Bawaslu Sebut 31 Kepala Daerah di Jateng Melanggar

Sejumlah kepala daerah di Jawa Tengah dipastikan melanggar setelah diketahui memberikan dukungan kepada salah satu Capres-Cawapres. foto/google

JATENG — Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Jawa Tengah (Jateng) menyebutkan deklarasi pemenangan calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 01 Joko Widodo-Ma'ruf Amin yang dilakukan Gubernur Jateng Ganjar Pranowo dan 31 kepala daerah melanggar aturan.

Menurut Bawaslu, aturan yang dilanggar oleh 31 kepala daerah itu bukan aturan kampanye, melainkan netralitas sebagai kepala daerah sebagaimana Pasal 1 angka (3) dan Pasal 61 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

"Masuk pelanggaran hukum lainnya, dalam hal ini UU Pemda," kata Koordinator Divisi Humas dan Antarlembaga Bawaslu Jateng, Rofiuddin, seperti dilaporkan viva.id, Sabtu (23/2/2019).

Rofiuddin menegaskan, sebagai kepala daerah, Ganjar dan 31 kepala daerah lainnya seharusnya menunjukkan sikap netral di tengah masyarakat.

Kata dia, jabatan kepala daerah merupakan unsur penyelenggara pemerintahan di daerah yang mestinya digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan pemerintahan daerah semata.

"Nama jabatan kepala daerah tidak untuk kepentingan politik salah satu golongan atau kelompok," timpalnya.

Dalam kasus dimaksud, Bawaslu telah memeriksa 38 orang yang terlibat dalam deklarasi pemenangan Jokowi-Ma'ruf di Hotel Alila, Solo, 26 Januari 2019. Ke-38 orang tersebut meliputi dua pelapor, pihak hotel, dan 35 kepala daerah.

Hasilnya, Bawaslu menemukan pernyataan dalam rekaman video bahwa deklarasi Ganjar dan puluhan kepala daerah itu masih menyebut jabatan para kepala daerah yang ikut serta. Hal itu tidak sesuai dengan ketentuan dalam UU Pemda.

"Kutipan sebagaimana dalam video rekaman acara, 'Ya sekarang saya dengan para kepala daerah, bupati/wakil bupati, dan wali kota/wakil wali kota se-Jawa Tengah yang mendukung Pak Jokowi-Ma'ruf Amin, hari ini kita sepakat untuk mendukung Pak Jokowi-Ma'ruf Amin', poin intinya di situ," ujar Rofiuddin.

Sebelumnya, sambung Rofiuddin, Ganjar diperiksa oleh Bawaslu selama 1,5 jam dengan dicecar 20 pertanyaan hingga akhirnya Politisi PDI-P itu dinyatakan melanggar aturan netralitas sebagai kepala daerah. (viva/ros)

Catat, Empat Mata Uang Rupiah ini Harus Segera Ditukar

foto ilustrasi / google 

JAKARTA - Masyarakat yang masih memiliki atau menyimpan empat pecahan uang rupiah lama tahun emisi 1998 dan 1999 diminta segera menukarkan uang tersebut. Batas penukaran uang rupiah lama ini paling lambat 30 Desember 2018.

Berdasarkan siaran pers Bank Indonesia di Jakarta, Senin (3/12), empat pecahan uang rupiah lama yang masa penukarannya akan habis pada 30 Desember 2018 adalah pecahan Rp 10.000 Tahun Emisi (TE) 1998 dengan Gambar Muka Pahlawan Nasional Tjut Njak Dhien.

Selain itu, pecahan Rp 20.000 Tahun Emisi (TE) 1998 dengan Gambar Muka Pahlawan Nasional Ki Hadjar Dewantara. Pecahan Rp 50.000 Tahun Emisi (TE) 1999 dengan Gambar Muka Pahlawan Nasional WR. Soepratman.

Terakhir, Pecahan Rp100.000 Tahun Emisi (TE) 1999 dengan Gambar Muka Pahlawan Proklamator Dr.Ir.Soekarno dan Dr. H. Mohammad Hatta.

Keempat pecahan uang rupiah lama itu telah resmi dicabut dan ditarik dari peredaran sesuai Peraturan Bank Indonesia No.10/33/PBI/2008 yang terbit pada 25 November 2008 dan berlaku pada 31 Desember 2008. Sejak 31 Desember 2008, empat pecahan uang rupiah lama itu sudah tidak berlaku.

Dalam rilis pers itu, Bank Sentral memberikan jangka waktu agar masyarakat menukarkan uang tersebut selama 10 tahun sejak uang tersebut resmi ditarik dan dicabut pada 31 Desember 2008 hingga 31 Desember 2018.

"Bagi masyarakat yang masih memiliki uang pecahan emisi tersebut, dapat melakukan penukaran di seluruh kantor Bank Indonesia hingga 30 Desember 2018. Bank Indonesia membuka layanan penukaran sampai dengan 30 Desember 2018, termasuk layanan khusus pada 29-30 Desember 2018," tulis Bank Indonesia.

Setelah 31 Desember 2018 atau 10 tahun masa penukaran, masyarakat tidak dapat lagi melakukan penukaran uang pecahan lama. Pencabutan dan penarikan uang rupiah dilakukan atas dasar pertimbangan masa edar uang, serta adanya uang emisi baru dengan perkembangan teknologi unsur pengaman (security features) pada uang kertas. (republika/ros/ms)

BMKG Klarifikasi 'Ramalan' Gempa Surabaya - Madura

Aktivitas seismograf. Foto/ilustrasi

JAKARTA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) angkat bicara mengenai santernya isu potensi gempa di Surabaya - Madura.

Kepala BMKG, Dwikorita Karnawati mengatakan bahwa potensi gempa bukan hanya ada di wilayah Surabaya dan Madura. Namun juga di sebagian besar wilayah Indonesia. Alasanya, mengingat Indonesia berada dalam lingkaran Cincin Api Pasifik yang terbentuk oleh gerak lempeng tektonik aktif.

“Cincin Api Pasifik adalah zona berbentuk tapal kuda dan menjadi zona sabuk gempa paling aktif di dunia. Bukan hanya Indonesia, negara lain seperti Jepang, Taiwan, dan Selandia Baru juga masuk dalam cincin api pasifik tersebut,” tuturnya, di Kantor BMKG Jakarta, Jumat (19/10).

Oleh karena itu, lanjut Dwikorita, sudah saatnya masyarakat bersama pemerintah dan stakeholder lainnya proaktif mempersiapkan upaya mitigasi bencana gempa bumi dan tsunami. Ketimbang hanya meributkan ramalan dan prediksi gempa semata.

“Lakukan aktivitas seperti biasa, jangan terpengaruh oleh isu-isu yang dihembuskan oleh pihak yang ingin membuat kegaduhan dan kecemasan,” timpalnya.

Menurut dia, mitigasi bencana yang dapat dilakukan, antara lain mengedukasi masyarakat tentang cara penyiapan perlindungan dan keselamatan sebelum, saat dan setelah gempa bumi.

Sementara itu, Deputi Bidang Geofisika BMKG, Muhammad Sadly menjelaskan, bahwa menurut “Peta Sumber dan Bahaya Gempa bumi Indonesia 2017”, secara geologis dan tektonik wilayah Kota Surabaya dan Madura berada pada jalur zona sesar aktif. Dalam hal ini wilayah Surabaya berada pada jalur zona Sesar Kendeng dan Madura berada pada jalur zona Sesar RMKS (Rembang, Madura, Kangean, dan Sakala).

Berdasarkan catatan sejarah kegempaan (Visser 1922) tambah Sadly, jalur Sesar Kendeng pernah memicu terjadinya gempa bumi merusak di Mojokerto (1836,1837), Madiun (1862, 1915) dan Surabaya (1867). Sedangkan Sesar RMKS juga pernah memicu terjadinya gempa bumi merusak di Rembang-Tuban (1836), Sedayu (1902), Lamongan (1939), Sumenep (13 Juni 2018 dan 11 Oktober 2018 ).

“Saya berharap masyarakat tetap tenang namun waspada. Pemerintah melalui BMKG terus memantau gempa yang terjadi di seluruh wilayah Indonesia selama 24 Jam penuh setiap harinya,” imbuhnya. (*/ros)

Korban Gempa Palu Diprediksi Bertambah

JAKARTA - Jumlah korban jiwa akibat gempa dan tsunami di Palu - Donggala, Sulawesi Tengah, mencapai 832 orang. Demikian diumumkan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Minggu siang (30/9) di Jakarta.

“Korban yang meninggal umumnya karena tertimpa bangunan dan diterjang tsunami. Untuk itu, korban meninggal akan segera dimakamkan secara layak dan massal. Ini karena pertimbangan kesehatan,” kata Kepala Pusat Data, Informasi, dan Humas BNPB Sutopo Purwo Nugroho seperti dilaporkan tirto.

Dalam kesempatan jumpa pers itu Sutopo menuturkan, sebanyak 821 korban jiwa ditemukan di Kota Palu, sementara 11 korban tewas lainya dari Donggala.

"Jumlah korban jiwa akibat bencana ini masih sangat mungkin bertambah, sebab ada sejumlah titik lokasi korban yang belum selesai proses evakuasinya," timpal Sutopo melaporkan. (tirto/ros)

Ratusan WNI Terjaring Razia di Arab Saudi

JAKARTA - Sedikitnya 116 warga negara Indonesia terjaring razia oleh pihak keamanan Arab Saudi di sebuah penampungan yang terletak di kawasan Misfalah, Makkah.

Berdasar hasil pemeriksaan berita acara (BAP) oleh tim Petugas KJRI Jeddah di Tarhil (Pusat Detensi Imigrasi) menyebutkan 116 WNI  yang terjaring razia tersebut sebagian besar memegang visa kerja, umrah dan visa ziarah. 

Staf informasi dan kebudayaan KJRI Jeddah, Fauzy Chusny melaporkan, penggerebekan terhadap ratusan WNI tersebut berlangsung pada Jumat (27/7) tengah malam waktu setempat.

"Sebagian besar para WNI yang terjaring razia ini berdomisili di Makkah, sebagian lagi berasal dari luar Mekkah namun menyeberang melalui perbatasan masuk ke Kota Mekkah untuk melaksanakan ibadah haji," katanya, seperti dilaporkan kantor berita antara.

Menurut informasi, para WNI yang terjaring razia tersebut sebagian besar berasal dari Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat. (ant/ros)

Fuad Amin 'Menghilang' dari Rumah Tahanan

BANDUNG - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menemukan fakta yang mengejutkan saat melakukan giat operasi tangkap tangan di Lembaga Pemasyarakatan Sukamiskin, Bandung, Jawa Barat. Sabtu (21/7/2018)

Menurut Juru Bicara KPK, Febri Diansyah, di LP itu petugas KPK tidak menemukan dua narapidana korupsi, yakni Fuad Amin dan Tubagus Chaeri Wardana alias Wawan.

Padahal menurut Febri, kedua terpidana itu seharusnya berada di dalam ruang tahanan. Kedua ruangan tahanan yang ditempati Fuad dan Wawan kosong melompong dan terkunci.

“Ada ruangan di lapas yang disegel karena penghuninya (napi) sedang tidak berada di tempat,” kata Febri Diansyah kepada awak media, Sabtu, 21 Juli 2018.

Febri menjelaskan, tim KPK sempat ingin menggeledah sel tersebut karena diduga ada sejumlah barang bukti terkait operasi tangkap tangan ini. Tapi gagal, karena Fuad dan Wawan raib dari sel

“Tim dan sipir tidak bisa membuka karena diduga kunci sel dibawa yang bersangkutan. Ada salah satu ruangan yang juga sulit dibuka karena dikunci dari dalam,” kata Febri.

Fuad Amin adalah mantan Bupati Bangkalan Madura yang divonis bersalah melakukan korupsi beberapa tahun lalu. Adapun Wawan merupakan suami dari Walkot Tangerang Selatan (Tangsel), Airin Diani Racmi atau adik kandung mantan Gubernur Banten, Ratu Atut Chosiyah. (feb/ros)

Kasus Habib Rizieq Dihentikan

JAKARTA - Pihak kepolisian Polda Metro Jaya, hingga saat ini mengaku belum menemukan pengunggah chat/percakapan mesum antara Habib Rizieq Shihab dengan Firza Husein. Polisi pun menghentikan penyidikan lantaran belum ditemukannya pelaku.

"Penyidik belum menemukan penguploadnya," ujar Karopenmas Mabes Polri Brigjen Muhammad Iqbal saat dihubungi, Minggu (17/6).

Menurut Iqbal jika pengunggah sudah ditemukan maka bisa dimintai keterangan kembali. Serta apabila ditemukan bukti baru maka kasus bisa dibuka kembali.

"Kasus ini dapat dibuka kembali bila ditemukan bukti baru," kata Iqbal.

Namun, sambung Iqba. Karena belum ditemukannya pengunggah maka penyidik memutuskan untuk menghentikan kasus tersebut. Sedang penghentian kasus pun, sudah berdasarkan pada gelar perkara kepolisian.

Sebelumnya Iqbal menambahkan, penghentian kasus merupakan permintaan dari pengacara Rizieq Shihab.

"Ada surat permintaan SP3 resmi dari pengacara, dan telah kami lakukan gelar perkara," terangnya.

Pengacara Rizieq Shihab, Kapitra Ampera sebelumnya menyampaikan bahwa pihaknya menerima telepon dari penyidik Polda Metro Jaya perihal penghentian kasus. Pengacara Rizieq lainnya, Sugito Atmo langsung mengambil surat SP3 tersebut dan pada hari yang sama yakni Rabu (13/6) surat dikirimkan ke Habib Rizieq di Makkah.

"Surat kami titipkan pada kawan yang hendak ke Makkah," ujar Kapitra.

Kemudian pada hari lebaran, Jumat (15/6) Rizieq pun mengunggah rekaman video yang menyatakan bahwa dirinya telah menerima surat SP3. Videonya pun sempat viral dan banyak pihak yang meminta kepolisian untuk segera memberikan keterangan resmi.(rol/ros)

13 Orang Meninggal Akibat Bom di Gereja

SURABAYA - Kepolisian Daerah Jawa Timur menyebut jumlah korban meninggal akibat bom pada tiga gereja di Surabaya bertambah menjadi 13 orang dari jumlah sebelumnya 8 orang.

"Jumlahnya bertambah lagi menjadi 13 orang yang meninggal dunia. Sedangkan korban luka terdata sebanyak 43 orang dan dirawat di berbagai rumah sakit di wilayah Surabaya," kata Kabid Humas Polda Jatim Kombes Pol Frans Barung Mangera.

Frans merinci, tujuh orang meninggal akibat ledakan di Gereja Santa Maria, tiga korban meninggal di Gereja Pantekosta di Jalan Arjuno dan tiga korban meninggal di Gereja Kristen Indonesia di Jalan Diponegoro.

Ia menambahkan dua korban meninggal di RS Bhayangkara Polda Jatim, telah diketahui identitasnya. Rencananya, jenazah kedua korban akan diserahkan ke pihak keluarga. Namun penyerahan batal dilakukan karena dari forensik untuk data primer masih belum terpenuhi.

"Untuk penyerahan kami tunda dan belum bisa diserahkan malam ini. Ada pemeriksaan data primer dan sekunder yang dilakukan tim DVI Polri di RS Bhayangkara Polda Jatim," timpalnya.

Seperti dikabarkan sebelumnya, rentetan bom di Surabaya terjadi di tiga gereja berbeda di Surabaya, pada Minggu pagi kemarin.

Ledakan pertama terjadi di Gereja Santa Maria Ngagel sekira jam 07.30 WIB, kemudian di GKI Jalan Diponegoro pukul 07.35 WIB, dan Gereja Pantekosta Jalan Arjuna pukul 08.00 WIB. (tirto/ros)

Laporan Awal, 8 Orang Meninggal Akibat Bom di Gereja

SURABAYA - Kepolisian Daerah Jawa Timur mengkonfirmasi sebanyak 8 orang meninggal dunia, akibat ledakan bom di tiga gereja Surabaya. Selain itu 38 orang lain mengalami luka-luka.

Kepala Bidang Humas Polda Jawa Timur Komisaris Besar Frans Barung Mangera mengatakan empat orang meninggal di Gereja Santa Maria Jalan Ngagel utara, dua orang dekat Gereja Kristen Indonesia (GKI) Diponegoro, dan dua orang di Gereja Pantekosta Pusat Surabaya (GPPS) Sawahan di Jalan Arjuno, Surabaya.

"Ada 8 korban meninggal, dan 38 orang dibawah ke rumah sakit, termasuk anggota polisi. Ini hasil sementara," kata Barung kepada CNN indoensia.

Ditegaskanya, kepolisian akan melawan semua gerakan teror, dan tak akan pernah takut dengan segala bentuk aksi terorisme.

"Kami lawan, semua bentuk aksi terorisme," timpalnya.

Menurutnya, kronologi ledakan bom di tiga tempat itu, pelaku menyamar menjadi jemaat gereja, kemudian meledakkan dirinya sendiri hingga mengenai sejumlah korban.

"Pelaku pura-pura ingin masuk gereja, tapi kenyataannya mereka melakukan seperti itu," ujarnya

Rentetan bom di Surabaya terjadi di tiga gereja berbeda di Surabaya, Minggu pagi.

Ledakan pertama terjadi di Gereja Santa Maria Ngagel pukul 07.30 WIB, kemudian di GKI Jalan Diponegoro pukul 07.35 WIB, dan Gereja Pantekosta Jalan Arjuna pukul 08.00 WIB. (cnn/ros)

860.000 Siswa Berebut Masuk PTN

JAKARTA - Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN) akan kembali digelar secara serentak dengan diikuti 860.001 siswa, selasa (7/5).

Berdasarkan informasi dari panitia pusat SBMPTN 2018, angka tersebut terdiri dari 341.290 peserta bidang sains dan teknologi (Sainstek), 359.140 peserta bidang sosial dan humaniora (Soshum), dan 159.571 perserta bidang campuran.

"Dari total pendaftaran tersebut, diketahui perserta reguler sebanyak 672.816 siswa, dan Bidikmisi sebanyak 187.185 perserta," kata Ketua Panitia Pusat SBMPTN Ravik Karsidi, seperti dilaporkan kantor berita satu.

Menurut Karsidi, ratusan ribu peserta SBMPTN ini memperebutkan kursi di 85 PTN dan akan mengikuti ujian di 42 panitia lokal (panlok) di bawah koordinasi panitia pusat.

"SBMPTN 2018 berlangsung dengan dua skema yakni dengan skema ujian tulis berbasis cetak (UTBC) yang diikuti oleh 833.820 perserta dan ujian tulis berbasis komputer (UTBK) diikuti 26.181 peserta dengan rincian 1.000 peserta mengunakan aplikasi android," paparnya.

Sedang hasil SBMPTN ini akan diumumkan pada 3 Juli 2018. (ros)

Buruh Ngaku Kapok Pilih Jokowi

JAKARTA - Puluhan ribu buruh yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI)  ikut memperingati Hari Buruh Internasional atau May Day, 1 Mei 2018 di Jakarta.

Presiden KSPI Said Iqbal mengatakan ada tiga tuntutan buruh yang dinamakan Tritura plus, yaitu tiga tuntutan buruh dan rakyat.

"Pertama, menuntut pemerintah menurunkan harga beras dan bahan bakar minyak serta tarif listrik. Tujuannya, membangun ketahanan pangan dan energi," kata Said Iqbal.

Adapun yang kedua, kata Said Iqbal. menolak upah murah. Untuk itu KSPI meminta Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang pengupahan dicabut.

Tuntutan ketiga adalah penolakan terhadap tenaga kerja asing (TKA) buruh kasar asal Cina. KSPI menginginkan pencabutan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing.

"Hapus outsourcing dan pilih presiden RI 2019 yang proburuh," katanya.

Peringatan Hari Buruh 2018 sekaligus menjadi ajang deklarasi calon presiden 2019-2024 yang didukung buruh. Karena itu, massa KSPI mengumumkan capres 2019 pilihan buruh, yakni Prabowo Subianto.

"Kami sudah kapok memilih pemimpin negeri (presiden) yang tidak pro rakyat," timpalnya. (mol/ros)

Menpan-RB: Mobil Dinas Bisa Dipakai Mudik

JAKARTA - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Asman Abnur mengizinkan kendaraan dinas untuk digunakan sebagai transportasi mudik Lebaran. Peraturan mengenai itu, kata dia, saat ini tengah disusun.

"Selama ini kan mobil dinas tidak dibolehkan. Tapi tahun ini saya bilang, sepanjang itu digunakan tidak memakai biaya kantor, silakan," ujar Asman saat dikonfrimasi selepas acara Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas), Senin (30/4).

Menurut Asman, penggunaan mobil dinas untuk mudik dibolehkan semampang menggunakan bensin dan perawatan mobil secara pribadi.

"Semua ditanggung sendiri, tidak boleh dibebankan ke kantor. Mobil itu kan melekat sama pribadinya," kata Asman.

Sejauh ini kata Asman, pihaknya sedang menyusun aturan resmi terkait dengan hal tersebut. Dia berjanji, surat keputusan menyangkut hal tersebut akan dikeluarkan sebelum Lebaran.

Sebelumnya, pada era kepemimpinan Menpan-RB Yuddy Chrisnandi, penggunaan mobil dinas yang dilarang untuk mudik adalah mobil dinas operasional. Sementara itu, untuk mobil dinas yang melekat pada jabatan, seperti mobil dinas menteri, Yuddy tidak melarangnya. (republika/ros)

BIN Pelototi Tiga Universitas, Kenapa?

JAKARTA - Badan Intelijen Negara (BIN) mengaku tengah mengawasi tiga universitas karena berpotensi menjadi basis penyebaran paham radikal.

Hal tersebut sebagaimana diungkapkan oleh Kepala BIN Jenderal Budi Gunawan dalam ceramah umum di hadapan BEM Perguruan Tinggi Nadhlatul Ulama (PTNU) se-Indonesia.

Kata mantan Wakapolri itu, 24 persen mahasiswa setuju dengan tegaknya negara Islam di Indonesia.

"Ini bisa mengancam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang kita cintai. 39 persen mahasiswa terpapar paham radikal. Ada 15 provinsi yang jadi perhatian kita dan terus amati pergerakannya," kata Budi di kampus Unwahas, Semarang Sabtu (28/4/2018).

"Ada 3 perguruan tinggi yang sangat jadi perhatian kita karena kondisinya bisa jadi basis penyebaran paham radikal," timpalnya.

Sayangnya, pria yang akrab disapa BG itu tidak menyebutkan secara gamblang kampus mana saja yang berpotensi menjadi basis penyebaran radikalisme itu. Dia hanya berkelakar, mahasiswa menjadi target paham radikal oleh para teroris.

Menurutnya, kepolosan menjadi salah satu alasan para teroris melakukan brain wash atau cuci otak para mahasiswa.

"Kampus jadi lingkungan menjanjikan bagi pengusung paham radikal dan menjadikan mahasiswa sebagai target brain wash dengan manfaatkan kepolosan mahasiswa," terangnya. (detik/ros)

Terbukti Korupsi, Mantan Ketua DPR RI Divonis 15 Tahun

JAKARTA- Majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, menjatuhkan vonis 15 tahun penjara atas mantan Ketua DPR RI Setya Novanto. Novanto juga diwajibkan membayar denda Rp 500 juta subsider 3 bulan kurungan.

Menurut majelis hakim, Novanto terbukti melakukan korupsi proyek e-KTP tahun anggaran 2011-2013.

"Menjatuhkan pidana dengan pidana penjara selama 15 tahun," ujar ketua majelis hakim Yanto saat membacakan amar putusan.

Putusan itu lebih ringan dari tuntutan jaksa KPK, yakni 16 tahun penjara dan denda Rp 1 miliar subsider 6 bulan kurungan. Menurut majelis hakim, hal yang memberatkan putusan adalah tindakan Novanto bertentangan dengan upaya pemerintah yang gencar memberantas korupsi. Selain itu, korupsi merupakan kejahatan luar biasa.

“Adapun hal yang meringankan adalah terdakwa Novanto berlaku sopan selama persidangan dan sebelumnya tidak pernah dihukum penjara,” tuturnya.

Setya Novanto sebelumnya didakwa menerima uang 7,3 juta dollar Amerika Serikat oleh jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Novanto disebut mengintervensi proyek pengadaan e-KTP.

Novanto yang pada saat itu masih menjabat Ketua Fraksi Partai Golkar disebut memengaruhi proses penganggaran, pengadaan barang dan jasa, serta proses lelang. Intervensi itu dilakukan bersama-sama dengan pengusaha Andi Agustinus alias Andi Narogong.

Selain itu, dalam dakwaan, Novanto disebut menerima sebuah jam tangan merek Richard Mille tipe RM 011 dengan harga sekitar  Rp 1,3 miliar. Jam tangan itu diberikan oleh Andi Narogong dan Johannes Marliem dari perusahaan Biomorf. Pemberian itu sebagai ucapan terima kasih karena telah meloloskan anggaran proyek e-KTP di DPR RI. (kompas/ros)

Suhu Tinggi Diprediksi Bersamaan dengan Bulan Ramadan

JOGJAKARTA - Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) memprediksi suhu udara saat bulan Ramadan mencapai 34 derajat celcius. Tingginya suhu ini disebabkan seluruh wilayah Indonesia sudah masuk musim kamarau.

"Bulan puasa itu sudah masuk pertengahan kemarau. Temperatur suhu bisa mencapai 34 derajat," kata Kepala BMKG Dwikorita Karnawati, di Jogjakarta, Rabu (11/4/2018).

Atas kondisi itu, pihaknya meminta masyarakat Indonesia guna mempersiapkan diri menghadapi suhu tinggi saat bulan Ramadhan.

Pada kesempatan yang sama. Ia juga mengimbau kepada masyarakat, untuk menjaga asupan cairan dalam tubuh selama bulan puasa, sebab kondisi cuaca yang kering dan panas ditambah lagi dengan kegiatan puasa dapat menyebabkan dehidrasi dan gangguan kesehatan.

"Hindari kegiatan yang bisa menyebabkan dehidrasi selama bulan puasa," kata mantan rektor Universita Gajah Mada (UGM) ini.

Awal musim kemarau, kata Dwikorita. Akan dimulai sekira pertengahan April 2018. Dimana wilayah Nusa Tenggara dan Bali adalah 2 wilayah yang paling dahulu memasuki musim kemarau.

"Kemudian bergerak ke arah barat di pulau Sumatera lalu Jawa dan menyebar ke seluruh Indonesia," timpalnya.

Berdasarkan prakiraan BMKG, sambung Dwikorita. Puncak musim kemarau diprediksi akan terjadi pada bulan Agustus dan September 2018. (today/ros)

KPK Hibahkan Harta Fuad Amin

SURABAYA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jumat (13/4), secara resmi menghibahkan harta rampasan dari perkara tindak pidana korupsi suap terkait jual beli gas alam yang melibatkan mantan ketua DPRD Bangkalan nonaktif, Fuad Amin. Serah terima hibah melalui mekanisme penetapan status penggunaan (PSP) barang rampasan ini dilakukan di Kantor Wilayah BPN Jatim.

Juru Bicara KPK Febri Diansyah mengatakan, barang rampasan yang di-PSP kan tersebut bernilai hampir Rp17 miliar. Dengan rincian satu unit Toyota New Avanza Veloz 1.5 MT Tahun 2012 senilai Rp92 juta dihibahkan kepada Kementerian Hukum dan HAM untuk kendaraan operasional Kepala Lapas Sukamiskin.

Satu unit Toyota Kijang Innova V XS43 DSL Tahun 2012 senilai Rp163 juta dihibahkan kepada Kementerian Hukum dan HAM untuk digunakan sebagai kendaraan operasional Kepala rutan Perempuan Klas IIA Surabaya.

"Satu unit Honda Mobilio DD4 Tahun 2014 senilai Rp135 juta dihibahkan kepada Kementerian Hukum dan HAM untuk kendaraan operasional Kepala Rupbasan Surabaya. Sementara untuk sebidang tanah yang berlokasi di Kelurahan Mlajah, Bangkalan dengan luas 18.466 m2 senilai Rp16,5 miliar diserahkan kepada BPN Bangkalan yang akan dimanfaatkan untuk pembangunan kantor BPN Bangkalan," papar Febri.

Wakil Ketua KPK Irjen Pol Basaria Panjaitan menuturkan, sejatinya harta sitaan Fuad Amin mencapai Rp400 milliar. Harta tersebut rencananya juga akan dihibahkan. Namun, KPK masih menunggu keputusan dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

"Karena prosesnya sudah inkraht, harta itu dirampas untuk negara. Lalu harta itu dalam wewenang Kemenkeu. Selanjutnya untuk proses hibah atau lelang barang rampasan ini kita bicarakan dengan Kemekeu," jelasnya. (idntimes/ros)