan Bioflok tersebut merupakan rangkaian kegiatan pengabdian kepada masyarakat (PKM). Dengan harapan pembudidaya lele bisa memanfaatkan lahan dengan skala kecil namun memiliki tingkat peluang yang tinggi. 

"Untuk membudidayakan lele, tidak harus menggunakan lahan yang luas, namun kita bisa memanfaatkan penggunaan Bioflok yang lebih simple dan efisien," Kata Dayat.

Saat ini kata Dayat. Pemanfaatan lahan sempit bisa menjadi peluang usaha. Bahkan hasil budidaya lele melalui sistem Bioflok juga tidak kalah dengan hasil budidaya pada umumnya. 

"Selain mensosialisasikan penggunaan Bioflok, kami juga ingin mendorong sistem pemasaranya, sehingga nantinya pembudidaya lele tidak lagi kesulitan untuk menjual lele yang didapat dari sistem Bioflok," timpal Dayat.


Dosen Prodi Ilmu Perikanan Fakultas Pertanian UIM itu berharap, kegiatan dimaksud bisa bermanfaat dan dapat meningkatkan penghasilan bagi masyarakat. "Yang terpenting adalah, pembudidayaan ikan jenis air payau ini bisa menjadi mata pencaharian baru bagi masyarakat. Sehingga dapat mengurangi ketergantungan pencari kerja, " paparnya. (anw/ros)

PSU Pilkada Sampang Butuh Dana 15 Miliar

SAMPANG - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sampang memastikan, estimasi kebutuhan anggaran untuk gelaran Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pilkada 2018 membutuhkan dana Rp15 miliar.

Dana jumbo tersebut akan digunakan untuk hajatan PSU yang akan digelar sekira dua bulan lagi. Adapun sumbernya mengalir dari dana hibah APBD murni Pemerintah Kabupaten Sampang.

Ketua KPU Sampang Syamsul Muarif menuturkan, sementara ini KPU mulai melakukan penyusunan tahapan dan jadwal pelaksanaan coblos ulang di 14 kecamatan se-Kabupaten Sampang. Di antara persiapan dimaksud yakni menyiapkan tenaga adhoc mulai dari tingkat kecamatan, desa, dan TPS, serta pengadaan logistik.

“Untuk PSU Pilkada, kami mulai melakukan pesiapan, termasuk nantinya akan menggunakan dana hibah dari APBD Pemkab Sampang yang tersisa dari pelaksanaan pertama lalu, dan dipersiapkan untuk pelaksanaan PSU,” katanya.

Meski rentan waktu yang diberikan MK sangat singkat, sambung Syamsul Muarif, secara kelembagaan ia memastikan bahwa pihaknya akan siap untuk menggelar PSU. Termasuk diantaranya membenahi daftar pemilih tetap (DPT) sebagaimana diperintahkan Mahkamah Konstitusi (MK).

"Prinsipnya kami siap melaksanakan PSU walaupun sebenarnya waktunya sangat singkat, apalagi harus membenahi DPT," papar Syamsul kepada wartawan.

Mahkamah Konstitusi (MK) telah memerintahkan kepada KPU Sampang untuk melakukan PSU setelah sebelumnya MK menganulir keputusan KPU Sampang perihal penetapan hasil Pilkada yang dilangsungkan pada 27 Juni lalu.

Dalam amar putusan yang diterbitkan MK, KPU Sampang diharuskan melakukan PSU selambat-lambatnya 60 hari setelah masa penetapan pada 5 September 2018, MK menyatakan hasil rekapitulasi suara Pilkada Sampang tidak sah dan harus dilakukan PSU. MK juga memerintahkan kepada KPU Sampang untuk melaksanakan pemungutan suara ulang dengan mendasarkan pada DPT yang telah diperbaiki.

Di samping itu, KPU dan Bawaslu juga diperintahkan untuk melaporkan secara tertulis kepada MK tentang hasil pemungutan suara ulang tersebut selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah pemungutan suara ulang tersebut dilaksanakan. (idr/ros)

Klub Asal Malaysia jadi Bulan-bulanan Madura United

PAMEKASAN - Klub asal Malaysia Selangor FA menjadi korban keberingasan Madura United dalam laga ujicoba bertajuk international frandly macth di stadion Gelora Ratu Pamellingan, Pamekasan, Selasa (4/9).

Amukan laskar Sapeh Kerrab tak bisa dibendung oleh Selangor FA, setelah Greg Nwokolo menceploskan dua gol dalam waktu yang sangat singkat pada babak pertama.

Disamping itu, dua gol lain Madura United disumbang Zah Rahan dan Mamadou Samassa. Sedang Selangor FA membalas dengan satu gol melalui penyerang asal Spanyol, Rufino Segovia.

Asisten pelatih Madura United, Rasiman, menyebutkan Sape Kerab tidak menang dengan mudah. Sebab fisik pemain tidak dalam kondisi 100 persen siap tanding.

Kondisi itu dikarenakan Madura United baru menjalani uji coba melawan Barito Putera di stadion yang sama pada Minggu malam (2/9/2018). Dengan waktu yang cukup mepet, otomatis pemain Madura United dipaksa mampu memenangi uji coba kontra Selangor FA.

Pelatih Selangor FA, Rusdi B. Sumarman mengatakan skuad Selangor banyak mengalami cedera sehingga dalam pertandingan melawan Madura harus menurunkan pemain pelapis kedua.

Rusdi juga tidak menafikan kualitas permainan Fabiano Beltrame dan kawan-kawan. “Pemain Madura United tampil sangat baik, sehingga kami kebobolan empat gol,” akunya.

Ia pun berharap kekalahan ini dijadikan pembelajaran oleh anak asuhnya. Dengan begitu kedepan akan lebih fokus pada perbaikan line up.

“Kekalahan ini jadi pelajaran berarti. Selanjutnya, kami bisa lebih fokus pada perbaikan line-up,” tukas Rusdi. (ros)

Sambangi Sekolah dan Pesantren, Pemain Madura Diburu Fansnya

SAMPANG - Manajemen Madura United mempunyai cara unik untuk mengisi jeda kompetisi liga 1 2018 pasca pemerintah melangsungkan kegiatan asian games. Ya, klub kebanggaan warga pulau Madura itu melangsungkan program 'Madura United Goes to School & Pesantren' di tiga Kabupaten berbeda secara serentak.

Di Sampang, pemain Madura United menyapa ratusan siswa SMKN 1 Sampang dan Ponpes Nazhatut Thullab Prajjan, Camplong.

Dalam lawatanya ke dua lembaga pendidikan itu, pemain dan official Madura United di sambut dengan sangat antusias. Bahkan beberapa kali pemain sapeh kerrab tampak tak bisa melangkah karena dihadang penggemarnya untuk ber swafoto (foto selfie).

Dihadapan ratusan siswa dan santri itu, pemain dan official Madura United juga menggelar kuis, game dan coaching clinic.

"Kegiatan Madura United Goes to School dan Pesantren ini merupakan bagian dari upaya membangkitkan semangat olahraga di sekolah," kata Syamsul Arifin, perwakilan Media Officer Madura United, Senin (3/9).

Menurut Syamsul, kehadiran pemain ke sejumlah Pondok Pesantren dan SMA di Madura, juga menjadi bagian dari kebersamaan bahwa kami adalah Madura. Dan Madura United milik kita semua.

"Sebagaimana sering disampaikan oleh presiden club Madura United, yakni bapak Achsanul Qosasi, bahwa madura adalah milik kita semua," tutur Syamsul dihadapan ratusan siswa.

Khusus di daerah berjuluk kota Bahari itu, pemain yang ikut serta adalah Greg Nwokolo, Zah Rahan Krangar, Beni Wahyudi, Angelbert Sani, Satria Tama, Herry Prasetyo, Asep Berlian dan sejumlah pemain lainya. (idr/ros)

Ribuan Warga Meriahkan Festival Egrang

SUMEMEP : Sekira 2.013 warga di Kabupaten Sumenep meramaikan festival egrang sebagai bagian dari program visit Sumenep, Minggu (2/9/2018).

Kegiatan yang dipusatkan di depan Masjid Agung Sumenep itu diikuti oleh warga dari berbagai usia dengan mengitari sejumlah ruas jalan di kawasan Alun-alun Kota.

Yang menjadi unik, ribuan peserta egrang itu mengenakan pakaian unik khas Madura. Yakni ala Sakera dan Marlena.

Bupati Sumenep A Busyro Karim menuturkan, selain sebagai upaya pelestarian tradisi dan budaya, festival egrang juga diharapkan menambah kunjungan wisata seiring digulirkanya program visit Sumenep 2018.

"Pemerintah kembali mengingatkan pada generasi milenial akan tradisi egrang, supaya kedepan tidak punah," ucap Busyro Karim, Minggu (2/9/2018).

Menurut Bupati dua periode itu, festival egrang bukan hanya sebatas melestarikan tradisi, tetapi juga bagian dari menyatukan langkah pembangunan Sumenep ke depan dengan cara kebersamaan dan kekompakan.

"Tentu ini juga menjadi bagian dari menyatukan langkah dalam membangun Kabupaten Sumenep tercinta," jelasnya.

Pada kesempatan yang sama, Ketua Umum sekaligus pendiri Lembaga Prestasi Indonesia-Dunia (Leprid) Paulus Pangka menyatakan, festival egrang yang diselenggarakan Pemkab Sumenep termasuk dalam kriteria superlatif.

Menurutnya, kegiatan tersebut menjadi yang pertama kali digelar di Indonesia dan ada di Sumenep. Sehingga prestasi ini layak diapresiasi.

"Jalan sehat menggunakan egrang merupakan yang pertama kali di Kabupaten Sumenep dengan melibatkan ribuan peserta dan pakaian unik," tuturnya. (pri/ros)