Jaring Pemilih Milenal, KPU Goes to Campus

KPU goes to campus. foto/madurasatu

PAMEKASAN - Mendekati perhelatan Pemilu 2019, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Pamekasan terus melakukan sosialisasi.

Kali ini, yang disasar adalah pemilih milenial melalui kegiatan KPU Goes To Campus. Kegiatan yang pertama kali dilaksanakan di Universitas Islam Madura (UIM) Pamekasan itu dibuka langsung oleh Ketua KPU Pamekasan, Moh Hamzah.

Dalam sambutanya, Moh Hamzah menyatakan bahwa kegiatan ini bertujuan untuk menjaring pemilih cerdas di generasi millenial, terutama di lingkungan kampus, dalam hal ini mahasiswa.

"Dengan sosialisasi ini, diharapkan para generasi millenial berani menyalurkan suaranya di Pemilu 2019," kata Hamzah.

Dijelaskan Hamzah, tepat pada tanggal 17 April 2019, masyarakat akan menentukan pilihan mulai dari Pilpres, DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD dan DPD.

"Untuk itu diperlukan sinergitas dari masyarakat. Utamanya juga dari pemilih milenial seperti mahasiswa," timpalnya.

Pada momen yang sama, KPU Pamekasan juga melakukan pendatanganan memorandum of understanding (MoU) dengan UIM Pamekasan, dan dilanjutkan dengan pelantikan dan bimbingan teknis terhadap Komisi Pemilihan Umum Mahasiswa (KPU-M).

"Tujuanya adalah, agar KPU-M bisa memahami tata cara penyelenggaraan pemilu raya ditingkat perguruan tinggi. Apalagi sebentar lagi, akan dilakukan pemilu raya di kampus ini," pungkasnya. (anw/ros)

Dituduh Selingkuh, Suami Sekap Istri Selama 13 Bulan

Suasana di rumah korban penyekapan oleh suaminya. foto/madurasatu

SUMENEP - Halima, warga Dusun Kabbuan, Desa Juruan Laok, Kecamatan Batuputih, Sumenep menjadi korban penyekapan selama 13 bulan.

Ironisnya, Halima di sekap oleh Matrawi yang tak lain adalah suaminya. Alasanya, karena pelaku curiga Halima punya selingkuhan.

Lantaran ulahnya itu, Matrawi harus berurusan dengan polisi yang sebelumnya menerima laporan dari masyarakat dan keluarga korban.

"Menurut korban, selama 13 bulan terakhir, apabila suaminya keluar rumah ia selalu menyekap pelapor di dalam kamar, dikunci dari luar dan kunci kamar tersebut dibawa oleh pelaku," kata Kasubag Humas Polres Sumenep, Ipda Agus Suparno, kepada wartawan, Selasa (30/10/2018).

Menurut Agus, pelaku diamankan pada Senin malam 29 Oktober 2018 untuk menjalani proses lebih lanjut.

Agus menerangkan, berdasar pengakuan korban, selain melakukan penyekapan, suaminya juga ringan tangan alias mudah memukul. Terakhir, Halima mendapat kekerasan secara fisik pada Minggu, 21 Oktober 2018 lalu.

"Suami mencurigai korban telah berselingkuh dengan laki-laki lain, namun korban menyangkal atau menjawab tidak selingkuh," jelasnya.

Akibat perbuatanya, pelaku dijerat dengan Pasal 44 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dengan ancaman kurungan penjara maksimal 5 tahun. (pri/ros)

Tuntut Banser Dibubarkan

Massa aksi bela kalimat tauhid. Foto/madurasatu

PAMEKASAN - Setelah digelar di beberapa kota, aksi bela kalimat tauhid juga digelar di wilayah Kabupaten Pamekasan, Madura Senin siang (29/10/2018).

Ribuan massa aksi bela tauhid itu memulai long march dari depan pendapa Bupati Pamekasan dan berkumpul di monomen arek lancor yang dikenal sebagai icon kota berjuluk gerbang salam.

"Kami mengutuk keras atas tindakan pembakaran kalimat tauhid. Dan tentu kami (umat islam) merasa tersakiti atas tindakan oknum banser itu," kata Ali Salim, salah seorang orator aksi.

Menurut Ali, aksi tersebut merupakan respon terhadap pembakaran kalimat tauhid di Garut, pekan lalu.

“Semua ormas apapun, jika yang dihina adalah kalimat tauhid tidak akan terima,” timpalnya.

Dalam aksi tersebut, Ali juga mendesak agar Banser dibubarkan, karena telah menciptakan kegaduhan ditengah-tengah masyarakat.

Merespon hal tersebut, Ketua PC GP Ansor Pamekasan, Syafiuddin mengatakan, aksi bela tauhid itu merupakan bagian dari kebebasan berekspresi. Ia pun meminta warga, utamanya kalangan nahdliyin untuk bersikap tenang.

“Jangan terprovokasi, kita hargai saja karena itu bagian dari kebebasan berekspresi,” katanya.

Kata Ali, himbauan tersebut merupakan instruksi dari Gus Yaqut Cholil Qoumas kepada seluruh warga Indonesia, khususnya warga nahdliyin.

“Pertama, Gus Yaqut meminta agar menghindari pertengkaran di medsos, cukup membagi kalimat yang bersifat positif, bila dilawan dan dipojokkan, maka tidak boleh melawan,” ujar Syafi’ - sapaan Syafiuddin.

Himbauan kedua, sambung Ali, agar masyarakat menghindari kontak fisik, mengingat NU sudah dijadikan target politik.

“Lebih baik bersikap tenang, karena aksi bela tauhid ini khawatir merupakan propaganda” ucapnya. (anw/ros)

Presiden Jokowi Ingatkan Keutuhan NKRI

Presiden Joko Widodo, pada acara FKMA di depan Masjid Agung Sumenep. Foto/madurasatu

SUMENEP - Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo, mengajak semua pihak tetap menjaga, merawat, serta memelihara rasa persatuan maupun persaudaraan agar tidak terpecah belah. Hal tersebut wajib dilakukan karena menjadi aset terbesar bangsa Indonesia.

"Pada hari yang bersejarah ini, hari Sumpah Pemuda, saya mengajak bagi kita semuanya, untuk menjaga, terus merawat, terus memelihara, rasa persatuan kita, rasa persaudaraan kita, dan kerukunan di antara kita. Karena aset terbesar bangsa ini adalah, persatuan, kerukunan, dan persaudaraan," kata Presiden Joko Widodo, saat memberikan sambutan pada acara ferstival keraton dan masyarakat adat se-asia (FKMA) di depan Masjid Agung Sumenep, Minggu (28/10/2018).

Pada momen itu, orang nomor satu di Republik Indonesia tersebut juga menyampaikan, perbedaan dalam bangsa Indonesia merupakan anugerah yang menjadi kekuatan tersendiri. Dengan berkembangnya zaman kemajuan bangsa ini harus beriringan antara teknologi dan kebudayaan maupun peradaban.

"Jangan sampai nanti Indonesia maju dengan teknologi tapi mundur dalam kepercayaan, mundur dalam peradaban," tegasnya.

Senada dengan presiden Jokowi, Ketua Umum Forum Silaturahmi Keraton Nusantara (FSKN) Pangeran Raja Adipati Natadiningrat mengatakan, sekarang Indonesia sedang diuji dalam menjaga keutuhan bangsa.

"Sebagai entitas budaya dan perekat persatuan bangsa, maka keraton se-nusantara akan tetap berkomitmen menjaga negara kesatuan republik Indonesia," ucap Pangeran Raja Adipati Natadiningrat.

Menurutny, komitmen menjaga keutuhan bangsa perlu diperkuat mengingat akhir-akhir ini isu tentang SARA dan informasi bohong kerap muncul. (pri/ros)

Masyarakat Diminta Cermat Sikapi Hasil Quick Count

Komisioner KPU Sampang, Miftahur Rozaq, pada salah satu kegiatan. Foto/madurasatu

SAMPANG - Komisi pemilihan umum (KPU) Kabupaten Sampang mengimbau masyarakat untuk cermat dalam menyikapi hasil hitung cepat (quick count) PSU pilkada Sampang yang dilakukan beberapa pihak.

Disamping itu, masyarakat juga diminta untuk bersabar dalam menunggu hasil penghitungan suara yang dilakukan secara manual oleh KPU.

Hal itu dianggap penting sebagai antisipasi atas kesimpang siuran informasi terkait hasil perolehan suara pasangan calon pasca digelarnya PSU Sampang.

"Kami minta publik bersabar untuk mengetahui hasil perolehan suara PSU Sampang," kata komisioner KPU Sampang, Miftahur Rozaq. Minggu (28/10/2018).

Rozaq menjelaskan, penghitungan atau rekapituasi suara masih akan dilakukan ditingkat kecamatan pada hari ini, Senin (29/10). Selanjutnya, proses rekapitulasi suara juga akan dilaksanakan ditingkat Kabupaten pada tanggal 1-3 November.

"Jadi, masih ada dua tahapan lagi untuk mengetahui hasil perolehan suara pasangan calon. Karena memang prosesnya belum final," timpal Gus Mif - sapaan Miftahur Rozaq.

Menurutnya, kesalahan yang dimungkinkan terjadi pada proses quick count adalah salah penginputan data atau angka. Sehingga pihaknya menegaskan, masyarakat bisa berpedoman pada hasil penghitungan berjenjang. Yakni penghitungan ditingkat kecamatan, kemudian dilanjutkan ditingkat kabupaten dan diplenokan. (idr/ros)

Hore! Pemerintah Gratiskan Jembatan Suramadu

Jembatan nasional suramadu. Foto/facebook

SURABAYA - Presiden Joko Widodo memutuskan untuk mengubah status Jembatan Surabaya-Madura atau Suramadu menjadi jalan umum, dari sebelumnya jalan tol. Itu artinya, melintasi jembatan tersebut tidak dipungut biaya, alias gratis.

Penghapusan tarif tol jembatan Suramadu itu diresmikan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) di tengah jembatan tersebut, Sabtu (27/10/2018).

Peresmian Tol Suramadu gratis ini, turut dihadiri oleh Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Gubernur Jawa Timur Soekarwo, Bupati Bangkalan Abdul Latif, Kepala BPJT Herry Trisaputra Zuna, dan Direktur Utama Jasa Marga Desi Arryani.

Jokowi mengungkapkan, pembebasan tarif tol jembatan Suramadu dilakukan atas masukan dan pertimbangan dari berbagai elemen masyarakat, sehingga dilakukan penyesuaian tarif, seperti di tahun 2015 dan 2016.

"Tetapi, dari kalkulasi yang kita lihat belum memberikan dampak ekonomi bagi Madura. Kalau kita lihat ketimpangan kemiskinan, angka-angka yang bila dibandingkan dengan daerah-daerah lainnya di Jawa Timur, misalnya Surabaya, Gresik, dan Sidoarjo, angka kemiskinannya 4 sampai 6,7 persen. Di Madura, angka kemiskinan masih berkisar 16 hingga 23 persen," Kata Jokowi dalam sambutannya.

Oleh sebab itu, sambung Jokowi, atas usulan-usulan tokoh masyarakat dan agama, Pemerintah memutuskan Tol Suramadu gratis per Sabtu, 27 Oktober 2018, mulai pukul 16.28 WIB, dan seterusnya.

"Kami harap dengan menjadi jembatan non tol, pertumbuhan ekonomi Madura semakin baik. Investasi datang semakin banyak, properti, pariwisata, semuanya makin berkembang," papar Jokow. (idr/ros)

Jadi Tuan Rumah FKMA, Sumenep Jajakan Potensi Wisata

Festival Keraton dan Masyarakat Adat ASEAN (FKMA). Foto/madurasatu

SUMENEP - Kabupaten Sumenep, Madura ditunjuk sebagai tuan rumah Festival Keraton dan Masyarakat Adat ASEAN (FKMA) 2018.

Merujuk pada jadwal yang telah ditentukan Pemkab Sumenep, FKMA digelar mulai tanggal 27-31 Oktober 2018. Penyelenggaraan FKMA ini diawali dengan road show di lima keraton, diantaranya Solo, Medan, Mempawah, Ternate, dan Denpasar.

Wakil Bupati Sumenep Achmad Fauzi mengatakan, sebagai tuan rumah Sumenep akan menjamu para tamu dengan suguhan-suguhan terbaik, mulai dari tempat, makanan khas Madura hingga destinasi wisata.

"Kami akan menyajikan beragam kesenian, benda keraton, situs, kuliner dan obyek wisata yang menarik," kata Achmad Fauzi, Jumat (26/10/2018).

Kata Fauzi, dalam even dimaksud, Sumenep akan lebih menonjolkan unsur pariwisata sebagai salah satu upaya mempromosikan Pesona Indonesia namum dengan tidak menghilangkan marwah FKMA.

"Hal ini sejalan dengan potensi wisata yang dimiliki Kabupaten Sumenep, dimana tahun ini tengah dikembangkan dan menjadi program unggulan," tutur Fauzi menimpali. (pri/ros)

Peringati HSN, PCNU Gelar JSS

suasana jalan sehat sarungan di Kabupaten Pamekasan. Foto/madurasatu

PAMEKASAN - Dalam rangka meriahkan Hari Santri Nasional (HSN) 2018, Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Kabupaten Pamekasan, Madura menggelar acara Jalan Sehat Sarungan (JSS) serta donor darah gratis di lapangan Pendopo Ronggosukowati, Jumat (26/10/2018).

Dalam pelaksanaanya, JSS ini diikuti oleh seribuan santri serta masyarakat umum yang ada di Bumi Gerbang Salam.

“Alhamdulillah, JSS pagi ini mendapat antusiasme dari masyarakat Pamekasan. Semoga dengan terselenggaranya acara ini kita bisa diberikan manfaat oleh Allah SWT,” kata Ketua PCNU Pamekasan KH. Taufik Hasyim, Jumat (26/10/2018).

Dia menjelaskan, tujuan dari digelarnya JJS dan donor darah gratis tersebut sebagai upaya untuk memperkuat tali silaturahmi antara warga Nahdiyin yang tersebar di Pamekasan.

“Indonesia ini adalah negara yang besar, untuk itu perlu dibangun kekompakan. mari bersatu, jangan gampang diadu domba oleh orang-orang yang hanya ingin merongrong keutuhan NKRI kita,” tegasnya.

Bupati Pamekasan Baddrut Tamam, merespon positif atas terselenggaranya JSS serta donor gratis yang diadakan PCNU Pamekasan.

“Ini adalah acara yang sangat positif, selain kita bisa berkumpul untuk saling bersilaturahmi. Kita juga bisa sehat bersama,” ucap Baddrut Tamam. (anw/ros)

Pj Bupati: TNI dan Polri Harus Siapkan Mental

Apel gelar pasukan pengamanan PSU Sampang. Foto/madurasatu

SAMPANG - Pj Bupati Sampang Jonathan Judianto meminta seluruh anggota Polri dan TNI yang bertugas menjaga suksesi PSU Pilkada Sampang agar menyiapkan mental. Itu karena proses PSU di Sampang diyakini menguras banyak tenaga.

Disamping itu, sambung orang nomor satu dilingkungan Pemkab Sampang tersebut, Polri dan TNI harus betul-betul menjalankan tugasnya sebagai pengayom masyarakat dengan baik yang dilandasi dengan komitmen, profesional, arif dan bijaksana.

"Upaya pengamanan ini, merupakan bentuk sinergitas antara polri, TNI dan pemerintah daerah dalam menghadapi pelaksanaan PSU. Sehingga pesta demokrasi diharapkan terlaksana dengan damai, kondusif dan sesuai harapan bersama," kata Jonathan, saat memimpin apel pasukan, di lapangan Wijaya Sampang, Kamis (25/10/2018).

Pada kesempatan yang sama, Jonathan juga berpesan agar pihak keamanan menjaga kondisi kesehatan selama melangsungkan tugasnya di lapangan, dengan begitu mereka bisa melaksanakan tugasnya dengan sebaik mungkin.

"Yang tidak kalah penting adalah, keamanan baik TNI maupun Polri tetap menjaga kearifan lokal dan memelihara keharmonisan dengan warga. Maka TNI dan Polri harus bisa mengedepankan pendekatan persuasif saat berkomunikasi dengan warga yang akan melaksanakan PSU ini,” harapnya.

Kapolres Sampang AKBP Budhi Wardiman mengatakan, upaya pengamanan PSU sudah diawali dengan apel gelar pergeseran pasukan operasi mantap praja semeru 2018. Sedangkan jumlah porsonel gabungan yang  diturunkan untuk pengamankan PSU di 1.450 Tempat Pengumutan Suara (TPS) sekitar 7 ribu personil.

"Perincianya sekitar 5 ribu dari jaran Polri dan 2 ribu dari personil TNI," kata Budhi.

Dia menjelaskan, pengamanan di setiap TPS pada hari pencoblosan akan dijaga oleh dua anggota polisi dan satu TNI. Sedang, untuk TPS yang dianggap rawan, pola pengamanannya bisa mencapai 10 personil.

”Saat ini semua personel pengamanan mulai dikerahkan untuk mengawal tahapan pelaksanaan PSU ini, seperti pengiriman kotak suara dan mulai menuju ke masing-masing TPS,”singkatnya. (idr/ros)

Kursi Ketua DPRD Sumenep 'Digoyang'

Ketua DPRD Sumenep, Herman Dali Kusuma. Foto/madurasatu

SUMENEP - Kursi ketua DPRD Sumenep, Herman Dali Kusuma 'digoyang'. Masalahnya, politisi asal Pulau Talango itu dianggap tidak loyal dan tidak patuh atas perintah partai pengusungnya. Yakni Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).

Merespon polemik itu, Herman pun tidak tinggal diam, dia diketahui menempuh jalur hukum lantaran tidak mau dilakukan proses pergantian antar waktu (PAW). Alasanya menurut Herman, upaya penggulingan dirinya dari kursi ketua dewan adalah cacat hukum dan administrasi.

Ketua Dewan Syuro DPC PKB Sumenep Busyro Karim mengatakan, keanggotaan Herman Dali Kusuma di PKB bisa dicabut. Sehingga salah satu resikonya adalah, yang bersangkutan tidak bisa mencalonkan sebagai anggota DPRD pada pemilihan legislatif (Pileg) 2019 mendatang.

“Sebenarnya saya kasihan, karena saudara Herman itu adalah kader saya, tapi kalau sikapnya seperti itu bisa dicabut keanggotaannya,” kata Busyro Karim, Kamis (25/10/2018).

Menurut pria yang juga menjabat sebagai Bupati Sumenep itu, selaku kader partai, seharusnya yang bersangkutan tunduk dan patuh atas keputusan partai. Sehingga jika yang bersangkutan melawan keputusan partai akan berdampak terhadap karir politiknya di gedung parlemen.

“Minggu ini PKB akan membahas sikap saudara Herman karena telah dinilai melawan keputusan partai dengan menggugat ke pengadilan,” ungkapnya.

Busyro menegaskan, PKB tidak membutuhkan kader yang tidak loyal terhadap partai, apalagi melawan keputusan DPP PKB atas pergantian ketua dewan.

“PKB tidak butuh kader yang tidak loyal. Proses pencabutan keanggotaan tidak membutuhkan waktu lama, minggu ini bisa selesai,” tegasnya.

Seperti diketahui, DPC PKB Sumenep mengeluarkan Surat Keputusan (SK) pemberhentian Herman Dali Kusuma sebagai Ketua DPRD Sumenep. Partai itu menunjuk Dulsiam sebagai penggantinya. (pri/ros)

PLN Sampang Kantongi Tunggakan Rp3,5 Miliar

Petugas PLN tampak melakukan perbaikan jaringan listrik. Foto/ilustrasi

SAMPANG - PLN rayon Sampang harus memeras keringat untuk melakukan penagihan rekening listrik kepada pelanggan listrik di wilayah itu. Masalahnya, PLN rayon Sampang diketahui menanggung beban tunggakan Rp3,5 miliar dari ratusan pelanggan aktif yang tidak melakukan pembayaran.

"Kesadaran masyarakat untuk memabayar tagihan listrik tepat waktu masih sangat lemah. Sehingga kami memikul beban hingga miliaran rupiah" kata Menajer Unit Layanan Pelanggan PLN Rayon Sampang Wahyu Ismail.

Menurut Wahyu, tingginya tunggakan rekening listrik di Sampang, merupakan akibat dari rendahnya kepatuhan masyarakat untuk membayar. Disamping itu, tunggakan juga dipengaruhi oleh adanya kolektor atau pengepul penagihan di setiap desa yang tidak menyetor pembayaran pelanggan secara rutin dan tepat waktu.

"Membengkaknya tunggakan ini juga disebabkan oleh kolektor penagihan yang telat melakukan setoran, jadi masalahnya banyak," timpal Wahyu.

Ditanya soal sanksi yang mesti dijatuhkan terhadap penunggak listrik. Wahyu menyatakan, sesuai peraturan PLN, pembayaran listrik dilakukan di awal waktu sebelum tanggal 20, setiap bulan. Itu artinya, apabila melakukan tunggakan pembayaran akan mendapatkan sanksi.

Menurutnya, sesuai peraturan PLN di seluruh Indonesia, bahwa pelanggan pasca bayar yang melakukan tunggakan selama satu bulan atau lewat tanggal 20, sanksinya adalah pemutusan sementara segel MCB.

"Dan apabila melakukan tunggakan selama 2 bulan meski belum lewat tanggal 20, sanksinya adalah pemutusan sementara aliran listrik dari tiang atau MCB dicabut," timpal Wahyu.

Adapun jika pelanggan melakukan tunggakan pembayaran listrik selama dua bulan lebih atau lewat tanggal 20, sanksi yang diberikan adalah pembongkaran APP pelanggan dihentikan PLN. Sehingga untuk menjadi pelanggan lagi harus terlebih dahulu melunasi tunggakan dan biaya penyambungan baru.

”Kami harap ada kerjasama yang baik dari pelanggan untuk bayar tagihan rekening listrik tepat waktu, apalagi tunggakan ini tidak dilakukan masyarakat yang tidak mampu, melainkan orang yang kategori mampu tapi enggan membayar rekening listrik secara rutin dan tepat waktu,” pungkasnya. (idr/ros)

BMKG Klarifikasi 'Ramalan' Gempa Surabaya - Madura

Aktivitas seismograf. Foto/ilustrasi

JAKARTA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) angkat bicara mengenai santernya isu potensi gempa di Surabaya - Madura.

Kepala BMKG, Dwikorita Karnawati mengatakan bahwa potensi gempa bukan hanya ada di wilayah Surabaya dan Madura. Namun juga di sebagian besar wilayah Indonesia. Alasanya, mengingat Indonesia berada dalam lingkaran Cincin Api Pasifik yang terbentuk oleh gerak lempeng tektonik aktif.

“Cincin Api Pasifik adalah zona berbentuk tapal kuda dan menjadi zona sabuk gempa paling aktif di dunia. Bukan hanya Indonesia, negara lain seperti Jepang, Taiwan, dan Selandia Baru juga masuk dalam cincin api pasifik tersebut,” tuturnya, di Kantor BMKG Jakarta, Jumat (19/10).

Oleh karena itu, lanjut Dwikorita, sudah saatnya masyarakat bersama pemerintah dan stakeholder lainnya proaktif mempersiapkan upaya mitigasi bencana gempa bumi dan tsunami. Ketimbang hanya meributkan ramalan dan prediksi gempa semata.

“Lakukan aktivitas seperti biasa, jangan terpengaruh oleh isu-isu yang dihembuskan oleh pihak yang ingin membuat kegaduhan dan kecemasan,” timpalnya.

Menurut dia, mitigasi bencana yang dapat dilakukan, antara lain mengedukasi masyarakat tentang cara penyiapan perlindungan dan keselamatan sebelum, saat dan setelah gempa bumi.

Sementara itu, Deputi Bidang Geofisika BMKG, Muhammad Sadly menjelaskan, bahwa menurut “Peta Sumber dan Bahaya Gempa bumi Indonesia 2017”, secara geologis dan tektonik wilayah Kota Surabaya dan Madura berada pada jalur zona sesar aktif. Dalam hal ini wilayah Surabaya berada pada jalur zona Sesar Kendeng dan Madura berada pada jalur zona Sesar RMKS (Rembang, Madura, Kangean, dan Sakala).

Berdasarkan catatan sejarah kegempaan (Visser 1922) tambah Sadly, jalur Sesar Kendeng pernah memicu terjadinya gempa bumi merusak di Mojokerto (1836,1837), Madiun (1862, 1915) dan Surabaya (1867). Sedangkan Sesar RMKS juga pernah memicu terjadinya gempa bumi merusak di Rembang-Tuban (1836), Sedayu (1902), Lamongan (1939), Sumenep (13 Juni 2018 dan 11 Oktober 2018 ).

“Saya berharap masyarakat tetap tenang namun waspada. Pemerintah melalui BMKG terus memantau gempa yang terjadi di seluruh wilayah Indonesia selama 24 Jam penuh setiap harinya,” imbuhnya. (*/ros)

UIM - Sakti Teknologi Group, Jalin Kemitraan

Rektor UIM Pamekasan, Ahmad bersama CEO Sakti Teknologi Group, Eric Hermawan pada momen penadatanganan MoU. Foto/@madurasatu

PAMEKASAN - Guna memperdalam wawasan ilmu dan teknologi terhadap Mahasiswanya. Fakuktas Teknik Universitas Islam Madura (UIM) menggelar seminar nasional bertajuk "Humaniora dan Aplikasi Teknologi Informasi 2018 (SEHATI 18)", dengan menghadirkan pembicara Sritrusta Sukaridhoto selaku Praktisi IOT, dan Eric Hermawan yang merupakan Teknopreneurship dan CEO Sakti Teknologi Group.

Dalam paparan singkatnya, Dekan Fakultas Teknik UIM, Dr Hozairi menuturkan, wawasan keilmuan dan teknologi sudah saatnya menjadi genggaman Mahasiswa ditengah derasnya arus teknologi.

"Jika ingin sukses, kuasailah teknologi," tandas Hozairi, di Gedung Al- Fatah UIM, Sabtu (20/10/2018).

Pada momen yang sama, tutur Hozairi, Fakultas Teknik UIM juga melakukan penandatanganan memorandum of understanding (MoU) dengan CEO Sakti Teknologi Group.

"Penandatanganan MoU ini dilakukan oleh  Rektor UIM, Ahmad, bersama Eric Hermawan yang dikenal sebagai Teknopreneurship dan CEO Sakti Teknologi Group,"

Hozairi mengharapkan, dengan ditandatanganinya MoU dimaksud, bisa tejalin kerjasama yang baik dan berkelanjutan antara UIM - Sakti Teknologi Group yang selama ini dikenal concern di bidang penyiaran atau telekomunikasi. Dengan begitu UIM diharapkan bisa menopang ketersediaan sumber daya manusia (SDM) guna memperkuat kemitraan  kedua belah pihak.

"Ini momen bagus untuk mahasiswa, minimal nanti kita menjalin kerjasama untuk magang bagi mahasiswa. Dan kami punya visi yang sama untuk membangun Madura," tuturnya. (anw/ros)

Diduga Rem Blong, Trailer Sasak Dua Kendaraan

Kecelakaan beruntun di pintu masuk jembatan suramadu. Foto/@facebook

BANGKALAN - Tabrakan beruntun terjadi di pintu masuk Jembatan Suramadu, sisi Madura, Kamis (18/10).

Menurut informasi, kecelakaan itu bermula saat truk trailer bernopol L 8765 UV diduga mengalami rem blong hingga akhirnya menyasak dua kendaraan yang berada di depanya.

Saking kerasnya benturan, mobil box dan daihatsu xenia yang berada di depan trailer mengalami kerusakan parah.

"Pengemudi trailer atasnama Mustofa (40), warga Bulak Banteng Wetan Surabaya," Kanit Laka Lantas Polres Bangkalan, Ipda Didit Permadi.

Meski tidak menimbulkan korban jiwa, kecelakaan karambol tersebut mengakibatkan kerugian hingga ratusan juta rupiah.

"Untuk para korban luka langsung di evakuasi ke RS dr Soetomo. Sementara  kemacetan panjang akibat truk yang melintang ditengah jalan, telah kami sterilisasi," timpal Didit. (ros)

Blusukan, KPU Jatim Saksikan Pelantikan KPPS

Suasana pelantikan KPPS se-Kecamatan Tambelangan, kemarin. Foto/@madurasatu

SAMPANG - Ketua KPU Provinsi Jawa Timur Eko Sasmito meminta agar pelaksanaan pemungutan suara ulang (PSU) pilkada Sampang bisa berjalan sesuai harapan.

Hal itu dia ungkapkan dalam acara pengambilan sumpah kelompok panitia pemungutan suara (KPPS) se-Kecamatan Tambelangan, Jumat (19/10).

Menurut Eko, hal penting yang harus dilakukan oleh KPPS dalam pelaksanaan PSU adalah bersikap netral dan menjaga atau meminimalisir terjadinya pelanggaran.

"Kami sangat yakin, jika setiap penyelenggara (KPPS, red) bisa bersikap netral, maka pelaksanaan PSU akan sukses sebagaimana harapan kita bersama," katanya.

Dikatakanya, pada pelaksanaan PSU nanti, akan banyak pihak luar yang menyoroti pelaksanaan PSU di Sampang. Mereka berasal dari beberapa Kabupaten lain di Indonesia.

"Mereka bersifat independen, yang umumnya berasal dari beberapa universitas atau perguruan tinggi. Mereka akan memantau dan mengawasi secara independen," tegas Eko.

Untuk itu, Eko mewanti-wanti agar setiap penyelenggra ditingkat bawah, baik PPK, PPS dan KPPS bisa menjalankan tugasnya sesuai aturan yang berlaku. Dengan begitu, harapan warga Sampang untuk memiliki pemimpin (Bupati - wakil Bupati ) bisa segera terwujud.

"Kabupaten Sampang ini sudah menjadi perhatian bersama, oleh karena itu nantinya akan ada perhatian yang lebih ketat," pungkasnya.

Pada momen yang sama, Komisioner KPU Sampang Paidi Jauhari juga berharap agar pelaksanaan PSU kali ini menjadi yang terakhir di Sampang. Dalam artian, KPU sangat berharap agar PSU kali ini bisa diterima semua pihak.

"Prinsipnya kami sangat berharap agar semua penyelenggara bisa menjalankan tugasnya sesuia koridor atau aturan yang berlaku," tuturnya.

Dalam pelaksanaanya, pelantikan dan bimbingan teknis KPPS di Kecamatan Tambelangan, terasa sangat istimewa. Itu karena dihadiri tiga orang komisioner KPU Jawa Timur. Mereka adalah Eko Sasmito, Rochani dan Insan Qoriawan. (ros)

Sah, KPU Sampang Tetapkan DPT PSU 767.032 Pemilih

Rapat pleno terbuka penetapan DPTHP-PSU pilkada sampang. Foto/@madursatu

SAMPANG - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sampang telah melangsungkan rapat pleno daftar pemilih tetap hasil perbaikan (DPTHP) pemungutan suara ulang (PSU) pilkada Sampang, di Kantor KPU, Jalan Diponogoro, Selasa petang (16/2018).

Rapat tersebut membahas penyisiran data pemilih setelah Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan koalisi pendukung paslon Bupati menemukan identitas ganda pada DPT. Termasuk sebagai tindak lanjut dari amar putusan MK yang sebelumnya memerintah KPU Sampang untuk melakukan validasi data.

Dalam pleno DPTHP itu, KPU menetapkan  sebanyak 767.032 pemilih. Dengan rincian 377.998 pemilih laki-laki dan 389.034 pemilih perempuan.

“Jumlah pemilih yang tidak memenuhi syarat (TMS) berkurang sebanyak 41.487, tapi pemilih barunya ada tambahan sebanyak 5.020,” ujar Addy.

Menurut Addy, kegiatan rapat pleno terbuka rekapitulasi dan penetapan DPTHP-PSU pilkada 2018 merupakan kewajiban yang harus dilalui KPU. Hal itu sebagaimana amar putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang sebelumnya mengamanatkan PSU.

"Sebelumnya KPU telah melakukan perbaikan DPT PSU yang dimulai dari tingkat desa melalui Panitia Pengumutan Suara (PPS) di masing masing-masing daerah. Kemudian dilanjutkan ditingkat Kecamatan melalui Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan terakhir di tingkat Kabupaten," tuturnya.

Addy mengharapkan, hasil rekap dan penetapan DPTHP-PSU itu dapat diterima oleh semua pihak, termasuk MK yang sebelumnya meragukan akurasi data pemilih. Sehingga, dapat dijadikan acuan dalam menentukan jumlah pemilih pada pelaksanaan PSU mendatang, khususnya untuk pemilih yang terdaftar dalam DPTH-PSU tersebut. (ros)

Pantau Persiapan PSU, Pangdam dan Kapolda Turun Gunung

Acara silaturrahmi Pangdam V Brawijaya dan Kapolda Jatim bersama Pemkab Sampang. Foto/@madurasatu

SAMPANG - Pangdam V Brawijaya Mayjen TNI Arif Rahman dan Kapolda Jatim Irjen Lucky Hermawan mewanti-wanti agar pelaksanaan pemungutan suara ulang (PSU) Pilkada Sampang bisa berjalan lancar, sukses dan kondusif.

Hal itu ditegaskan keduanya dalam acara silaturrahmi Pangdam V Brawijaya dan Kapolda Jawa Timur di pendapa Bupati Sampang, Selasa (16/10).

Pangdam V Brawijaya Arif Rahman menuturkan, kesiapan PSU di Sampang harus di support secara penuh oleh kesatuan TNI dan Polri. Hal itu semata-mata untuk menjaga kondusivitas kemanan.

"Tugas TNI dan Polri adalah pengamanan, sehingga kami meminta agar bersikap netral serta profesional," tandas Arif

Menurutnya, wilayah Sampang menjadi perhatian khusus bagi Pemerintah Provinsi Jawa Timur hingga ke tingkat Pemerintah Pusat.

“Maka, kami turun langsung mengecek seluruh persiapan anggota dalam pengamanan PSU. Sekaligus silaturahmi dengan tokoh ulama, tokoh Masyarakat, stakeholder, dan penyelenggara,” terangnya

Pada saat yang sama, Kapolda Jatim Irjen Lucky Hermawan mengatakan, gelaran PSU Sampang menjadi barometer kedewasaan masyarakat Jawa Timur dalam hal berpolitik dan berdemokrasi. Terlebih, PSU Sampang menjadi satu-satunya daerah di Indonesia yang 'bermasalah' dan harus digelar pemilukada ulang.

"Kami memandang, penanganan di Sampang ini memerlukan pendekatan-pendekatan khusus. Karena memang kulturnya beda," kata Lucky dalam sambutanya.

Untuk itu, Lucky mengharap dukungan dari para ulama, tokoh masyarakat serta kepala desa agar bahu-membahu mensukseskan PSU yang akan digelar pada 27 oktober mendatang.

"Untuk hal pengamanan, tentu nanti kami akan all out untuk mengerahkan anggota," timpal Lucky. (ros)

Madura United Gagal Gusur Persija

Hasil pertandingan madura united. Foto/ schine engine google   

PAMEKASAN - Madura United gagal meraih poin saat menjamu Persija Jakarta di Stadion Gelora Ratu Pamellingan (SGRP) Pamekasan, Minggu (15/10).

Kekalahan yang dialami laskar sapeh kerrap di kandang, bukan karena bermain buruk. Melainkan karena kurang beruntung.

Berdasar catatan statistik pertandingan, Madura United setidaknya memiliki 38 peluang bagus. Namun Persija Jakarta lebih beruntung karena bisa menekuk tuan rumah dengan skor 0-1.

Pelatih Madura United, Gomes de Oliviera menyatakan, seharusnya Madura United yang menang dalam laga itu. Sebab banyak peluang 100 persen yang bisa dikonversi menjadi gol.

“Para pemain sudah tampil dengan sangat maksimal. Kita hanya kalah mujur," ujar Gomes.

Satu hal yang menjadi kelemahan Madura United, ungkap Gomes, adalah penyelesaian akhir yang kurang sempurna, sebab pemain belakang Persija tampil dengan sangat konsisten dan selalu mengurung pergerakan pemain depan Madura.

"Hal itu bakal menjadi bahan evaluasi utama sebelum menjalani laga berikutnya. Fabiano dan Fachrudin memang absen. Tapi pemain pengganti tampil sangat bagus," papar Gomes.

Akibat kekalahan itu, Madura United gagal menggusur posisi Persija yang sebelumnya mengantongi poin yang sama. Bahkan posisi  Madura harus melorot ke peringkat kelima klasemen sementara. (ros)

Masa Depan Kampung Batik Masih Suram

Salah seorang perajin batik di Madura menggarap hasil produksinya secara manual. Foto/@facebook

SAMPANG - Eksistensi kampung batik yang sempat dibentuk oleh Pemerintah Kabupaten Sampang melalui Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disperindagprin) semakin suram. Demikian disampaikan anggota Komisi II DPRD Sampang, H. Sahid.

Menurut H. Sahid, upaya pembentukan kampung batik yang sempat didengungkan oleh pemerintah daerah tidak berjalan secara continue. Buktinya kata dia, kampung yang digadang-gadang bisa memperkuat perekonomian perajin batik hanya selesai pada konsep seremonial semata.

"Eksistensi kampung batik masih sangat stagnan. Dan belum terbukti menjadi solusi perekonomian bagi masyarakat (perajin batik)," katanya.

Selama ini menurut Sahid, pemerintah nyaris tidak memfasilitasi perajin batik dalam hal pemasaran. Akibatnya, batik khas Sampang tidak bisa menembus pasar di luar daerah karena tidak didukung dengan konsep pemasaran yang kekinian.

"Padahal jika digarap secara serius, tentu tidak akan mengecewakan, karena kualitas batik khas Sampang juga tidak kalah baik," timpal politisi Golkar itu.

Untuk itu, sambung Sahid, pihaknya menyarankan agar pemerintah daerah memberikan terobosan-terobosan baru dalam hal pemasaran. Termasuk butuh pembaharuan alat produksi batik.

"Kondisi kampung batik yang stagnan dan suram ini, harus segera di intervensi oleh pemerintah daerah melalui pembaharuan. Sehingga keberadaan kampung batik bisa benar-benar menjadi tulang punggung perekonomian masyarakat di pedesaan," tuturnya.

Menilik pada catatan Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disperindagprin) Kabupaten Sampang. Kampung batik, setidaknya telah tersebar di sembilan titik. Yakni di desa Sejati dan Prajjan, Kecamatan Camplong.

Disamping itu, kampung batik juga berada di Desa Montor dan Jatra Timur Kecamatan Banyuates. Desa Kotah Kecamatan Jrengik, serta Desa Paopale Dejeh Kecamatan Ketapang.

Selain di wilayah tersebut, kampung batik juga tercatat di Kecamatan Sampang, yakni di jalan Gelatik, Jalan Rajawali dan pulau Mandangin. (ros)

Mensos Sambangi Korban Gempa

Menteri Sosial RI Agus Gumiwang menjenguk korban gempa di Puskesmas Gayam, Pulau Sapudi Sumenep. Foto/@birohumas 

SUMENEP - Menteri Sosial RI Agus Gumiwang Kartasasmita menyambangi Pulau Sapudi, Kabupaten Sumenep, Madura, Kamis sore.

Kedatanganya untuk menemui korban luka di Puskesmas Gayam akibat gempa yang sebelumnya mengguncang wilayah itu, kamis dini hari.

"Mewakili pemerintah pusat saya mengucapkan turut berduka atas bencana gempa bumi yang terjadi dini hari tadi (11/10). Kepada keluarga korban meninggal semoga diberikan kekuatan dan ketabahan. Dan kepada 24 warga mengalami luka-luka semoga segera pulih," katanya, di Puskesmas Gayam.

Dalam lawatan itu, Agus juga menyerahkan santunan kepada ahli waris dari tiga korban meninggal akibat gempa.

Disamping itu, pria yang belum setahun menjabat Mensos tersebut  juga menyerahkan bantuan 20 tenda gulung, 50 velbed, 60 selimut, 60 paket sandang, 20 kasur, 20 foodware, dan enam tenda keluarga.

Seperti diketahui, gempa bumi dengan kekuatan magnitudo 6,4 mengguncang wilayah Jawa Timur dan Bali pada Kamis (11/10) pukul 01.57 WIB.

BMKG melaporkan episenter gempa bumi terletak pada koordinat 7,47 LS dan 114,43 BT, atau tepatnya berlokasi di laut pada jarak 55 km arah timur laut Kota Situbondo, Kabupaten Situbondo, Propinsi Jawa Timur pada kedalaman 12 km.

Akibat kejadian itu, sebanyak tiga orang dilaporkan meninggal dunia dan 24 orang mengalami luka-luka. Dari jumlah tersebut 16 korban di antaranya tengah dirawat di Puskesmas Kecamatan Gayam.

Selain menimbulkan korban jiwa dan luka, sedikitnya 210 rumah di Kecamatan Gayam dan 31 rumah di Kecamatan Nonggunong berantakan akibat gempa. (ros)

Gempa Guncang Situbondo, Warga Madura Panik

Titik lokasi gempa. Foto/@bmkg

REGIONAL - Gempa berkekuatan 6,4 magnitudo mengguncang Kabupaten Situbondo, Jawa Timur, Kamis (11/10/2018) dini hari.

Guncangan gempa itu terasa begitu kuat hingga ke Pulau Madura. Akibatnya, banyak warga yang panik dan behamburan keluar rumah karena khawatir akan gempa susulan.

Bahkan sebagian besar pasien RSUD dr. Mohammad Zyn Sampang sempat di evakuasi ke area parkir rumah sakit.

Informasi perihal gempa ini dikonfirmasi akun Twitter @InfoBMKG yang merupakan akun resmi Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika.

Gempa tersebut berkekutan 6,4 magnitudo dan terjadi pada 10 km di kedalaman laut, 61 km arah timur laut Situbondo serta tidak berdampak tsunami.

"Gempa Mag:6.4, 11-Oct-18 01:44:57 WIB, Lok:7.42 LS,114.47 BT (61 km TimurLaut SITUBONDO-JATIM), Kedalaman:10 Km, tidak berpotensi tsunami," tulis akun resmi BMKG.

Posko BNPB telah mengkonfirmasi dampak gempa ke BPBD Provinsi Jawa Timur. Data sementara dampak gempa dilaporkan tiga orang meninggal dunia dan beberapa rumah mengalami kerusakan. Daerah yang terparah adalah di Kecamatan Gayam Kabupaten Semenep Jawa Timur.

"Ketiga korban adalah Nuril Kamiliya (7), H. Nadhar (55) dan Suhamar (70). Mereka adalah warga Desa Prambanan, Kecamatan Gayam, Kepulauan Sapudi, Sumenep," kata Sutopo Purwo Nugroho, Kepala Pusat Data Informasi dan Humas BNPB dalam siaran persnya.

Menurut Sutopo, gempa terasa di sebagian besar wilayah Jawa Timur meliputi Kabupaten/Kota Situbondo, Jember, Banyuwangi, Lumajang, Kab. Probolinggo, Kota Probolinggo dan Bondowoso.

Disamping itu, gempa juga terasa kuat di Sumenep, Pamekasan, Sampang, Bangkalan, Kab. Pasuruan , Kota Batu, Kota Malang,  Kab. Malang, Kab. Blitar, Surabaya, Sidoarjo, Jombang, Kab. Mojokerto, dan Kota Mojokerto. (ros)

Semua Parpol Belum Serahkan Design APK

Ilustrasi partai politik. Foto/@google

SUMENEP - Masa kampanye Pemilu 2019 telah dimulai sejak 23 September lalu, namun hingga saat ini tak satupun Parpol di Kabupaten Sumenep yang menyerahkan design alat peraga kampanye (APK) ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) setempat.

Ketua KPU Sumenep Abdul Warits menjelaskan, sesuai aturan pembuatan sebagian APK untuk Parpol, Caleg, Presiden dan DPD dilakukan oleh KPU. Namun untuk proses design diserahkan kepada masing-masing Parpol.

"Kami belum mengetahui alasan Parpol tidak menyerahkan design APK, padahal sosialisasi telah disampaikan jauh hari sebelumnya," katanya.

Menyikapi kondisi itu, Abdul Warits mengaku akan kembali berkomunikasi dengan setiap Parpol peserta Pemilu 2019.

"Sebenarnya kami sempat memberitahukan kepada setiap Parpol agar awal Oktober diserahkan, tapi belum ada yang nyetor design sampai saat ini," timpalnya.

Dia berharap, pada pertengahan bulan Oktober ini design APK telah diserahkan, karena sebelum dicetak harus dilakukan pencermatan apakah telah sesuai dengan ketentuan atau tidak.

Menurutnya, dalam ketentuan pengadaan APK, KPU hanya menyediakan sebanyak 16 lembar spanduk dan 10 baleho untuk setiap Parpol termasuk Pilpres. Sedangkan untuk DPD disediakan spanduk sebanyak 10 lembar.

"Untuk pemasangan dan perawatan itu dilakukan oleh Parpol. Parpol juga boleh menambah jumlah APK sendiri dengan catatan harus mengikuti ketentuan," pungkasnya. (pri/ros)

Bangkit, Hisbullah Usung Target Menang

Pasangan calon bupati dan wakil bupati Sampang, H.Hisan - Abdullah Mansyur. Foto/@madurasatu 

SAMPANG - Pasangan calon bupati dan wakil bupati nomor urut tiga H.Hisan - Abdullah Mansyur (Hisbullah) membidik target menang pada gelaran pemungutan suara ulang (PSU) Pilkada Sampang 27 Oktober mendatang.

Target menang yang diusung  pasangan Hisbullah pada Pilkada leg kedua tersebut, tersebar melalui video pendek berdurasi 1,29 menit yang diambil dari kediamanya, di jalan Delima, Kota Sampang, (9/10).

Dalam video tersebut, H. Hisan memastikan akan kembali berebut suara pada kontestasi pilkada ulang untuk meraih kemenangan.

"Dengan ini kami nyatakan untuk kembali mengikuti kontestasi Pilkada dengan target menang. Dan kami menyatakan, kami tidak berkoalisi dengan calon manapun," katanya.

Untuk itu, sambung mantan anggota DPRD Jatim tersebut, pihaknya berharap kepada seluruh masyarakat Kabupaten Sampang, terutama tim pemenangan Hisbullah yang masih setia dan berkomitmen memenangkan pasangan nomor urut tiga dalam pilkada ulang agar tetap mempertahankan barisan.

"Kami mohon kepada seluruh tim agar tetap mempertahankan barisan, dengan target kami menang," timpal Hisan.

Untuk diketahui, pada gelaran Pilkada 27 Juni lalu, suara pasangan Hisbullah terpaut jauh dari dua pesaingnya. Yakni pasangan Mantap dan Jihad. (ros)

KPU Komitmen Sukseskan PSU Pilkada Sampang

SAMPANG - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sampang, melangsungkan acara istighosah dan ikrar bersama jelang pemungutan suara ulang (PSU) Pilkada Sampang 27 Oktober mendatang.

Kegiatan yang dilangsungkan di pendapa Bupati Sampang, Selasa malam (9/10) itu, dihadiri langsung oleh pimpinan forum komunikasi pemerintah daerah (Forkopimda) serta salah seorang komisioner KPU Jatim.

Disamping itu, acara yang diharapkan menjadi 'penyejuk' jelang PSU itu juga melibatkan Bawaslu, Ulama, Tokoh Masyarakat serta tiga pasangan calon (Paslon) berikut timses masing-masing paslon.

Ketua KPU Sampang Syamsul Muarif menuturkan, selain merupakan anjuran KPU RI, acara istigosah dan ikrar bersama diharapkan bisa menciptakan kondusifitas dan rasa guyub menjelang PSU. Sebab menurut dia, kesuksesan PSU menjadi harga mati bagi penyelenggara dan semua pihak di Sampang.

“Kami (KPU,red) memiliki komitmen yang kuat untuk mewujudkan PSU yang lancar, aman, kondusif dan diterima semua pihak. Dan kami kira, keinginan ini menjadi keinginan yang sama bagi masyarakat di Kabupaten Sampang,” tutur Syamsul Muarif.

Pada kesempatan yang sama, Syamsul juga mengingatkan publik agar ikut serta menjaga sentimen-sentimen yang dimungkinkan timbul menjelang PSU. Semisal Hoaks, politik sara dan politik uang. Untuk itu, dia mewanti-wanti agar ikrar bersama yang telah disepakati oleh para paslon dan pihak terkait bisa terjaga kesucianya.

Menimpali pernyataan ketua KPU, Pj Bupati Sampang Jonathan Judinato secara tegas mendukung dan berkomitmen untuk mensukseskan gelaran PSU. Bahkan dia memastikan, Pemkab Sampang telah memfasilitasi setiap kebutuhan sarana penyelenggara baik ditingkat desa maupun ditingkat kecamatan.

“Kita semua di uji untuk melaksanakan demokrasi yang lebih dewasa melalui putusan MK ini. Dan Pemkab Sampang mendukung penuh penyelenggara untuk menghadapi PSU," tutur Pak Jo - sapaan Jonathan Judianto.

Orang nomor satu dilingkungan Pemkab Sampang itu berharap, agar penyelenggara, baik jajaran KPU maupun Bawaslu untuk menjaga netralitas dan profesional dalam menjalankan tugas. Dengan begitu tidak ada keberpihakan penyelenggara kepada paslon tertentu.

"Kami juga berharap dukungan dan doa dari semua pihak demi kesuksesan PSU yang akan di gelar pada tanggal 27 Oktober," pungkasnya. (ros)

Situs Pendaftaran CPNS Macet, Honorer Kelimpungan

SAMPANG – Kantor Badan Kepegawaian dan Pengembangan  Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Sampang mendadak 'diserbu' honorer K2, Senin (8/10). Mereka  menanyakan sistem pendaftaran CPNS yang tidak berfungsi.

"Sebelumnya, kami kesulitan untuk mengakses pendaftaran resmi. Nah, saat ini kami tidak bisa mencetak bukti pendaftaran, padahal semua persyaratan kami lengkap," kata salah satu honorer K2, Syaif Al Hanon.

Kekacauan sistem pendaftaran yang berlangsung lama, kata Syaif, setidaknya bisa di evaluasi oleh pemerintah pusat. Apalagi batas waktu pendafataran CPNS akan segera berakhir pada tanggal 15 mendatang (Oktober).

“Kami tidak menyalahkan BKPSDM, tetapi jika kondisinya kacau seperti saat ini, pemerintah daerah setidaknya berkomunikasi dengan pemerintah pusat melalui pertimbangan-pertimbangan fakta di lapangan, jadi jangan hanya berpatokan dengan jadwal saja,” tandasnya.

Untuk memastikan klaim para honorer itu, media ini kemudian mengakses pendaftaran calon pegawai negeri sipil (CPNS) 2018 melalui sistem online yang sudah dibuka sejak tanggal 26 september lalu. Pendaftaran dapat dilakukan di situs sscn.bkn.go.id.

Madurasatu pun mencoba untuk mengakses situs pendaftaran CPNS online tersebut. Sayangnya, portal Sistem Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Nasional (SSCN) itu masih sulit dibuka alias macet. Bahkan untuk login saja membutuhkan waktu yang relatif lama.

Situs ini sulit dibuka lantaran proses loading yang terlalu lama. Dari hasil percobaan yang dilakukan, untuk membuka situs tersebut butuh waktu sekira 10 - 30 menit lebih.

Setelah berhasil mengakses laman SSCN, kesulitan lain juga terjadi saat mencoba mengakses kolom pendaftaran. Kendalanya sama, yakni waktu loading yang terlalu lama. (ros)

Kenalkan Sistem ERP pada Mahasiswa

PAMEKASAN – Bertempat di ruang Al-Fatah Universitas Islam Madura (UIM) Pamekasan, dekan Fakultas Tekhnik UIM memaparkan hasil penelitiannya dengan tajuk 'Pengembangan Model Pengawasan Laut Indonesia Berbasis Single Agency Multy Task untuk Meningkatkan Keamanan Laut Indonesia'.

Paparan tersebut disampaikan kepada mahasiswa guna ikut meningkatkan keamanan laut Indonesia.

"Kedaulatan laut sangat penting untuk dijaga," kata Hozairi, dekan Fakultas Tekhnik UIM.

Menurut Hozairi, pentingnya menjaga kedaulatan laut, sejatinya telah ditegaskan oleh pemerintah melalui pembentukan Badan Keamanan Laut (Bakamla) yang merupakan mandat dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan.

"Pembentukan Bakamla ini adalah bentuk keseriusan dalam rangka mengukuhkan supremasi kedaulatan dan hukum di wilayah laut Indonesia," terangnya.

Namun sambung dia, Bakamla belum memiliki sistem informasi yang cukup mumpuni untuk mengawasi dan mengamankan laut Indonesia secara terintegrasi.

"Untuk itu, kami ciptakan aplikasi Enterprise Resource Planning (ERP) agar Bakamla bisa mempermudah koordinasi semua sumber daya," terangnya.

ERP merupakan suatu sistem informasi yang diperuntukkan guna  mengintegrasi dan mengotomasikan koordinasi yang berhubungan dengan aspek operasi. (anw/ros)

Mobil Ketua Bawaslu Pamekasan Kecelakaan

Mobil ketua Bawaslu Pameksan mengalami kecelakaan tunggal. Foto/@facebook

PAMEKASAN - Mobil yang ditumpangi Ketua Bawaslu Pamekasan Abdullah Saidi mengalami kecelakaan tunggal di jalan raya Desa Beltok, Kecamatan Palengaan, Pamekasan, Minggu dini hari (7/10/2018).

Tersiarnya informasi kecelakaan ketua Bawaslu Pamekasan itu, pertama kali disampaikan akun facebook bernama Zuhriy Muba.

"Ketua Bawaslu PMK kecelakaan, di tikungan Beltok, dari arah kota sebelum kampus Al Khairat," demikian tulis Zuhriy Muba di akun facebooknya, Minggu pagi.

Kepada wartawan, Komisioner Bawaslu Pamekasan Sukma Tirta Firdaus membenarkan kejadian itu.

"Betul (kecelakaan), tapi alhamdulillah Pak Saidi tidak apa-apa. Hanya mengalami luka lecet,” katanya.

Kata Sukma, meski hanya mengalami luka lecet di beberapa bagian tubuhnya, mobil yang dikendarai pimpinanya rusak parah dibagian depan.

Menurut informasi yang didapat media ini, kecelakaan mobil bernopol L 1108 IH itu, bermula saat mobil yang dikendarai Abdullah Saidi keluar dari jalur jalan raya.

Saat itu, Abdullah Saidi bersama seorang temannya melaju dari arah selatan (Kota Pamekasan) menuju kediamannya di Palduding.

Namun, sesampainya di lokasi kejadian, mobil yang dikendarainya oleng ke sisi kiri jalan dan menghantam sebuah pohon. (anw/ros)

Puluhan Santri Bupati Sumenep Sakit Massal

SUMENEP - Puluhan santri Pondok Pesantren (Ponpes) Al-Karimiyah, Kecamatan Gapura, Kabupaten Sumenep mengalami sakit secara bersamaan, Sabtu (7/10).

Ponpes Al-Karimiyah sendiri adalah pesantren yang diasuh Bupati Sumenep KH. A Busyro Karim.

Di akun facebook pribadinya, Nurfitrina Busyro Karim bertutur, ada sekitar 40 santri mengalami sakit secara bersamaan.

"Innalillahi wa inna ilaihi rojiun. Malam ini ada sekitar 40-an santri Al Karimiyah mengalami sakit secara bersamaan," tulis Nurfitrina Busyro Karim dalam akun Facebook Fitri Busyro, Sabtu malam, 6 Oktober 2018.

Guna mendapatkan perawatan medis, puluhan santri itu kemudian dilarikan ke sejumlah Puskesmas, salah satunya Puskesmas Gapura, Pamolokan dan Batuan. Bahkan ada juga santri yang dirujuk ke RSUD dr Moh. Anwar Sumenep.

"Mohon doanya ya teman facebook utk anak-anakku santri Al Karimiyah, semoga tidak terjadi apa-apa, dan semoga segera diberi kesembuhan oleh Allah. Amin,".

Hingga berita ini ditulis, belum ada keterangan secara resmi baik dari pihak Puskesmas maupun RSUD dr Moh Anwar Sumenep ihwal penyebab sakit massal itu.

Pihak medis maupun Ponpes mengaku masih fokus dalam penanganan puluhan santri itu. (pri/ros)

HMI Galang Dana untuk Misi Kemanusian

SAMPANG - Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) komisariat STAI NATA Sampang melakukan aksi galang dana di simpang empat jalan jaksa agung untuk korban gempa dan tsunami di Donggala - Palu Sulawesi Tengah.

Aksi penggalangan dana itu sebagai bentuk sosial dan gerakan peduli untuk membantu para korban gempa baik secara materil maupun moril.

Samsul Hadi, ketua komisariat HMI STAI NATA Sampang menuturkan,  HMI sebagai organisasi mahasiswa terbesar di Indonesia tentu ikut prihatin dan tergerak atas gempa yang terjadi di Donggala dan kota Palu.

Sehingga kata dia, sudah sepantasnya HMI ikut andil dalam meringankan beban para korban dan juga pemerintah yang saat ini tengah disibukkan akibat bencana dahsyat itu.

"Kami mengajak masyarakat untuk turut mengulurkan tangan membantu dan mendoakan para korban, agar para korban mendapat kekuatan dan kesabaran," kata Samsul, Jumat (5/10).

Menurut Samsul, sebagai kader umat dan kader bangsa, HMI tentu akan berupaya untuk menjadi yang terdepan dalam misi kemanusian seperti yang menimpa warga di Donggala dan Palu.

"Ini merupakan bentuk kepedulian kita terhadap saudara-saudara yang berada di Sulteng," tuturnya.

Samsul memastikan, bantuan tersebut secepatnya akan dikirim ke lokasi bencana melalui jejaring cabang HMI maupun Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam atau Kahmi. (ros)

Mayoritas Pejabat tidak Laporkan Harta Kekayaan

SUMENEP - Sebagian besar pejabat di Kabupaten Sumenep diketahui tidak melaporkan harta kekayaanya. Padahal jika merujuk pada UU nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara, mereka wajib melaporkan harta yang dikantongi.

Rendahnya kepatuhan para pejabat di Kabupaten Sumenep itu terkuak setelah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mensosialisasikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).

Andika Widiarto, salah seorang perwakilan dari KPK menyatakan, Kabupaten Sumenep menjadi salah satu daerah yang tingkat kepatuhan pejabatnya rendah untuk melaporkan kekayaaan.

"Dari unsur ekskutif, ada 12 pejabat yang belum melaporkan harta kekayaanya dari 38 orang yang wajib lapor. Sedangkan dari unsur DPRD baru ada 7 orang yang melaporkan dari 50 orang wajib lapor," tuturnya.

Ditemui disela-sela kunjungan KPK, Sekretaris Daerah Kabupaten Sumenep Edy Rasyadi tidak menampik bahwa banyak pejabat di daerahnya yang belum melaporkan harta kekayaan.

Sesaat kemudian, pihaknya memastikan sebelum akhir tahun 2018 pejabat yang belum melaporkan harta kekayaan kepada KPK diupayakan sudah melaksanakan kewajibannya.

"Ada perbedaan dalam melaporkan, kalau dulu hardcopy sekarang softcopy. Mungkin itu kendalanya, tapi saya pastikan sebelum akhir tahun, semunya selesai," kata Edy Rasyadi. (pri/ros)

Galak, Satpol PP Bongkar Warung Remang-remang

SAMPANG – Kali ini, Satpol PP Sampang tampak galak. Itu terbukti setelah petugas penegak perda tersebut mengobrak-abrik warung remang-remang yang berada di Dusun Somber Otok, Desa Taddan, Camplong.

Kabid Penegakan Perda dan Ketertiban Umum, Satpol PP Sampang Choirijah menuturkan, warung remang-remang itu sengaja dibongkar secara paksa sebagai langkah tegas pemerintah dalam memberantas penyakit masyarakat (Pekat).

Apalagi kata Choirijah, warung yang diduga menyediakan tempat bercinta itu juga berdiri diatas lahan milik pemerintah Provinsi yang diperuntukkan untuk hutan mangrove.

"Bangunan yang dibongkar itu karena diduga kuat menyediakan layanan prostitusi dan telah menimbulkan keresahan ditengah-tengah masyarakat," katanya kepada wartawan.

"Setidaknya ada dua bangunan yang kita bongkar. Tetapi satu bangunan lainya akan dibongkar sendiri oleh pemiliknya," tutur Choirijah, menimpali.

Menurut dia, meski ada satu bangunan yang belum dibongkar, pihaknya memastikan akan tetap melakukan pengawasan selama 10 hari kedepan. Jika dikemudian hari tidak diindahkan, maka pihaknya akan kembali melakukan pembongkaran.

“Untuk sementara ini kami beri toleransi kepada pemilik warung untuk membongkarnya sendiri, karena ada permintaan dari pemilik warung untuk mengemas barang-barang yang ada di dalam. Kami berharap pembongkaran ini dapat menciptakan situasi kamtibmas dan meredam keresahan masyarakat,” tambahnya. (ros)

Enam Warga Sumenep Jadi Korban Bencana Palu

SUMENEP - Bencana gempa bumi dan tsunami yang menerjang Palu, Sulawesi Tengah pada Jumat, 28 September 2018 mengakibatkan ratusan warga meninggal dunia dan mengalami luka .

Dalam kejadian bencana tersebut terdapat warga Pulau Raas, Kecamatan Raas, Kabupaten Sumenep yang dikabarkan turut menjadi korban. Bahkan diantaranya meninggal dunia dan sebagian belum diketahui keberadaannya.

Tokoh masyarakat Kecamatan Raas, Zainul mengungkapkan, informasi yang diterima pihaknya ada pasangan suami istri (Pasutri) asal daerahnya yang menjadi korban. Mereka adalah Suhairi dan Hamidah.

"Mereka bekerja di Palu. Ternyata juga menjadi korban tsunami," kata Zainul kepada wartawan.

Zainul menyebut, hingga kini masih banyak warga Pulau Raas yang hilang kontak di Palu. Namun ada juga sebagian yang sudah bisa dihubungi pihak keluarga. "Tentu kita berharap semoga tidak ada korban lagi," harapnya.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sumenep mencatat sedikitnya enam warga Sumenep menjadi korban tsunami palu.

"Jika sebelumnya terdata lima orang tadi ada laporan satu korban lagi. Jadi yang meninggal dunia ada enam orang asal Desa Tonduk, Kecamatan Raas," kata Kepala BPBD Sumenep Abd Rahman Riadi, Kamis (4/10/2018).

Kata dia, juga ada tiga orang mengalami patah tulang dan delapan lainya luka ringan. "Sekarang kami masih melakukan pendataan mengenai nama-nama para korban," terangnya.

Riadi mengaku, pasca terjadinya bencana alam di Sulawesi Tengah, BPBD Sumenep langsung membuka posko pengaduan.

Posko tersebut difungsikan untuk menerima laporan dan mendata warga Kabupaten Sumenep yang menjadi korban.

"Pasca bencana kita langsung buka posko. Semua laporan masyarakat akan kita tampung untuk ditindaklanjuti," ucapnya. (pri/ros)

Peduli Korban Bencana, Mahasiswa Farmasi UIM Galang Dana

PAMEKASAN – Mahasiswa Universitas Islam Madura (UIM) Pamekasan yang tergabung dalam Himpunan Mahasiswa Program Studi D3 Farmasi UIM melakukan aksi penggalangan dana untuk korban gempa dan tsunami di Palu - Donggala, Sulawesi Tengah.

Aksi sosial tersebut dilakukan di sekitar taman arek lancor Pamekasan, dan sejumlah titik simpang empat di wilayah itu, Selasa (2/10).

Ketua Himpunan Mahasiswa Program Studi D3 Farmasi UIM, Moh. Jadi mengatakan, Mahasiswa yang menjadi pelopor agen intelektual sudah sepantasnya menjunjung tinggi tri dharma perguruan tingggi yang diantaranya adalah pengabdian kepada masyarakat. Termasuk dalam aksi kemanusiaan untuk membantu gempa dan tsunami di kota Palu, Sulteng.

Aksi simpati ini, kata Moh. Jadi, juga melibatkan banyak mahasiswa dan anggota Himpunan Mahasiswa D3 Farmasi UIM Pameksan.

“Semoga aksi ini dapat meringankan beban saudara-saudara kita di Sulawesi Tengah,” harapnya.

Dia memastikan, seluruh hasil pengumpulan dana akan segera didonasikan kepada korban gempa dan tsunami yang telah berada di pengungsian. (anw/ros)

Wisata Arsip Memikat Pengunjung

SAMPANG – Meski belum sempat diresmikan oleh pemerintah, keberadaan wisata arsip yang berada di kompleks Dinas Kearsipan dan Perpustakaan (Disarpus) Sampang memikat pengunjung.

Kepala Bidang (Kabid) Kearsipan Disarpus Sampang, Arif Budiansor menuturkan, gedung arsip yang dibangun dengan dana Rp1,9 miliar tersebut, baru akan dilaunching pada 2019 mendatang.

Menurutnya, meski gedung tersebut belum diresmikan. Namun sejak bulan Agustus lalu gedung itu sudah dibuka untuk umum, bahkan warga yang berkunjung ke tempat itu sudah tercatat ratusan orang.

"Alhamdulillah, banyak warga yang tertarik dengan koleksi arsip di gedung ini. Bahkan pengunjungnya sudah banyak meskipun belum sempat diresmikan," kata Arif Budiansor kepada wartawan, Selasa (2/10).

Menurut Arif, sedikitnya 450 arsip berhasil dikumpulkan oleh instansinya sejak tahun 2017 lalu. Arsip dan dokumen itu berupa dokumentasi tempat bersejarah dan cagar budaya.

"Semuanya sudah kami pajang di wisata arsip,” timpalnya.

Mantan Kabid Kurikulum Disdik Sampang itu menambahkan, proses penulusuran keberadaan arsip dan benda bersejarah di Kota Bahari mulai dilakukan pada tahun 2017 hingga pertengahan tahun ini. Namun demikian kata Arif, proses pengarsipan tersebut bukanlah perkara mudah, sehingga dibutuhkan waktu yang relatif lama.

"Kami menargetkan 1.200 arsip bersejarah akan dipajang di gedung ini. Terdiri dari arsip statis dan inaktif, dokumentasi tempat bersejarah, cagar budaya, dan silsilah kerajaan," ungkapnya.

Kedepan, sambung Arif, pihaknya akan berupaya menulusuri semua adat atau budaya lokal serta kuliner di Kota Bahari. Dengan tujuan, agar masyarakat bisa mengetahui dan memahami semua kekayaan budaya yang ada.

"Berdasarkan hasil tim audit Kearsipan Provinsi Jawa Timur, pengelolaan dan penataan dokumen arsip di Sampang merupakan yang terbaik di Jawa Timur dan akan dijadikan sebagai rujukan bagi Kabupaten lain yang sama-sama mengelola wisata arsip," jelasnya. (ros)

Sidak Pasar Margalela, Pj Bupati Kesal

SAMPANG - Pj Bupati Sampang Jonathan Judianto mengaku kesal setelah mengetahui sebagian kios pasar Margalela dibiarkan tak beroperasi. Padahal pasar yang berlokasi di jalan Syamsul Arifin itu telah dibuka secara resmi sejak awal bulan September kemarin.

“Saya kecewa karena pasar Margalela tak kunjung ditempati, sehingga tidak sepenuhnya menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru di Sampang. Itu artinya, baik kios maupun lapak dibiarkan mubazir selama pasar dioperasikan," kata pak Jo - sapaan Jonathan Judianto, Senin (1/10).

Untuk itu, sambung pak Jo, Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disperindagprin) setempat perlu didorong agar menginstruksikan pedagang yang sudah dapat lokasi di pasar bisa segera berjualan.

"Tadi saya lihat masih kosong,” timpalnya.

Tak sampai disitu, orang nomor satu dilingkungan Pemkab Sampang tersebut juga mengaku heran dengan surat izin penempatan yang baru dikeluarkan pada 17 September kemarin. Padahal, pengundian kios dan los pasar sudah dilakukan pada bulan Mei lalu.

“Ini kan lama. Mungkin awalnya sepi, tapi lama kelamaan kalau masyarakat sudah tahu pasarnya buka, kan berdatangan,” tegas mantan kepala Bakesbangpol Jawa Timur itu

Kepada wartawan, Kepala Disperindaprin Sampang, Wahyu Prihartono mengatakan, pihaknya berencana untuk melakukan kocok ulang guna menentukan penyewa kios dan lapak pasar yang sampai saat ini enggan berjualan.

"Kalau selama tiga bulan pedagang enggan memanfaatkan kios yang sudah ditentukan, maka akan kami kocok ulang. Tindakan tegas itu sudah diatur dalam peraturan daerah (Perda) No 5 Tahun 2011, yang isinya apabila izin sudah keluar dan tiga bulan berturut-turut belum juga ditempati, maka akan ditarik kembali,” kata Wahyu menjelaskan. (ros)